Sosialisasi PMK Tata Kelola Pengawasan Intern

oleh Nurul Vita Dewi Saras, diterbitkan pada 2017-02-16 08:56:30
Berita Utama Liputan Utama




Jakarta, 14 Februari 2017 – Setelah melalui penggodokan yang matang, Inspektorat Jenderal Kemenkeu telah berhasil menuangkan Tata Kelola Pengawasan Intern (TKPI) di Lingkungan Kementerian Keuangan ke dalam sebuah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di penghujung tahun lalu. Disahkan pada tanggal 30 Desember 2016, terbitlah PMK Nomor 237/PMK.09/2016 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. PMK ini dirumuskan dalam rangka memenuhi kebutuhan pengawasan atas penyelenggaran tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang semakin dinamis untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Selain itu, adanya amanat baru bagi Inspektorat Jenderal untuk melakukan audit atas penyimpangan menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melatarbelakangi diperlukannya peraturan ini.




Bertempat di Ruang Rapat Inspektorat VII seusai rehat siang, Tim Perumus PMK TKPI yang diwakili oleh Ahmad Ghufron selaku Kepala Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan dan Muhaimin Zikri, salah satu Auditor Madya di Inspektorat V memberikan sosialisasi mengenai TKPI ke para pejabat dan pegawai di Inspektorat VII, Selasa (14/2). Rumusan dari PMK TKPI ini meliputi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap government, risk, and control (GRC); peran, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengawasan intern (PI); manajemen PI; penjaminan kualitas dan peningkatan independensi PI; koordinasi PI; sistem informasi PI; tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP; penerapan perangkat profesi; penghargaan dan sanksi; serta petunjuk teknis pelaksanaan tata kelola PI.




PMK TKPI ini disusun sebagai payung hukum praktik pengawasan oleh auditor intern, hak-hak dan kewajiban mitra pengawasan, serta peran pihak eksternal dalam proses pelaksanaan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Penyusunan PMK TKPI ini mengacu kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, serta pedoman-pedoman lain yang diterbitkan oleh AAIPI dan pedoman lain yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui PMK TKPI ini dapat terwujud pengawasan intern yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Kementerian Keuangan sejalan dengan prioritas nasional dan Kementerian Keuangan serta sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan. 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN