Itjen Kemenkeu Mengoptimalkan PNBP Bersama Itjen KKP

oleh Yohana Tiara Eka Putri, diterbitkan pada 2017-04-10 03:46:23
Berita Utama Liputan Utama






Jakarta, 29 Maret 2017 – Inspektorat V bersama dengan Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) menyelenggarakan Rapat Pembahasan Persiapan Rapat Sinergi Nasional Pengawasan Penerimaan Negara. Bertempat di Ruang Rapat Inspektorat V, Raden Patrick Wahyudwisaksono selaku Inspektur V membuka rapat dengan memaparkan beberapa hal penting terkait sinergi pengawasan nasional. Rapat ini merupakan koordinasi antara Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Keuangan dengan Itjen KKP selaku APIP Kementerian/Lembaga dalam rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Sinergi Pengawasan Nasional dilatarbelakangi oleh:

1.  Inisiatif Strategis nomor 9: Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) Kementerian Keuangan).

2.    Milestone tahun 2017: Penetapan inpres terkait pengawasan penerimaan oleh APIP Kementerian Lembaga (K/L) dan Pemda (termasuk pengawasan PNBP dan BUN) serta koordinasi pelaksanaan inpres pengawasan oleh APIP K/L.






 


Selama ini, strategi optimalisasi PNBP yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Anggaran

1.      Penyederhanaan mekanisme penetapan tarif PNBP K/L sesuai hasil pembahasan perubahan RUU PNBP

2.      Kajian Pemberian Insentif kepada pengelola PNBP

3.      Pemetaan Potensi PNBP


Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

1.      Sinergi Pengawasan penerimaan negara antaraItjen Kementerian Keuangan dengan APIP K/L

2.      Membentuk forum asistensi dan konsultasi pengawasan penerimaan


Dengan strategi yang telah diimplementasikan oleh Kemenkeu tersebut, perlu adanya penyamaan visi dengan APIP K/L lain demi tercapai PNBP yang optimal.

 

 

Dalam rapat ini, perwakilan Itjen KKP menyampaikan kendala terbesar dalam memaksimalkan PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan selama ini adalah Illegal Fishing. Menurut perhitungan, prakiraan Kerugian Sumber Daya Ikan per tahun sebanyak 12 juta ton. Hal ini berarti sejumlah 12 milyar USD atau 156 triliun rupiah (1 USD = Rp 13.000) melayang tiap tahunnya karena penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini menimbulkan  hanya terdapat enam juta ton per tahun sisa maksimum yg dapat ditangkap dari risiko overfishing, serta potensi kerugian atas PNBP sebesar 1,69% setara 2,636 triliun rupiah yang tidak dipungut tiap tahunnya.








Belajar dari pengalaman pahit yang berulang tersebut, saat ini pemerintah terus berusaha memerangi penangkapan ikan secara ilegal. Semenjak masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, patroli ditempuh melalui jalur udara sehingga lebih efektif dalam memantau dan mengawasi. Dari upaya ini, diperkirakan maksimum yang dapat ditangkap naik menjadi 10 sampai dengan 13 juta ton per tahun. Dengan demikian, PNBP diperkirakan meningkat mencapai 2,5 triliun per tahun.








Penerimaan Negara Bukan Pajak menyumbang sekitar 15% dari total pendapatan negara. Jumlah ini cukup signifikan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Guna mendorong terwujudnya optimalisasi Pendapatan PNBP, pengawasan intern harus terus ditingkatkan. Rapat ini merupakan langkah awal sebelum realisasi Rapat Sinergi Nasional Pengawasan Penerimaan Negara diselenggarakan untuk menggiatkan optimalisasi Pendapatan PNBP.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN