Kunjungan Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

oleh Nurul Vita Dewi Saras, diterbitkan pada 2016-10-04 01:35:59
Berita Utama Liputan Utama


Ditulis oleh Dwi Purtranto Adjie




Jakarta, 28 September 2016 – Dalam rangka pembahasan dan diskusi terkait implementasi SPIP di Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal kembali menerima kunjungan kerja dari rekan-rekan Inspektorat Provinsi. Pada kesempatan tersebut, Rabu (28/9) bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal lantai XI, Delegasi dari Sekretariat Inspektorat Provinsi Jawa Tengah  disambut dengan hangat oleh Kepala Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai (KVKP), Dudung Rudi Hendratna, serta dihadiri pula oleh Kasubbag Pemantauan dan Pengendalian Intern (PPI) dan Kasubbag Verifikasi Pelaporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (VPPHK). Adapun delegasi yang hadir dari Sekretariat Inspektorat Provinsi Jawa Tengah antara lain Yusuf Andryawan, Andreas C. Nasarani, dan M. Yusdi Noviadi dari Subbagian Perencanaan.

Dalam penerapan SPIP, pengendalian intern di Kementerian Keuangan menggunakan pendekatan Three Lines of Defense, yang artinya mekanisme pengendalian intern dipegang secara berlapis oleh tiga unit yaitu unit operasional/manajemen selaku pemilik resiko, Unit Kepatuhan Internal (UKI) di setiap unit Eselon I sebagai risk controller, dan Inspektorat Jenderal sebagai unit audit internal Kementerian Keuangan. Adapun tingkat kematangan pengendalian intern di Kementerian Keuangan selalu dievaluasi oleh BPKP selaku pembina APIP di Indonesia dengan kondisi saat ini yang telah mencapai level 3 (terdefinisi) dari skala 5.

Selain membahas implementasi SPIP di Kementerian Keuangan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah juga menggali lebih jauh peran dan fungsi dari Inspektorat Bidang Investigasi dalam pengendalian dan tindak lanjut potensi fraud sebagai bahan masukan atas proses pembentukan Inspektorat Khusus yang menangani pengaduan atas kegiatan pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut, Kepala Bagian KVKP menjelaskan bahwa pembentukan unit khusus di bidang Investigasi akan sangat membantu efektivitas dan independensi penyelidikan atas potensi fraud serta pencegahannya. Disamping itu, diterangkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan juga telah didukung oleh aplikasi pengaduan masyarakat bernama Whistleblowing System (Wise).



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN