Workshop Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran BUN Bagian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh APIP

oleh Nurul Vita Dewi Saras, diterbitkan pada 2016-12-21 10:04:08
Berita Utama Liputan Utama Liputan Khusus




Jakarta, 20 Desember 2016 – Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) menggelar workshop yang bertajuk “Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran BUN Bagian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah” bertempat di Aula Gedung R.M Notohamiprodjo. Workshop ini dilaksanakan atas amanat Menteri Keuangan dalam PMK Nomor 204/PMK.09/2015 tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran BA-BUN. Dalam amanat tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai koordinator APIP K/L dan Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN). Dalam melaksanakan amanat tersebut, Itjen Kemenkeu mengundang perwakilan APIP K/L dan Daerah untuk melakukan sosialisasi atas PMK Nomor 204/PMK.09/2015, menyamakan persepsi atas pengawasan yang akan dilakukan atas BA BUN, serta untuk menjalin koordinasi pengawasan BA-BUN yang komprehensif dari perencanaan hingga pelaksanaannya.




Workshop dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Sofandi Arifin, dalam hal ini mewakili Plt. Inspektur Jenderal, di Aula Gedung R.M Notohamiprodjo pada pukul 09.00 WIB. Workshop ini menghadirkan empat narasumber, antara lain Auditor Utama Inspektorat V Zainuddin Zen, Auditor Madya Inspektorat V Muhaimin Zikri, Auditor Madya Inspektorat V Ika Istakariana, serta Auditor Muda Inspektorat V Gomgom Parluhutan Sianturi. Acara ini dihadiri kurang lebih 50 peserta perwakilan APIP K/L dan Daerah.

Paparan pertama disampaikan oleh Zainuddin Zen mengenai gambaran umum BA-BUN, kerangka yuridis pengawasan BUN, serta penjelasan singkat mengenai PMK Nomor 204/PMK.09/2015. Kemudian paparan dilanjutkan oleh Ika Istakariana mengenai Pelaksanaan Anggaran BUN Bagian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05). Dalam APBN 2017, anggaran transfer ke daerah dan dana desa mencapai 26,5% dari keseluruhan APBN 2017. Dalam pokok-pokok kebijakan APBN 2017, transfer ke daerah dan dana desa lebih berfokus pada dua pokok kebijakan, yaitu dalam hal perkuatan desentralisasi fiskal dan belanja yang lebih produktif.




Selanjutnya disampaikan paparan oleh Gomgon Parluhutan Sianturi mengenai Pedoman Kerja Pengawasan BUN Bagian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05). Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan anggaran BUN ini adalah Kementerian Keuangan sebagai PPA/KPA-BUN BA 999.05, kementerian teknis sebagai penyusun petunjuk teknis penggunaan dana BUN BA 999.05, serta Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa) sebagai penerima dan/atau pengguna dana BUN BA 999.05. Oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi dalam pengawasan BUN BA 999.05 untuk mendapatkan hasil pengawasan yang komprehensif. Lingkup pengawasan ini meliputi penyaluran dan penggunaan dana.




Terakhir paparan disampaikan oleh Muhaimin Zikri mengenai permasalahan dalam pelaksanaan anggaran BUN Bagian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05). Muhaimin memaparkan beberapa permasalahan dan risiko dalam pelaksanaan anggaran BUN BA 999.05, upaya-upaya untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran BUN BA 999.05 serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian terkait pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BUN BA 999.05.