INSPEKTORAT BIDANG INVESTIGASI

oleh Angga Rindra, diterbitkan pada 2017-01-27 06:12:21
Tanpa Kategori



C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DC7053C4.tmp



Inspektur Bidang Investigasi: Mohammad Dody Fachrudin, S.E., M.Si., CFE

 

Mohammad Dody Fachrudin, S.E., M.Si., CFE lahir di Pamekasan pada 25 Januari 1971. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di STIE Perbanas dan Magister Akuntansi di UnBidang Investigasiersitas Muhammadiyah. Sebelum menjabat sebagai Inspektur Bidang Investigasi, beliau adalah Auditor Madya Inspektorat Bidang Investigasi.



 


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Inspektorat Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, dan penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas pada unit yang menangani bidang kekayaan negara dan kebijakan fiskal.


Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan rencana strategis, kebijakan, dan program kerja Inspektorat Bidang Investigasi; 

  2. pelaksanaan koordinasi penanganan informasi media dan isu aktual yang terkait dengan dugaan penyimpangan oleh unsur Kementerian Keuangan; 

  3. pelaksanaan koordinasi, penanganan, dan pemantauan pengaduan pelanggaran (whistleblowing) di lingkungan Kementerian Keuangan; 

  4. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendukung kegiatan investigasi, intelijen, dan surveillance

  5. pelaksanaan kegiatan intelijen dan surveillance

  6. penanganan permintaan audit Investigasi; 

  7. pelaksanaan dan pengendalian audit investigasi terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Kementerian Keuangan; 

  8. pelaksanaan eksaminasi Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) pegawai Kementerian Keuangan; 

  9. pelaksanaan Penyelenggara eksaminasi Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan; 

  10. pelaksanaan tindak lanjut atas informasi transaksi keuangan mencurigakan; 

  11. pelaksanaan koordinasi peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur Kementerian Keuangan;

  12. pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi; 

  13. pelaksanaan koordinasi perundang-undangan dan kajian terhadap peraturan di peraturan  lingkungan Kementerian Keuangan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi; 

  14. pemberian keterangan ahli di persidangan dan keterangan saksi dalam proses penanganan kasus oleh instansi penegak hukum sebelum persidangan serta pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan di lingkungan Kementerian Keuangan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi; 

  15. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum; 

  16. pelaksanaan koordinasi profiling kantor dan pegawai Kementerian Keuangan; 

  17. pemberian rekam jejak (clearance) pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan; 

  18. penyusunan dan penyampaian laporan audit investigasi serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Bidang Investigasi; 

  19. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi; dan 

  20. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat Bidang Investigasi.


    STRUKTUR ORGANISASI IBI



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN