Workshop Tax Amnesty: Risiko Pengendalian dan Pengawasan

oleh Nurul Vita Dewi Saras, diterbitkan pada 2016-08-16 10:13:19
Liputan Utama Berita Utama




Jakarta, 15 Agustus 2016 – Menyadari kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan bagi Indonesia, Indonesia kemudian mencari alternatif untuk menemukan sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Melihat bahwa sekitar 70% pendapatan negara berasal dari pajak, pemerintah melakukan terobosan dengan memanfaat potensi perpajakan yang selama ini belum tergali. Tax amnesty menjadi salah satu kebijakan multi dimensi untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak semata-mata menjadi kebijakan dari sisi fiskal, kebijakan mengenai tax amnesty ini memiliki dimensi yang lebih luas.




Kebijakan tax amnesty ini menjadi angin segar bagi Wajib Pajak (WP) setelah terdengar akan diefektifkannya Automatic Exchange of Information (AEOI) paling lambat mulai 2018 serta adanya Revisi Undang-Undang Perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan. Ketika AEOI mulai efektif dan UU Perbankan disahkan, Wajib Pajak (WP) tidak akan lagi bisa menyembunyikan asetnya dimanapun dari otoritas pajak. Untuk itu, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hartanya baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendapatkan pengampunan pajak pada harta yang sebelumnya belum dilaporkan.




Masih mengikuti hangatnya kebijakan tax amnesty, setelah sebelumnya menggelar Workshop Peran Itjen dalam Rangka Mengantisipasi Dampak Tax Amnesty dan Panama Papers dalam Mengawal Penerimaan Pajak pertengahan Juni lalu, Inspektorat I kembali menggelar workshop tax amnesty dengan tema spesifik mengenai Risiko Pengendalian dan Pengawasan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada akhir bulan Juni lalu, Inspektorat Jenderal menyatakan akan memberikan dukungan penuh terhadap Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan tax amnesty.




Workshop kali ini menghadirkan tiga narasumber yang ketiganya berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Direktur Teknologi Informasi Perpajakan, Harry Gumelar; Kasubdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, Sigit Danang Joyo; serta Kasubdit Transformasi Organisasi Kitsda, Anggrah Warsono. Acara ini digelar untuk meningkatkan pemahaman mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty,  mengetahui risiko teknologi informasi terkait dengan pelaksanaan tax amnesty, serta memahami risiko pengendalian dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan tax amnesty. Dari workshop ini diharapkan tersusunnya konsep rumusan alternatif langkah-langkah kebijakan Inspektorat Jenderal serta masukan dan kerja sama antara Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyukseskan Pengampunan Pajak.


Artikel Terbaru

ikon artikel
Uang Kita di 2019?
Ichsan Atmaja