Round Table Discussion Implementasi Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin ASN

oleh Nurul Vita Dewi Saras, diterbitkan pada 2016-08-04 03:43:54
Liputan Utama Berita Utama




Jakarta, 2 Agustus 2016 – Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) menggelar Round Table Discussion terkait Implementasi Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Kementerian Keuangan terkait Pelaksanaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dalam round table discussion ini Inspektorat Bidang Investigasi mengundang tiga narasumber yaitu Irmayanti Suyono, Kepala Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, dan Pensiun, Biro SDM Setjen Kemenkeu; Rosdiana, Kepala Bidang Penegakan Disiplin SDM Aparatur Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB; serta Nurdin Silalahi Kepala Seksi Pemberhentian Pegawai ASN Direktorat Peraturan Perundang-undangan BKN.




Bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal Gedung Djuanda II lantai 12, acara ini dihadiri oleh seluruh pegawai IBI. Round table discussion ini dibuka oleh Diana Malemita Ginting, Auditor Madya di Inspektorat Bidang Investigasi mewakili Inspektur Bidang Investigasi. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh masing-masing pembicara dan diakhiri dengan diskusi bersama peserta.




Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Untuk itu, kini menjadi tanggung jawab APIP untuk menegakkan kedisiplinan pegawai guna mencegah adanya penyelewengan terhadap aturan-aturan yang berlaku. Dalam mengampu tanggung jawab tersebut, APIP dapat menggunakan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun saat ini pemerintah sedang mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang direncanakan untuk menyempurnakan PP Nomor 53/2014. Perbedaan yang jelas terlihat pada RPP tersebut adalah terdapat pasal yang secara khusus mengatur PNS yang mencalonkan atau dicalonkan dalam Pemilukada/Pilkada. PNS tersebut wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon.




Hukuman disiplin pegawai terdiri dari 3 tingkatan yaitu ringan, sedang, dan berat. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin akan diperiksa oleh tim pemeriksa yang berasal dari 3 unsur, yaitu atasan langsung, APIP, serta dari unsur kepegawaian. Tim pemeriksa dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk. Penunjukan Pembentukan Tim Pemeriksa oleh Menteri Keuangan kepada Inspektur Jenderal ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.01/2011 tanggal 13 Juni 2011.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN