Pelaksanaan Anggaran BA-BUN, Komitmen Kita Bersama

oleh Kurnia Fitri Anidya, diterbitkan pada 2017-02-10 03:36:00
Berita Utama Liputan Utama Liputan Khusus Galeri Menu


Jakarta, 9 Februari 2017 – Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, sebagian juga dikelola oleh Kementerian/Lembaga (K/L) lain. Oleh karena itu, seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L dan Satker di bawah K/L bersama-sama dibutuhkan untuk mengawasi pelaksanaan Anggaran BA-BUN sehingga Anggaran BA-BUN dapat dikelola secara akuntabel dan dimanfaatkan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu, Sumiyati, dalam  pembukaan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran BA-BUN 2017 di Aula R.M. Notohamiprodjo, Badan Kebijakan Fiskal. Sumiyati juga berpesan agar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) mampu menjadi community service yang dapat memberikan informasi secara cepat demi tercapainya solusi terbaik.


   



Setelah dibuka dengan arahan oleh Sumiyati, acara dilanjutkan dengan sosialisasi sesi pertama dengan tema Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran BA-BUN. Sosialisasi disampaikan oleh Inspektur III, Alexander Zulkarnain.  Dalam sosialisasi ini, Alexander Zulkarnain mengungkapkan bahwa selama ini porsi anggaran BUN terbilang besar (lebih dari setengah) dalam APBN dan tidak hanya digunakan di Kementerian Keuangan. Belum lagi, terdapat temuan BPK terhadap pengelolaan anggaran BA-BUN yang memunculkan dasar pemikiran adanya pengawasan atas pelaksanaan anggaran BA-BUN. Kerangka yuridis Pengawasan anggaran BA-BUN kemudian terangkum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.09/2015 tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Sejauh ini implementasi pengawasan pelaksanaan anggaran BA-BUN pada tahun 2016 telah sukses dilakukan di Kementerian Keuangan. Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2017 pengawasan pelaksanaan anggaran BA-BUN dapat diimplementasikan di seluruh K/L.





Sesi kedua disampaikan oleh Auditor Utama Inspektorat Jenderal, Zaenuddin Zen. Melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Alexander Zulkarnain, kali ini Zaenuddin Zen memberikan paparan mengenai Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran BA-BUN. Beliau menjelaskan bahwa dasar hukum Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran BA-BUN oleh APIP adalah Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor 01/IJ/2017 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Alur kegiatan pengawasan meliputi perencanaan pengawasan, pelaksanaan kegiatan pengawasan, laporan hasil pengawasan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Selain alur kegiatan pengawasan, Zaenuddin Zen juga menyampaikan adanya konsultasi dan asistensi dalam pengawasan pelaksanaan anggaran BA-BUN, yang kemudian menutup penyajian materi sesi kedua.

Sosialisasi berlanjut dengan diskusi yang menarik atensi cukup besar dari para peserta sosialiasi. Peserta sangat aktif terlibat dalam sesi tanya jawab. Dalam diiskusi ini diharapkan tercapainya komitmen bersama dalam pelaksanaan anggaran BA-BUN serta munculnya ide dan gagasan baru yang dapat mewujudkan pengawasan pelaksanaan anggaran BA-BUN yang semakin baik.