Perkuat Sinergi APIP K/L/Pemda Dukung Program PPB

oleh Dianita Wahyuningtyas, diterbitkan pada 2018-05-14 09:48:53
Berita Utama Liputan Utama


Jakarta, 14 Mei 2018 – Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan tema “Pengawalan Program Percepatan Pelaksanaan Berusaha”. Acara dilaksanakan di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta dihadiri kurang lebih 150 orang yang berasal dari Eselon I Kementerian/Lembaga, Pimpinan Auditor Pemerintah Internal Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi, Komite Audit Kemenkeu, Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan undangan lainnya.



Rapat Koordinasi Pengawalan Program Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) diselenggarakan sebagai media koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintah dalam rangka mendukung Program PPB. Terwujudnya kesadaran dan komitmen Kementerian/Lembaga dan Daerah, termasuk APIP, yang nyata dan kuat terhadap implementasi Program PPB.

Dalam amanat Inspektur Jenderal Kemenkeu yang diwakilkan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkeu menyampaikan bahwa dengan Rapat koordinasi ini diharapkan para APIP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah memiliki kesempatan untuk berbagi informasi tentang berbagai strategi untuk menyamakan persepsi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.

“Kita semua menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan masing-masing, oleh karena itu kami perlu bersinergi untuk dapat lebih baik dalam mengawal program ini. Mari kita jadikan Rakor ini sebagai ajang tukar pikiran dan pendapat agar kita sebagai APIP dapat mengoptimalkan program PPB ini”, lanjut Sofandi Arifin.

Berikutnya keynote speech oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi selaku Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) PPB Kemenkeu memberikan pemaparan mengenai Program PPB Kemenkeu Tahun 2018; dan peran serta Inspektorat Jenderal dalam mendorong implementasi Program PPB Kemenkeu Tahun 2018. Susiwijono menyambut baik keinginan Itjen ini untuk mendukung Program PPB.

“Demi efektifitas, kami mengusulkan peran APIP untuk dioptimalkan mendampingi dan memantau unit teknisi di sistem OSS (Online Single Submission) ini, dibentuk forum APIP untuk Satgas Nasional untuk membahas perkembangan PPB nasional dan mendorong akselerasi PBB di berbagai tingkatan K/L, Pemda maupun nasional secara efektif”, sambung beliau Susiwijono memukul gong tanda membuka acara.



Selain Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) PPB Kemenkeu, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas Nasional Program PPB juga memaparkan materi mengenai tujuan pembentukan Satgas Nasional Program PPB; aktivitas pengendalian terhadap Satgas K/L, Satgas Provinsi, dan Satgas kabupaten/Kota; dan ekspektasi terhadap peran APIP K/L dalam mendukung Program PPB. “Pembentukan Satgas PPB juga merupakan suatu bentuk dukungan pemerintah atas akselerasi program PPB. Pengawalan oleh Satgas dilaksanakan melalui aplikasi protokol komunikasi yang diklasifikasi menjadi tiga tingkatan, pengawalan prima, utama dan standar”, jelas Elen Setiadi.



Acara terakhir dilanjutkan dengan diskusi panel oleh Misbah Taufiqurrahman, Ketua Satgas Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan Wilayah 9 KPK; Arief Wibisono, Chief Change Management Officer I, CTO Kemenkeu, selaku Kepala Sekretariat Satgas PPB Kemenkeu; Rakhmat Junaidi, Ketua Komite Khusus Pengusaha Berintegritas Kamar Dagang dan Industri Indonesia; dan Rabin Hattari selaku Anggota Tim OSS sekaligus Lead Advisor PROSPERA. Diskusi yang di moderatori oleh Inspektur V Itjen Kemenkeu Raden Patrick Wahyudwisaksono membahas bagaimana pelaksanaan percepatan berusaha dari pihak pemerintah pusat, daerah dan pengusaha.


Dengan adanya Rapat Koordinasi ini diharapkan para APIP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat berperan secara aktif memastikan perangkat peraturan telah disusun dan disesuaikan dengan Program PPB Nasional, melakukan pengawalan terhadap pengembangan Online Single Submission (OSS), menjalin kerja sama dengan APIP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mendukung Program PPB; dan berperan secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam berusaha di Indonesia (KIN)



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN