Pembahasan Rencana Kerja Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia 2017

oleh Angga Rindra, diterbitkan pada 2017-03-20 02:58:26
Berita Utama




Jakarta, 9 Maret 2017 – Bertempat di Ruang Rapat Inspektur Jenderal, lantai 4 Gedung Djuanda II,  Inspektorat Jenderal Kementerian keuangan (Itjen Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Pisah Sambut Anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN) dan Pembahasan Rencana Kerja Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) 2017. Rapat kali ini adalah rapat perdana bagi Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu selaku Ketua Umum AAIPI setelah dilantik pada Januari silam.

Dalam pembukaan rapat, Irjen Kemenkeu mengingatkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mestinya dapat digunakan sebagai wadah menggalang kemampuan dan kapasitas serta menggodok kompetensi sumber daya aparat pengawas ke depannya. APIP harus dapat menjadi aparat pengawasan yg membanggakan Indonesia dan mampu berkiprah tidak hanya pada level mikro, namun juga sampai pada level makro.




Pisah sambut dalam acara rapat tersebut ditujukan kepada tiga orang yaitu, Slamet Soedarsono, Irjen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas selaku Ketua Komite Pengembangan Profesi, Karyanto Suprih, Irjen Kementerian Perdagangan selaku anggota Komite Pengembangan Profesi, dan Rediyan Deddy Umrien, Inspektur Pembantu Wilayah I Kota Palembang selaku anggota Eksekutif Tidak Tetap DPN AAIPI.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan capaian atas Kinerja tahun 2016 dan rencana kerja tahun 2017. Pemaparan diawali dari Dewan Pengurus Nasional AAIPI yang dipaparkan oleh Edi Mulia, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP selaku Direktur Eksekutif DPN AAIPI. Dalam paparannya, Edi Mulia mengatakan bahwa target output DPN tahun 2017 antara lain pembentukan/pengukuhan AAIPI wilayah pada DPW Jateng dimana pada tahun sebelumnya telah dikukuhkan 34 DPW, Penyusunan SOP Penatausahaan Keuangan Dana Grant dan Procurement Guideline, serta Pencetakkan 1.847 kartu anggota AAIPI.

Pemaparan kedua oleh Komite Kode Etik yang diwakili oleh Ketua Komite Kode Etik yaitu Cris Kuntadi, Irjen Kementerian Perhubungan. Berdasarkan hasil penyelenggaraan Seminar AAIPI tahun 2016, telah disusun rencana aksi yakni terkait dengan Peningkatan Kapabilitas APIP Melalui Peer Review APIP Pusat dan Daerah, Lingkup Pengawasan APIP dan Permasalahannya, dan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (ICOFR). Salah satu rencana kerja Komite Kode Etik adalah pembentukan Mahkamah Kode Etik Auditor Intern Pemerintah. Namun Irjen Kemenkeu mengingatkan bahwa jangan sampai mahkamah kode etik nantinya akan menjadi beban bagi para anggota APIP.



Selanjutnya, pemaparan ketiga oleh Daryanto, Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku Ketua Komite Telaah Sejawat. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan telaah sejawat atas enam Kementerian Lembaga antara lain Itjen Kementerian Keuangan, Itjen Kementerian Perhubungan, Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Itjen Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan, Itjen Kementerian Agama, dan Inspektorat Utama Bappenas. Dalam telaah sejawat tersebut Itjen Kemenkeu mendapatkan skor tertinggi yakni 91 dan mendapat predikat Sangat Baik. Diharapkan pada tahun 2017 dan selanjutnya, akan semakin banyak Kementerian Lembaga dan Provinsi maupun Kota/Kabupaten yang ikut dalam pelaksanaan telaah sejawat.

Pada sesi pemaparan keempat, Komite Standar Audit harus melakukan kerja ekstra dalam Penyusunan dan Penyempurnaan (Finalisasi) Standar Audit. Hal ini dikarenakan target penyelesaian standar audit yang awalnya pada tahun 2018, ditarik ke depan menjadi tahun 2017. Tantangan ini disambut antusias oleh jajaran pada Komite Standar Audit.

Sesi terakhir pemaparan menjadi milik Komite Pengembangan Profesi. Progres yang telah dilaksanakan oleh Komite Pengembangan Profesi sebelum tahun 2017 di antaranya Workshop Internal Audit, Knowledge Sharing, Peningkatan Kapasitas Auditor Itjen Kemsos, dan Advokasi Jabatan Fungsional Auditor. Pada tahun 2017 Komite Pengembangan Profesi merencanakan untuk menyelenggarakan Workshop Isu Aktual Internal Audit, Sharing Session, dan Penyusunan Rencana Strategis AAIPI. Di akhir  rapat, Nurdin, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawas Instansi Pemerintah selaku Wakil Ketua I DPN AAIPI, mengingatkan kembali urgensi untuk mempercepat target penyelesaian standar audit menjadi tahun 2017.

ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN