Semangat Melawan Korupsi di Ternate

oleh System User, diterbitkan pada 2015-12-11 00:00:00
Berita Utama Galeri


Ternate, 8 Desember 2015—Dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate, Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Whistleblowing System dimulai pada pukul 09.00 WIT. Sosialisasi yang diprakarsai oleh Inspektorat Bidang Investigasi ini diawali dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Maluku Utara, Bapak Sulaimansyah.

Dalam sambutannya yang sekaligus membuka acara sosialisasi, Bapak Sulaimansyah menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran tim Inspektorat Jenderal di Kota Ternate, sekaligus kepada para undangan yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara sosialisasi yang dihadiri oleh 75 orang dari Kanwil DJPB Maluku Utara, KPPN Ternate, KPP Pratama Ternate, KPPBC Pratama Tipe B Ternate, dan KPKNL Ternate. Beliau juga menyampaikan bahwa pencegahan sosialisasi sangat penting, karena lebih baik mencegah daripada memberantas/menindak. Langkah-langkah pencegahan sudah banyak dilakukan, salah satunya dimulai pada tahun 2003 di mana reformasi birokrasi keuangan dengan lahirnya tiga paket Undang-undang Keuangan, kemudian PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tahun 2007 adalah saksi tonggak bersejarah ketika kementerian keuangan dikenalkan dengan lima nilai kementerian kekuangan dan lahirnya three lines of defense; pertama dari sisi manajemen, kedua dibentuknya UKI, dan yang ketiga yaitu adanya pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Hal ini kemudian berkembang dengan adanya sistem pengaduan WiSe. Di kementerian keuangan, WiSe merupakan tool yang disediakan, baik bagi internal maupun bagi para stakeholder kementerian keuangan, untuk melaporkan adanya pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai kementerian keuangan.

Menutup sambutannya, Bapak Sulaimansyah berpesan kepada para peserta sosialisasi untuk manfaatkan waktu sosialisasi ini sampai siang untuk diskusi, tanya jawab, dan membahas praktik-praktik penyelewengan yang sering kali tidak kita sadari. Terutama yang diakibatkan oleh kelalaian sehingga menyebabkan kerugian negara.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan sosialisasi anti korupsi oleh narasumber dari Inspektorat Bidang Investigasi, Bapak Arief Rofiadi. Bapak Arief memulai materi ini dengan foto-foto para koruptor di lingkungan kementerian keuangan yang ditangkap beberapa tahun belakangan, dilanjutkan dengan sebuah video yang diharapkan dapat mengajak para hadirin untuk sadar, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara dan diri sendiri, namun juga keluarga—tidak hanya sekarang namun juga di masa yang akan datang.

Bapak Arief memaparkan, menurut ACFE, ada tiga penyebab korupsi yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan pembenaran (rationalization). Sedang menurut teori GONE, ada empat penyebab korupsi yaitu greed (ketamakan), opportunities (kesempatan), needs (kebutuhan), dan exposure. Dampak korupsi sendiri sangat luas dan beragam. Semakin tinggi jabatan atau kedudukan pelaku korupsi, semakin besar kerugian yang diakibatkan. Oleh sebab itu, contoh yang positif dari atasan, didukung dengan sistem pencegahan korupsi yang baik sangat diperlukan oleh suatu organisasi dalam mencengah dan melawan korupsi. Selesai dengan paparan mengenai anti korupsi, Bapak Arief melanjutkan dengan paparan anti gratifikasi dan ditutup dengan pemaparan singkat mengenai laporan pajak-pajak pribadi (LP2P).

Pemaparan terkait whistleblowing system dibawakan oleh auditor madya Inspektorat Bidang Investigasi, Ibu Diana Malemita Ginting. Dengan memberikan beberapa contoh, Ibu Diana mengajak langsung para undangan untuk aktif berpartisipasi dalam pemaparan beliau. Dalam pemaparannya, beliau meyakinkan kecepatan respon, kerahasiaan pelapor WiSe, serta objektifitas pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang Investigasi. Sehubungan dengan kerahasian pelapor, saat ini kementerian keuangan pun telah bekerja sama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) untuk melindungi korban dan saksi dalam kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kementerian keuangan.

Selain itu, beliau juga memberikan gambaran jumlah pengaduan masyarakat dan internal di lingkungan kementerian keuangan untuk masing-masing eselon 1, baik dalam kategori fraud maupun non-fraud. Sampai tahun 2014, gratifikasi merupakan kategori fraud yang paling banyak diadukan oleh masyarakat. Sedangkan dalam kategori non-fraud, pengaduan terkait pelayanan kepada pihak eksternal dan internal menjadi salah satu hal yang paling banyak diadukan masyarakat.

Animo para peserta sosialisasi untuk berpartisipasi terbukti cukup tinggi dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Acara ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan untuk para penanya terbaik. (LAFI)