Kegiatan Evaluasi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga pada Portofolio AKN II

oleh System User, diterbitkan pada 2012-10-22 00:00:00
Tanpa Kategori


JAKARTA – Jumat pagi, bertempat di Gedung Juanda II Kementerian Keuangan Lantai Mezzanine, pukul 08.00-15.00 WIB diselenggarakan evaluasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan LKKL Tahun Anggaran 2011. Acara ini dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2012 pada entitas-entitas portofolio AKN II. Penyelenggaran acara ini merupakan kerjasama antara BPK RI dan Kemenkeu dan bertindak sebagai panitia (event organizer) adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Undangan dalam acara tersebut adalah beberapa pejabat dari lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BPS, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), PPATK, Bappenas, Badan Standardisasi Nasional, BKPM, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Taufiequrachman Ruki sebagai perwakilan BPK RI turut hadir dalam acara tersebut

 

Menteri Keuangan RI, Agus Martowardojo, saat memberikan sambutan

 

Pada pagi itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Agus Martowardojo, berkesempatan hadir dan memberikan sambutan. Dalam sambutannya menteri keuangan menekankan pentingnya peranan APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, khusus kepada jajaran Kementerian Keuangan, beliau menghimbau untuk selalu berkoordinasi dengan K/L dan BPK dalam memantau dan membantu menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan pada LKKL serta menyelesaikan temuan audit yang merupakan tanggung jawab Kementerian Keuangan.

 

Situasi rapat evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan LKKL Tahun Anggaran 2011

 

Melalui rapat ini diharapkan terbangun komitmen di antara kementerian dan lembaga dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang berkualitas dan penyelesaian temuan audit yang tepat waktu, sehingga pengelolaan APBN yang diamanatkan rakyat dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Pentingnya pengelolaan dan pertanggungjawaban ini merupakan arah pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

 (Humas-Itjen)



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN