Rembuk Integritas Nasional

oleh Yohana Tiara Eka Putri, diterbitkan pada 2017-11-22 01:59:25
Berita Utama Liputan Utama




YOGYA – Mandat Presiden RI yang diberikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi leading sector dalam hal integritas diimplementasikan dalam bentuk rembuk integritas nasional. Inspektur Jenderal Kemenkeu Sumiyati mengatakan, budaya integritas nasional dimulai dengan mengadakan forum integritas nasional yang akan digelar di Yogyakarta pada 5-7 Desember mendatang.

Melalui forum tersebut, diharap bisa mendorong terwujudnya budaya intergritas secara nasional. Dengan menjunjung nilai-nilai sentral dalam kehidupan, sehingga pejabat publik memiliki satu kesatuan intergritas.

”Pejabat publik harus memiliki intergritas dari mulai apa yang dipikirkan, katakan dan perbuatan, yakni untuk mengabdi bagi kepentingan rakyat, kepentingan bangsa,” ujarnya usai bertemu dengan Gubernur DIY di Gedong Wilis, kemarin (20/11/2017).

Dikatakan, pihaknya akan fokus pada pembangunan desa dengan mengembangkan potensi desa. Melalui pengoptimalan dana desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menggerakkan ekonomi desa. Dengan begitu, ketimpangan ekonomi bisa terurai serta kemiskinan bisa dientaskan.

Salah satunya Kampung Mataraman, Panggungharjo yang akan jadi percontohan. Desa Panggungharjo mengelola dan mengembangkan BUMDes-nya menjadi sebuah kawasan pariwisata yang diberi  nama Kampung Mataraman.

Kampung itu pun berhasil menjadi motor penggerak perekonomian warga. Tahun lalu, Desa Panggungharjo mendapat Juara I Lomba Desa Tingkat Nasional. Harapannya, desa-desa lain baik di DIY maupun derah lain bisa terinspirasi dari pengelolaan dan pengembangan desa dengan mengangkat potensinya masing-masing.

”Di DIY sudah mulai banyak model pengelolaan dana keuangan desa untuk memperbaiki kualitas hidup salah satunya Kampung Mataraman, dan itu bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya,” ujarnya.

Sekprov DIY gatot Saptadi mengatakan, terkait dengan akuntabilitas keuangan seperti dana desa, beberapa desa di DIY sudah mulai menjalankan mekanisme namun memang perlu distandardisasi. Dengan begitu, para lurah tidak merasa khawatir dengan mekanisme yang ada.


Disadur dari 
http://www.radarjogja.co.id/rembuk-integritas-nasional/



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN