Sosialisasi Helpdesk Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Wilayah Palembang dan Sekitarnya

oleh Nurul Vita Dewi Saras, diterbitkan pada 2016-08-02 06:08:48
Berita Utama Liputan Utama





Palembang, 29 Juli 2016 – Berdasarkan tabulasi data penanganan korupsi oleh KPK berdasarkan jenis perkara tahun 2004-2016 (per 30 Juni 2016) perkara mengenai pengadaan barang/jasa menjadi urutan kedua terbesar setelah perkara penyuapan. Dan masih dalam tabulasi data yang sama berdasarkan Instansi, Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi penyumbang terbesar dalam hal tindak pidana korupsi dibandingkan dengan Pemkab/Pemkot, Pemprov, BUMN/BUMD, DPR/DPRD dan instansi-instansi lainnya. Hal ini tentunya menjadi concern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L untuk lebih mengawasi secara ketat pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L masing-masing.

Inspektorat V yang berperan sebagai APIP Kementerian Keuangan masih dalam rangkaian Sosialisasi Helpdesk Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sejak tahun 2015 ke seluruh wilayah Indonesia, Jumat (29/7) lalu menggelar sosialisasi ke wilayah Palembang dan sekitarnya. Dihadiri oleh 62 peserta dari 28 satker di wilayah Palembang dan sekitarnya, sosialisasi ini bertempat di Aula Serba Guna Blok A lantai 1, Gedung Keuangan Negara Palembang.

Acara dibuka pukul 09.00 oleh Kepala Kanwil DJKN, Anugrah Komara, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Inspektur V, Riza Helmi. Yang menjadi narasumber dalam acara ini adalah Tim Helpdesk Inspektorat Jenderal Kemenkeu, yakni Sugianto Djayataruna, Soufi Juli Ananta, dan Moh. Nashrulloh. Acara berlangsung hingga siang hari dan dilanjutkan dengan coaching clinic hingga pukul 15.00.

Tim Helpdesk Barang dan Jasa Inspektorat V sebagai konsultan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan memberikan paparan mengenai risiko yang ditimbulkan dari proses pengadaan barang/jasa dan memberikan mitigasi yang dapat dilakukan oleh pengelola PBJ. Risiko-risiko yang dapat dihadapi oleh pengelola PBJ antara lain timbulnya permasalahan hukum bagi pengelola PBJ, kelebihan bayar kepada penyedia, pekerjaan tidak selesai tepat waktu, output tidak tercapai/tidak sesuai kontrak, adanya pengaturan lelang oleh pihak eksternal, serta nilai kontrak dianggap kemahalan.

Selain itu, Tim Helpdesk PBJ kali ini memberikan strategi untuk menghadapi audit. Dalam proses audit, auditi disarankan untuk bersikap kooperatif selama pelaksanaan audit dan disarankan untuk meminta waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan. Jika temuan dari auditor benar adanya, auditi disarankan untuk mempelajari penyebab temuan, selanjutnya auditi dapat melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi dan melengkapi data dukung/bukti. 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN