Itjen Ikut Mengawal Pengelolaan Kas BLU

oleh Nurul Vita Dewi Saras, diterbitkan pada 2018-08-28 09:00:21
Berita Utama Liputan Utama Liputan Khusus




Jakarta, 24 Agustus 2018 – Dalam rangka memperdalam pemahaman auditor mengenai PMK Nomor 82 Tahun 2018, Inspektorat Jenderal (Itjen) mengundang rekan-rekan dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) untuk memberikan sosialisasi menenai PMK yang dimaksud. Hadir dalam acara tersebut Inspektur Jenderal Sumiyati, jajaran pejabat eselon II di lingkungan Itjen Kemenkeu, serta beberapa auditor. “Kami sangat concern dengan pengelolaan kas BLU khususnya di Kemenkeu karena dana yang kita kelola itu tidak sedikit,”ujar Sumiyati.

Pada tahun 2016, Menteri Keuangan kala itu sebagai pembina keuangan Badan Layanan Umum (BLU) mengamanatkan agar Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai BLU dengan kriteria dan karakteristik tertentu dalam melakukan investasi jangka panjang. Setelah penggodokan selama dua tahun, akhirnya pada tanggal 30 Juli 2018 Kemenkeu berhasil merumuskan PMK Nomor 82/PMK.05/2018 tentang Tata Kelola Pengelolaan Kas dan Investasi BLU. Dengan adanya pengesahan PMK ini oleh Menteri Keuangan, Inspektorat Jenderal selaku penjaga terakhir Kemenkeu dalam konsep three lines of defense harus terus mengawal dan memberikan assurance atas pelaksanaan mandat dari PMK tersebut.

Direktur PPKBLU Djoko Hendratto dalam paparannya menjelaskan bahwa konstruksi yang dilakukan dalam peraturan ini adalah governance tata kelola kas dan investasi. Dalam pengelolaan kas ada tiga hal yang diatur dalam PMK ini, yaitu penerimaan, pengeluaran, dan optimalisasi kas. Fokus yang diatur adalah mengenai optimalisasi kas dengan cara investasi baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, investasi jangka panjang dalam pengelolaan keuangan BLU harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan. PMK Nomor 82 Tahun 2018 ini mengatur lebih lanjut mengenai tata kelola investasi jangka panjang tersebut dari rencana pengelolaan hingga pelaporan investasi.  Selain itu PMK ini juga mengatur mengenai pemilihan/penunjukan manajer investasi, bank kustodian, dan bank umum, serta manajemen risiko dan pengendalian intern atas pengelolaan kas dan investasi BLU.

Dalam akhir sesi, terdapat diskusi yang lebih mendalam terkait teknis dalam peraturan tersebut. Terakhir, Inspektur Jenderal berpesan kepada para auditor untuk dapat mengawal pengelolaan kas BLU agar dana tersebut dapat dikelola sebaik-baiknya.  

 

 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN