Inilah Arahan Menteri Keuangan kepada Komite Audit

oleh Nurul Vita Dewi Saras, diterbitkan pada 2018-08-23 07:25:55
Liputan Utama Berita Utama Liputan Khusus






Jakarta, 24 Mei 2018 – Komite Audit Kementerian Keuangan untuk pertama kalinya melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, setelah KMK Nomor 252 Tahun 2018 tentang Pembentukan Komite Audit dan Sekretariat Komite Audit Kementerian Keuangan ditetapkan tanggal 15 Maret 2018 lalu. Maksud dari pertemuan tersebut adalah sebagai courtesy kepada Menteri Keuangan sekaligus meminta arahan pelaksanaan tugas Komite Audit.

 

Komite Audit Kementerian Keuangan adalah yang pertama dan untuk saat ini satu-satunya Komite Audit yang ada di sektor pemerintah Republik Indonesia. Secara substansial, Komite Audit dibentuk untuk memperkuat governance di lingkungan Kementerian Keuangan melalui peran utamanya membantu Menteri Keuangan melalui oversight atas tugas pengawasan intern Itjen, perbaikan kualitas pelaporan keuangan BA 015, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP.

 

Menteri Keuangan menerima kunjungan Komite Audit di ruang tamu Menteri Keuangan, Gedung Djuanda I Lantai 3. Pertemuan dihadiri oleh Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan dan Anggota Komite Audit Kementerian Keuangan, Binsar H. Simanjuntak dan Dian Puji N. Simatupang. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati, turut mendampingi Komite Audit dalam kesempatan tersebut.

 

 

Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan, Komite Audit menyampaikan progres kerja awal yang telah dilakukan yaitu melakukan pertemuan dengan Inspektur Jenderal dan jajaran tiap Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal, serta telah menyusun konsep Piagam Komite Audit dan Pedoman Kode Etik Komite Audit. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberikan arahan pelaksanaan tugas Komite Audit berdasarkan skala prioritas sebagai berikut:

1.    Pengawalan Revaluasi Barang Milik Negara (BMN)

2.    Percepatan Penuntasan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI dan BPKP;

3.    Mengawal Permasalahan Penyelesaian Piutang Pajak; dan

4.    Membantu Itjen dalam melakukan Monitoring Efektivitas UKI dan Implementasi RCM di lingkungan Kementerian Keuangan.

 

Atas arahan tersebut nantinya akan dituangkan menjadi Program Kerja Komite Audit selama satu semester ke depan hingga bulan September 2018. (Arif Ayubi)