Workshop APIP K/L terkait draft KMK Revisi Modul Reviu RKBMN KMK 134 dan KMK 309

oleh Nurul Vita Dewi Saras, diterbitkan pada 2016-08-03 07:34:41
Berita Utama Liputan Utama



Jakarta, 1 Agustus 2016 – Menindaklanjuti hasil keputusan rapat bersama, pada tanggal 16 Juni 2016 antara Inspektorat IV, Inspektorat VI, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Inspektorat VI menggelar Workshop APIP K/L terkait draft KMK Revisi Modul Reviu RKBMN KMK 134 dan KMK 309 dalam Upaya Meningkatkan Hasil Reviu RKBMN oleh APIP/KL dengan mengundang 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga (K/L). Untuk diketahui saat ini pedoman reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) diatur sesuai KMK 134/KM.6/2015 tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga (K/L) dan KMK 309/KM.6/2015 tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN Berupa Alat Angkut Darat Bermotor (AADB) Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri oleh APIP K/L.
Bertempat di Ruang Rapat Inspektorat VI, workshop dibuka oleh Inspektur VI, Wahjoe Triwidijo Koentjoro. Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Heru Susanto, Auditor Madya Inspektorat VI, mengenai pokok-pokok perubahan KMK yang akan diusulkan sekaligus mendengarkan usulan dari auditor APIP K/L yang sudah pernah melakukan reviu RKBMN agar membuat KMK tersebut menjadi lebih baik.



Perubahan KMK 134 dan KMK 309 dilakukan Inspektorat VI untuk menyesuaikan perubahan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan KMK 174/KM.6/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan BMN untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN. Selain itu, KMK 134 dan KMK 309 direncanakan untuk digabung menjadi satu Keputusan Menteri Keuangan yang akan mempermudah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) K/L untuk berpegang pada satu pedoman dalam mereviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sehingga APIP K/L cukup menyusun satu catatan hasil reviu.
Perubahan KMK 134 dan KMK 309 juga dipersiapkan untuk mengantisipasi reviu penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2018 yang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).  Direncanakan penerapan dari KMK perubahan ini akan digunakan sebagai pedoman reviu RKBMN mulai Tahun Anggaran 2018 dan akan dipergunakan oleh 50 (lima puluh) APIP K/L.



Pokok-pokok perubahan KMK 134 dan KMK 309 antara lain; penyederhanaan pedoman bagi APIP K/L dalam satu KMK tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN oleh APIP K/L; perbaruan substansi peraturan dengan mengacu pada perubahan PMK; serta penambahan prosedur terkait pengadaan AADB terutama dalam hal perhitungan optimalisasi existing BMN. Disamping itu, KMK 134 yang sebelumnya memiliki 9 (sembilan) prosedur dan KMK 309 yang memiliki 3 (tiga) prosedur dalam KMK yang sedang dirancang akan digabung dan disederhanakan menjadi 6 (enam) prosedur. Rancangan KMK ini ditargetkan akan disahkan tahun ini untuk digunakan dalam mereviu RKBMN tahun anggaran 2018. (VS)



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN