BPK: Kunci Kepatuhan Ada di Sekjen dan Itjen

oleh Yohana Tiara Eka Putri, diterbitkan pada 2016-06-08 08:49:08
Berita Utama Liputan Khusus



Jakarta – Kunci utama dari target atau capaian opini wajar dengan pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah jika pimpinan kementerian dan lembaga tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga komit melaksanakan anggaran yang sesuai standar akuntansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta efektif dalam pengendalian internalnya.

Saat dihubungi Kompas, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis, Selasa (7/6), di Jakarta, mengatakan, selain melibatkan sumber daya manusia dan organisasi yang baik, harus juga ada komitmen dari Sekretariat Jenderal (sekjen) dan Inspektorat Jenderal (itjen) di tiap kementerian dan lembaga (K/L) untuk sungguh-sungguh melaksanakan anggaran. “Keduanya menjadi ujung tombak dari pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang baik, patuh, dan efektif,” kata Harry.

Tanpa komitmen seluruh sekjen dan itjen, kata Harry, pemerintah sulit mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Saat ini, opini yang baru bisa diberikan BPK terhadap LKPP 2015 adalah WDP. “Harapan kita, tahun depan, LKPP 2016 yang kami audit opininya WTP, dan tak ada lagi disclaimer atau auditor tidak bisa menyatakan pendapatnya,” tutur Harry.

Saat ini, LKPP tahun 2015 tercatat masih ada enam masalah yang belum bisa diselesaikan dengan baik di K/L. Enam masalah itu adalah ketidakpastian nilai penyertaan modal negara di PT PLN, penetapan harga jual eceran minyak solar bersubsidi lebih tinggi, piutang bukan pajak dari Kejaksaan Agung, persediaan di Kementerian Pertahanan yang belum ditopang penatausahaan, pencatatan, konsolidasi, dan rekondisian barang yang memadai, serta penyajian saldo anggaran lebih (SAL) yang tak akurat.

Dibandingkan LKPP 2014, yang opini WTP-nya ada 62 K/L, LKPP 2015 opini WTP-nya justru turun menjadi 56 K/L. Sebaliknya, opini WDP justru bertambah dari 18 K/L menjadi 26 K/L. Sementara yang TMP atau tidak menyatakan pendapat (disclaimer) berkurang dari tujuh menjadi empat K/L.

Selama ini, atas hasil audit, BPK menempatkan opini WTP sebagai yang opini terbaik/tinggi, disusul dengan opini WTP dengan paragraf penjelasan (DPP), lalu opini WDP, dan terakhir opini TMP (disclaimer).

 

Komnas HAM Siap Perbaiki

Terkait opini TMP atau disclaimer yang diberikan BPK kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, anggota Komnas HAM Natalius Pigai di sela rapat paripurna di kantor Komnas HAM, Jakarta, siap memperbaiki penilaian hasil audit BPK. Langkah-langkah signifikan langsung diambil dengan menggelar rapat paripurna di tingkat internal agar melakukan penyelidikan di tingkat internal.

“Dari rapat paripurna, saya dan komisioner Anshori Sinungan diperintahklan menyelidiki secara internal untuk bisa melakukan perbaikan. Apakah penilaian BPK berupa disclaimer itu akibat kesalahan komisioner, sekjen atau di tingkat staf,” ujar Natalius.

Menurut dia, semua aspek internal akan jadi bahan penyelidikan sampai batas waktu yang disediakan BPK selama 60 hari. Diharapkan, penyelidikan selesai secepatnya dan perbaikan dapat dilakukan. Penyelidikan antara lain mencermati kesalahan pihak-pihak tertentu secara sadar atau disengaja. Tentu, aktor-aktor yang menyalahgunakan kewenangan akan dikenai sanksi. Jika ditemukan kelalaian atasan atau pihak yang diberi tanggung jawab, sanksi akan dijatuhkan.

Selain Komnas HAM, tiga K/L berstatus TMP adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda Olahraga, dan TVRI.

Disadur dari: Harian Kompas, Rabu, 8 Juni 2016