Kunci Sukses Sinergi Konstruktif dengan Mitra Pengawasan

oleh Kurnia Fitri Anidya, diterbitkan pada 2017-04-28 05:44:06
Berita Utama Liputan Utama Liputan Khusus Galeri Tanpa Kategori Menu


Surabaya, 20 April 2017 – Inspektorat Jenderal, melalui Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai (KVKP), berkesempatan menyambangi kota Pahlawan, Surabaya. Pada hari Rabu, bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Surabaya,  Bagian KVKP menyelenggarakan Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan dan Pajak-Pajak Pribadi Pejabat/Pegawai, Kode Etik Pegawai Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Integritas dan Tata Kelola Pengawasan Intern pada Lingkungan Kementerian Keuangan wilayah Jawa Timur. Acara ini sukses menarik animo pejabat/pegawai perwakilan dari seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan wilayah Jawa Timur, dengan jumlah peserta yang hadir lebih dari 150 peserta.



 



Berbeda dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Yogyakarta dan Palembang, kali ini sosialisasi juga membahas terkait Tata Kelola Pengawasan Intern (TKPI). Materi yang disampaikan oleh Muhaimin Zikri, Auditor Madya Inspektorat V, ini memperkenalkan Peraturan Menteri Keuangan 237/PMK.09/2016 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan kepada peserta.

Tata Kelola Pengawasan Intern (TKPI) memiliki peranan penting salah satunya dalam penerapan Government Risk and Control (GRC). Hal ini tertuang dalam pasal 4 PMK 237/PMK.09/2016 yang menjelaskan bahwa pimpinan unit eselon I dan seluruh aparat unit kerjanya bertanggung jawab terhadap penerapan GRC dalam menjalankan tugas dan fungsi, dan Inspektorat Jenderal melaksanakan Pengawasan Intern (PI) atas pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) serta penerapan GRC. Sehingga, dibentuklah hubungan kemitraan yang konstruktif melalui 3 lines of defense (tiga garis pertahanan lini) yang terdiri dari Manajemen, Unit Kepatuhan Internal, dan Inspektorat Jenderal.





Pada dasarnya, TKPI bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern (PI)yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Kementerian Keuangan sesuai prioritas nasional dan dinamika perubahan lingkungan. Dengan tujuan tersebut, peranan Inspektorat Jenderal dalam Pengawasan Intern meliputi:

♦ Kegiatan assurance dan memberikan pendapatatas pelaksanaan Tusi & penerapan GRC;

♦ Konsultansi dan Asistensi atas pelaksanaan Tusi & penerapan GRC;

♦ Pendampingan terhadap Unit EselonI atas Pemeriksaan/ Pengawasan BPK/BPKP

♦ Pengawasan atas larangan penyalahgunaan wewenang.


Sementara itu, wewenang Itjen dalam Pengawasan Intern (PI) adalah,

♦ Mengakses seluruh data dan informasi yang diperlukan sehubungan pelaksanaan PI dg memperhatikan peraturan yang berlaku.

♦ Melakukan komunikasi langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi Klien Pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan.

♦ Meneruskan/melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana KKN atau lainnya kepada APH.

♦ Meminta arahan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan, serta berkoordinasi dengan pimpinan unit eselon I di lingkungan Kemenkeu.

♦ Meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal.

♦ Memfasilitasi pertemuan antara pejabat/pegawai unit eselon I dan Komite Audit dalam hal dibutuhkan.


Dengan adanya Tata Kelola Pengawasan Intern, diharapkan terwujudnya Pengawasan Intern yang lebih efektif melalui hubungan yang konstruktif secara mutual antara  Inspektorat Jenderal dengan mitra pengawasan (auditee). (kur)




bahan dapat diunduh di sini




ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN