Kendalikan Gratifikasi, Itjen Kemenhub Benchmarking ke Itjen Kemenkeu

oleh Aisha Alsakina, diterbitkan pada 2018-02-02 09:57:41
Berita Utama Liputan Utama





Jakarta, 2 Februari 2018 – Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan  (Itjen Kemenhub) melakukan studi banding ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu). Dipimpin oleh Martina, Koordinator UPG Kementerian Perhubungan, Itjen Kemenhub menggali lebih dalam mengenai praktik pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenkeu. Bertempat di Laboratorium Pengawasan Itjen Kemenkeu, rombongan disambut oleh Rudy Barnasah, Raden Basoeki Fadjar Hastawibawa, dan Ervian Prasetyo dari Inspektorat VII.





Pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenkeu sendiri dimulai pada tahun 2013 berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.01/2013 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan secara berkelanjutan menyempurnakan pedoman dengan beberapa kali melakukan perubahan yaitu melalui PMK Nomor 83/PMK.01/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan pada tahun 2017 melalui PMK Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.


Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, pada pertengahan tahun 2015 dilakukan penandatanganan komitmen penerapan program pengendalian gratifikasi oleh Menteri Keuangan beserta seluruh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, serta penandatangan komitmen serupa oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan pada awal tahun 2016.


Pada periode 2016-2017, tercatat 363 jumlah laporan mengenai gratifikasi di Kementerian Keuangan, dengan bentuk gratifikasi berupa barang sebanyak 55% dan uang sebanyak 45%. Dalam menekan praktik gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejauh ini hal-hal yang telah dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Keuangan adalah melakukan internalisasi aturan dan kebijakan pengendalian gratifikasi serta mengidentifikasi dan memperbarui titik rawan gratifikasi. Sosialisasi mengenai pengendalian gratifikasi juga dilakukan terhadap internal Kementerian Keuangan dan para stakeholder untuk menegaskan bahwa pegawai Kementerian Keuangan tidak lagi diperbolehkan menerima gratifikasi sesuai dengan PMK Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. (vs)



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN