Dalami Integrasi Data, Inspektorat Jenderal Kunjungi Surabaya

oleh Panji Pradana Putra, diterbitkan pada 2017-03-13 07:17:18
Berita Utama Liputan Utama


Kamis (2/3), bertempat di Kantor Walikota Surabaya, Bagian Sistem Informasi Pengawasan (SIP) Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan studi pada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kunjungan tim IT Inspektorat Jenderal yang diwakili oleh Kepala Bagian SIP, Tri Achmadi; Kepala Subbagian Pengembangan Sistem Informasi, Yudhy Haryantho; dan tiga orang staf IT ini diterima oleh Asisten Pemerintahan Kota Surabaya, Hj.  Yayuk Eko Agustin beserta jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya.

Tri Achmadi menyampaikan tujuan kedatangannya ke Surabaya adalah untuk bertukar informasi dan mempelajari lebih jauh terkait strategi pengembangan dan integrasi sistem informasi di Pemkot Surabaya.  “Penyelenggaraan sistem informasi yang diterapkan sudah komprehensif. Ambil contoh musrenbang,  penganggaran, pengadaan, dan e-Performance. Maka dari itu, kita ingin mempelajari strategi seperti apa yang cocok untuk mengintegrasikan data-data tersebut. Apakah cukup dijalankan oleh pihak internal, atau dapat melibatkan outsource.” paparnya.


          



Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2004 telah menerapkan sistem GRMS (Government Resources Management System) atau Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dari aktivitas birokrasi hulu sampai dengan hilir (dalam konteks belanja). GRMS meliputi proses penyusunan anggaran (e-Budgeting), perencanaan pekerjaan (e-Project Planning), pelelangan secara elektronik (e-Procurement), administrasi kontrak dan pencairan pekerjaan (e-Delivery), monitoring pelaksanaan kegiatan (e-Controlling) dan pengukuran kinerja PNS (e-Performance).



          



“Dulu, masing-masing SKPD sudah punya aplikasi, termasuk keuangan punya SIMDA, dsb. Namun aplikasi-aplikasi tersebut masih belum terintegrasi, sehingga SIMDA kesulitan saat ingin membuat RKA. Kemudian, Ibu Risma mengarahkan agar semuanya harus terintegrasi, harus satu bahasa pemrograman.” ujar Dedy, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan. Ia juga menuturkan bahwa terkait jaringan dan server aplikasi-aplikasi yang ada di e-Govt, dikelola oleh Diskominfo.

Sewaktu disinggung mengenai kegiatan-kegiatan pemerintahan apa saja yang masih belum ter-cover oleh aplikasi, tim dari Diskominfo menyatakan bahwa mereka masih dalam tahap tumbuh dan berkembang, menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan dari stakeholders. Tercatat hingga saat ini, puluhan aplikasi telah beredar di sistem e-Govt Pemkot Surabaya, dan menurut rencana ada sekitar 300-an aplikasi yang harus dikembangkan oleh Pemkot Surabaya pada tahun ini. Dedy juga mengungkapkan bahwa beberapa Gubernur/Walikota telah mulai mengadopsi aplikasi e-Govt Kota Surabaya untuk diterapkan di tata kelola pemerintahan mereka masing-masing.

Dalam pertemuan ini, Inspektorat Jenderal juga mempelajari aktivitas organisasi di Pemkot Surabaya, mulai dari status pegawai programmer IT di Pemkot, sistem perekrutan programmer yang bukan PNS, cara pengoperasian setiap aplikasi, hingga penggunaan media sosial dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN