Sinergi Penguatan Sistem Pengawasan Komnas HAM dengan Inspektorat Jenderal

oleh Nurul Vita Dewi Saras, diterbitkan pada 2017-03-20 03:35:01
Berita Utama Liputan Utama




Jakarta, 14 Maret 2017 – Dalam rangka peningkatan dan penguatan Sistem Pengawasan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas HAM mengirimkan lima orang delegasinya untuk mempelajari sistem pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu). Fokus dari studi banding kali ini ada tiga hal, yaitu mengenai Whistleblowing System (Wise), Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan Audit Command Language (ACL). Itjen menghadirkan beberapa narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing, yaitu Auditor Madya Inspektorat Bidang Investigasi Mohammad Dody Fachrudin, Auditor Madya Inspektorat VII Rudy Barnasah, dan Kepala Subbagian Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi Yogi Ishwara. Acara yang bertempat di Ruang Rapat Inspektorat VII ini dibuka oleh J.B Widodo Lestarianto selaku Auditor Madya Inspektorat VII. Kelima delegasi yang hadir dari Komnas HAM ialah Kepala Subbagian Pengawasan Internal Komnas HAM beserta empat orang pelaksana.




Paparan pertama disampaikan oleh Yogi Ishwara mengenai ACL, yang saat ini tengah digunakan Itjen sebagai alat bantu dalam pelaksanaan audit. ACL merupakan salah satu generalized audit software yang dikembangkan oleh pihak ketiga. ACL umumnya digunakan auditor sebagai alat bantu dalam melakukan data analysis, continuous monitoring, dan fraud detection. Seiring dengan meningkatnya volume transaksi dan data elektronik serta kompleksitas dan karakteristik data Kemenkeu, ACL hadir membawa kemudahan dalam menganalisis data yang kompleks secara konsisten. Sejauh ini ACL digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan seperti audit e-faktur, pengujian data impor, audit SPAN, audit MPN, reviu Laporan Keuangan BA 015 dan lain-lain.




Kemudian di sesi kedua, Mohammad Dody Fachrudin memberikan paparannya mengenai Whistleblowing System Kementerian Keuangan. Wise merupakan saluran pengaduan yang disediakan untuk pegawai/pejabat Kementerian Keuangan maupun masyarakat luas yang ingin melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran dan/atau ketidakpuasan pelayanan yang diberikan dan terjadi di lingkungan Kemenkeu. Pada kesempatan ini, Itjen memberikan simulasi pemrosesan pengaduan dari saat pengaduan masuk hingga tindak lanjut dari hasil pemeriksaan melalui aplikasi Wise berbasis online.




Di paparan yang ketiga, Rudy Barnasah memberikan paparannya mengenai Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada awal tahun 2013, menindaklanjuti himbauan Pimpinan KPK terkait gratifikasi kepada seluruh K/L, Kemenkeu menetapkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.01/2013 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Inspektorat Jenderal sebagai UPG Koordinator, mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang dipegang oleh UPG masing-masing unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal. Awal tahun 2016 lalu, Kementerian Keuangan menggelar Penandatangan Komitmen Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Sejauh ini beberapa hal yang dilakukan Kementerian Keuangan terkait pengendalian gratifikasi di antaranya adalah mengatur kebijakan pengendalian gratifikasi, internalisasi aturan dan kebijakan pengendalian gratifikasi, serta identifikasi titik rawan gratifikasi di seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu. Setelah berjalan selama tiga tahun, di penghujung tahun 2016, Kementerian Keuangan memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Kementerian dan Lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN