Efekifkan Fungsi Pengawasan atas Pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa

oleh Dianita Wahyuningtyas, diterbitkan pada 2018-04-18 09:05:28
Berita Utama Liputan Utama Liputan Khusus



Rabu, 18 April 2018 – Desa merupakan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut Undang-Undang Desa. Program pembangunan di daerah terus menjadi prioritas, dan hal ini sejalan dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Implementasi tergambar dari keberpihakan APBN dalam hal ini transfer ke daerah untuk  program tersebut semakin berimbang dengan jumlah anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L).  Data statistik 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan anggaran transfer ke daerah rata-rata mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2016 jumlah anggaran transfer ke daerah lebih besar dari anggaran belanja K/L. Peningkatan anggaran ini tentunya membawa konsekuensi tanggung jawab dan risiko pengelolaan yang semakin besar pula bagi pemerintah daerah. Lalu, bagaimana pengawasan atas pengelolaan dana tersebut? Apa saja kewenangan Inspekorat Jenderal Kemenkeu maupun Inspektorat Jenderal terkait hal tersebut?


Rapat koordinasi pengawasan (Rakorwas) yang terselenggara pagi ini menjadi sarana sharing knowledge menjembatani berbagai isu terait pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa.  Rakorwas yang diinisiasi Itjen Kemenkeu selaku koordinator pengawasan BUN ini melibatkan APIP K/L dan Daerah serta para stakeholder.  Bertempat di Ruang Mezzanine Gedung Djuanda I Kemenkeu, rakrowas ‘Peran APIP Daerah dalam Mengawal DAK Fisik dan Dana Desa’ ini dibuka langsung oleh Irjen Kemenkeu Sumiyati. Dalam keynote speech-nya, ia menyampaikan kewenangan Itjen Kemenkeu dalam pengawasan terhadap penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.  Mengingat anggaran TKDD sifatnya merupakan penyerahan dana dari pusat ke daerah dan bukan merupakan penugasan dari Menteri Keuangan, maka lingkup pengawasan Itjen Kemenkeu hanya menjangkau pengawasan atas anggaran ketika diformulasikan, dialokasikan, dan disalurkan ke daerah, namun tikda dapat menjangkay realisasi penggunaan dana dimaksud.  Untuk itu, tentunya sinergi pengawasan antar APIP naik di K/L maupun Daerah menjadi isu strategis untuk mengawal alokasi dana DAK Fisik dan Dana Desa ini berjalan efektif dan tepat guna. “Marilah kita jadikan Rakorwas ini sebagai ajang tukar pikiran, pandangan, dan pendapat dalam melakukan pengawalan yang optimal terhadap program DAK Fisik dan Dana Desa”, pungkas Sumiyati.

Selanjutnya, Rakorwas ini dilanjutkan dengan Keynote Speech dari Itjen Kementerian Dalam Negeri, yang pada kesempatan ini disampaikan oleh Suteja, Sekretaris Itjen Kemendagri. Dalam menjamin penyelenggaraan DAK Fisik dibutuhkan pengawasan yg optimal. Pengawasan ini bukan hanya pada akhir dan tahap pelaksanaan, namun juga mulai dari perencanaannya. Kemendagri mencatat beberapa permasalahan dalam pengelolaan DAK fisik. Dari permasalahan tersebut ditemukan satu titik fungsi yaitu pada saat perencanaan dan verifikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 telah diidentifikasi area-area rawan terhadap penyimpangan yg berdampak pada melambatnya pembangunan di daerah, antara lain Perencanaan dan anggaran, Pengadaan barang dan jasa, Hibah dan bantuan sosial, Perjalanan dinas, dan Perizinan. “Perlu adanya pemahaman bersama, dana transfer ini bukan merupakan dana titipan pemerintah pusat tapi dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang juga masuk ke APBD sehingga sudah menjadi tanggungjawab APIP pusat dan APIP daerah, utamanya Inspektorat Kabupaten/Kota untuk mengawal pengelolaannya”, ungkap Suteja.

Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Ansar Husen dalam keynote speech-nya memaparkan capaian Itjen Kemendes PDTT dalam melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap aparat desa agar secara otomatis lebih efektif.  Itjen Kemendes PDTT juga mempunyai pendamping desa yang jumlahnya lebih kurang 38.088 orang untuk mengawal agar program pembangunan di desa dari sumber dana desa. Sasaran pembangunan yang telah ditetapkan salah satunya yaitu mengurangi desa tertinggal sampai dengan 5000 desa dan meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2000 desa. Satgas dana desa yang bertujuan untuk membantu melakukan pendampingan dan melakukan langkah langkah perbaikan selain dari pendamping desa yang tersebar di hampir seluruh desa di Indonesia. “Melihat aliran dana Pengelolaan DAK Fisik dan dana desa, ini memang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama baik APIP Pusat maupun APIP Kabupaten/Kota untuk mengawasinya’, pungkas Ansar.

Acara pagi ini dilanjutkan dengan diskusi panel terkait Peran APIP Daerah dalam Mengawal DAK Fisik dan Dana Desa dengan para panelis antara lain 1. Putut Hari Satyaka, Direktur Dana Perimbangan DJPK, 2. Rukijo, Sekretaris DJPK, 3. Hari Utomo, Kasubdit Pelaksanaan Anggaran IV Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB, dan 4. Iskandar Novianto, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah III BPKP. Diskusi ini dipandu oleh Inspektur V Itjen Kemenkeu, Raden Patrick W. selaku moderator.  Rangkaian acara ini diakhiri dengan Workshop Penguatan Kapabilitas Pengawasan AIPI Daerah terhadap Pemungutan Pajak oleh Bendahara Daerah/Desa oleh Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Inspektur I Itjen Kemenkeu.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN