Kolaborasi Apik Itjen dan DJPB dalam Seminar Hari Oeang

oleh Yohana Tiara Eka Putri, diterbitkan pada 2017-10-25 07:44:45
Berita Utama Liputan Utama





Jakarta, 25 Oktober 2017 – Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) sukses menyelenggarakan Seminar Hari Oeang ke-71. Seminar yang diselenggarakan di Aula Gedung Dhanapala ini dihadiri sebanyak lebih kurang 500 orang peserta dari BPK, BPKP, IAI, STAN, KSAP, FEB Akuntansi seluruh Universitas (akademisi, baik dosen maupun mahasiswa), Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, KPK, Widyaiswara PKN STAN, APIP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Seminar dengan tema “Upaya Pemerintah dalam Mempertahankan Kualitas dan Memanfaatkan Laporan Keuangan Pemerintah” dan sub tema Peran Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam Mempertahankan Kualitas Laporan Keuangan serta Perkembangan Neraca Keuangan Pemerintah: Capaian dan Tantangan” ini dibuka dengan keynote speech oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa panelis seperti Inspektur Jenderal Kemenkeu Sumiyati, Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, dan Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI Bahtiar Arif, juga turut hadir mengisi acara tersebut. Inspektur III Alexander Zulkarnain berperan sebagai moderator pada seminar ini.


Seminar dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Menteri Keuangan dalam keynote speech-nya menyampaikan pentingnya mempertahankan kualitas Laporan Keuangan (LK) serta pemanfaatan neraca keuangan dalam membuat kebijakan. Beliau juga berujar bahwa forum seminar semacam ini merupakan forum yang baik untuk kita sama-sama belajar mengenai bagaimana proses laporan keuangan menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Untuk menjaga LKPP tetap pada jalur yang benar itulah, perlu ada pihak yang mengawasi,” ujar Sri Mulyani.






Acara dilanjutkan dengan paparan pertama dari Inspektur Jenderal (Irjen). Irjen Sumiyati memaparkan sejarah laporan keuangan pemerintah pusat dan upaya Itjen dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan. Irjen Sumiyati berkata bahwa sudah saatnya laporan keuangan digunakan untuk kepentingan yang lebih jelas, yaitu untuk kepentingan non finansial manajemen dan kepentingan evaluasi kebijakan. kita semua dituntut berperan aktif untuk keberhasilan pencapaian opini WTP. Berbagai upaya yang telah dilakukan Itjen dalam mempertahankan kualitas LKPP, antara lain:

a.       Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks opini WTP atas LK BUN di seluruh unit eselon I

b.      Reviu atas LK, RKA, dan pengendalian intern atas pelaporan keuangan untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan

c.       Pengawasan atas pelaksanaan anggaran BUN, monitoring tindak lanjut, dan revisi PP No.8 Tahun 2016

d.      Ujicoba reviu PIPK pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

e.      Pembuatan Risk Control Matriks (RCM) Reviu PIPK

f.        Sosialisasi di 11 unit eselon I Kementerian Keuangan

g.       Sosialisasi di internal Itjen, APIP dan Sekretariat di 89 Kementerian/Lembaga (K/L)

h.      Training of Trainers (TOT) pada BPKP dan 14 K/L yang menjadi perhatian BPK tahun 2017, antara lain Kemen PUPeRa






Setelah itu, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI Bahtiar Arif sebagai panelis kedua memaparkan tentang capaian opini atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah serta tantangan yang masih perlu diantisipasi dalam menjaga Opini Laporan Keuangan Pemerintah WTP. Kemudian dilanjutkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono sebagai panelis ketiga yang memaparkan tentang perkembangan neraca keuangan Pemerintah dalam hal capaian maupun tantangan. Anggaran infrastruktur kini kian meningkat dan semata-mata digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertambahan aset. Marwanto juga menjelaskan bahwa rasio utang Indonesia jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, Indonesia bukan yang terburuk karena rasio utang Indonesia masih 28 %, di mana jumlah tersebut jauh di bawah standar maksimal rasio utang.

Selain itu, akuntansi dan pelaporan neraca pemerintah terus mengalami penyempurnaan. Hal ini terlihat dari Neraca Pemerintah Pusat yang memiliki ekuitas negatif pada tahun 2004 – 2016 karena pengelolaan BMN belum dilakukan secara tertib dan belum dilaporkan berdasarkan nilai yang wajar, hingga ekuitas tahun 2016 mencapai Rp 1.567 Triliun. 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN