Kunjungan Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur

oleh Nurul Vita Dewi Saras, diterbitkan pada 2016-09-26 06:48:49
Berita Utama Liputan Utama Liputan Khusus




Jakarta, 21 September 2016 – Inspektorat Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam rangka koordinasi penyusunan Pergub Jawa Timur mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Rabu (21/9) lalu. Bertempat di Ruang Rapat Inspektorat VII, acara dibuka oleh Inspektur VII, Roberth Gonijaya, serta dihadiri oleh beberapa auditor dari Inspektorat VII. Delegasi yang hadir dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur antara lain, Hikmah Sjawaluddin dan Hery Santoso, selaku Auditor Muda dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur, serta Syamsul Huda, selaku Kepala Subbagian Perencanaan.




Delegasi dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur ingin menggali lebih dalam sistem pengendalian internal yang diterapkan di Kementerian Keuangan. Dedhi Suharto, Auditor Madya Inspektorat VII, menjelaskan bahwa pengendalian intern di Kementerian Keuangan menggunakan pendekatan Three Lines of Defense, yang artinya mekanisme pengendalian intern dipegang secara berlapis oleh tiga unit yaitu unit operasional/manajemen selaku pemilik resiko, Unit Kepatuhan Internal (UKI) di setiap unit Eselon I sebagai risk controller, dan Inspektorat Jenderal sebagai unit audit internal Kementerian Keuangan.

Untuk meningkatkan penerapan SPIP Kementerian Keuangan, UKI setiap unit Eselon I (UKI-E1) melakukan penguatan pemantauan dengan menjalankan Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) dan Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (PEIKR) di masing-masing unit Eselon I-nya. PPU diterapkan pada level kegiatan dengan memilih kegiatan tertentu berdasarkan pertimbangan faktor risiko. PPU dapat dilaksanakan secara rutin, bisa setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu, atau setiap bulan atas suatu kegiatan sesuai dengan tingkat risiko kegiatan tersebut. Sedangkan, PEIKR diterapkan pada pengendalian intern secara keseluruhan pada level organisasi dan kegiatan yang dipilih pada PPU. PEIKR pada suatu organisasi dilaksanakan setidaknya sekali dalam setahun.




Inspektorat Jenderal selaku unit audit internal Kementerian Keuangan memberikan masukan kepada UKI E-1 dalam perencanaan pemantauan tahunan. UKI E-1 menyampaikan rencana pemantauan tahunan dan hasil pemantauan secara berkala kepada Inspektorat Jenderal. Kemudian jika ditemukan temuan yang berindikasi fraud, UKI E-1 akan membahas tindak lanjut temuan tersebut dengan Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal akan menggunakan rencana dan hasil pemantauan UKI tersebut untuk perencanaan pengawasan selanjutnya. Inspektorat Jenderal memberikan konsultasi dan melaksanakan audit atas pelaksanan pemantauan pengendalian intern masing-masing unit Eselon I sebagai lini ketiga dalam pendekatan Three Line of Defense.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN