Dibutuhkan Sinergi Peningkatan Potensi PNBP Antar K/L, APIP, dan Pemda

oleh Nurul Vita Dewi Saras, diterbitkan pada 2017-02-24 05:22:18
Liputan Utama Berita Utama




Jakarta, 23 Februari 2017 – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama 10 tahun terakhir berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rata-rata sebesar 25,71%. PNBP cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan seiring perubahan parameter migas, terutama penurunan harga minyak mentah Indonesia. Meski cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki terkait pengelolaan PNBP ini, mengingat masih tercatat beberapa jenis temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak tahun 2013 hingga kini terkait pengelolaan PNBP pada Kementerian/Lembaga (K/L).




Menanggapi beberapa temuan BPK tersebut, bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal lantai 12, Inspektorat Jenderal menggelar Workshop Pengawasan dan Permasalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan mengundang tiga narasumber yaitu Mariatul Aini selaku Direktur PNBP Direktorat Jenderal Anggaran, M. Bahdin selaku Direktur Pengawasan Fiskal dan Investasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Qoswara selaku Kasubdit BMN I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Workshop ini dikoordinasi oleh Inspektorat V dan mengundang seluruh Inspektur serta beberapa pejabat dan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenkeu.


“PNBP diharapkan akan terus meningkat sehingga perananannya lebih besar dalam membangun negara sehingga kita tidak semata-mata mengandalkan penerimaan perpajakan,” harap Inspektur Jenderal Sumiyati pada sambutannya dalam workshop ini. Sumiyati juga berpesan agar kita mencermati apa yang terjadi di pasar modal, bagaimana pergerakan capital gain, harga saham di laporan keuangan, baik secara formal maupun substance-nya, hingga kita mengetahui betul bagian pemerintah atas laba BUMN yang menjadi salah satu sumber PNBP. Selain itu, Sumiyati juga berharap agar kita memperhatikan pemanfaatan BMN yang selama ini seperti dua sisi koin, di salah satu sisi BMN dapat dianggap sebagai resources namun di sisi lain juga membutuhkan komitmen pembiayaan dalam pemeliharaan BMN tersebut. Pemanfaatan BMN sebagai resources diharapkan lebih dipetakan sehingga menjadi potensi PNBP yang cukup besar.




Disampaikan dalam pemaparan Mariatul Aini, ada tiga masalah utama dalam pengelolaan PNBP yaitu pemungutan, penyetoran, serta terkait penggunaan langsung PNBP. Permasalahan ada di PNPB kurang pungut atau tidak dipungut, PNBP terlambat disetor atau belum disetor, serta penggunaan langsung PNBP tanpa disertai dasar hukum. Selain itu, ia memaparkan berbagai permasalahan dan tantangan serta kebijakan pengelolaan masing-masing jenis PNBP. Dalam pemaparannya ia merasa perlu dilakukannya perbaikan regulasi dan tata kelola PNBP, sinergi dalam pelaksanaan verifikasi dan pengawasan pengelolaan PNBP antara K/L, APIP, dan Pemda, serta diperlukannya penguatan organisasi dan peningkatan kapasitas SDM pengelola PNBP di tiap-tiap K/L.


Paparan kedua diberikan oleh Qoswara selaku Kasubdit BMN I DJKN. Ia menjelaskan terdapat dua jenis pengelolaan BMN yang dapat menjadi potensi PNBP, antara lain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.  Dalam pemanfaatan BMN terdapat tiga kegiatan yang menimbulkan PNBP yaitu sewa, kerjasama pemanfaatan, serta bangun guna serah/bangun serah guna sedangkan dalam ruang lingkup pemindahtanganan BMN berupa penjualan, tukar-menukar, serta penyertaan modal dapat pula menjadi potensi PNBP. Tercatat per 31 Desember 2016, total PNBP yang didapat dari pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN mencapai Rp430 miliar.




Terakhir, M. Bahdin memaparkan mengenai pemeriksaan PNBP. Terdapat dua pihak yang menetapkan PNBP terhutang yaitu Instansi Pemerintah (Official Assesment) dan Wajib Bayar (Self Assesment). Perbedaannya adalah dalam Official Assesment, PNBP ditetapkan dimuka sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan pemerintah sehingga tidak diatur mengenai sanksi/denda atas keterlambatan bayar, serta pemeriksaan khusus dilakukan oleh BPKP dan BPK atas dasar permintaan Menteri. Sedangkan untuk Self Assesment, PNBP ditetapkan kemudian setelah wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan pemerintah, sanksi yang diberikan atas keterlambatan bayar adalah 2% per bulan paling lama 24 bulan, serta pemeriksaan dilakukan oleh BPKP dan BPK atas dasar permintaan Instansi Pemerintah terkait. Dalam pemaparannya, M. Bahdin menjelaskan tujuan pemeriksaan, ruang lingkup, pengelolaan temuan,  tanggapan atas temuan hingga laporan hasil pemeriksaan atas dua jenis pemeriksaan PNBP tersebut.

 

 

 

 

 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN