Panduan Pengawasan sebagai Referensi APIP guna Optimalkan Penerimaan Negara

oleh Dianita Wahyuningtyas, diterbitkan pada 2018-09-28 07:57:44
Berita Utama Liputan Khusus Liputan Utama




Pada 3 Mei 2018 Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Presiden memerintahkan kepada seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak atas belanja pemerintah dan PNBP. Khusus terkait PNBP, hal tersebut sejalan dengan Pasal 45 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP dilakukan oleh APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Berdasar pada Instruksi Presiden tersebut dan UU PNBP, Inspektorat Jenderal Kemenkeu telah menyusun 2 (dua) buku panduan pengawasan, yaitu Panduan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Balanja Pemerinlah bagi APIP K/L/D dan Panduan Pengawasan PNBP bagi APIP K/L. Panduan ini diharapkan dapat memberikan petunjuk dan pemahaman yang seragam terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan penerimaan pajak atas belanja pemerintah dan pengawasan PNBP. Panduan inipun dapat menjadi acuan bagi APIP dalam mengembangkan program kerja pengawasan sesuai dengan masing-masing proses bisnis dan karakteristik kegiatan di lingkungannya.

Hal ini juga telah disampaikan langsung oleh para panelis dihadapan seluruh APIP K/L/D dalam Rapat Koordinasi Nasional saat diskusi panel kedua yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal. Pemaparan Panduan Pengawasan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP serta Pengawalan Revaluasi BMN disampaikan oleh Inspektur I Itjen Kemenkeu, Inspektur V Itjen Kemenkeu, dan Inspektur IV Itjen Kemenkeu dengan moderator Sekretaris Itjen Kemenkeu.



Wahjoe Triwidijo Koentjoro yang merupakan Inspektur I Itjen Kemenkeu membahas terkait pengawasan kepatuhan perpajakan atas belanja pemerintah. Kembali kepatuhan bendahara menjadi sorotan untuk diskusi bahasan kali ini. Pemerintah sangat tergantung pada kemampuan, pengetahuan, kemauan perangkat keuangan satker/bendahara. Sehingga perlu pengawasan lebih terutama pada akhir tahun, mengingat gap masih tinggi. Hingga bulan September 2018 ini, kepatuhan bendahara masih berada pada 53%, masih lebh rendah dibandingkan tahun 2017 sebesar 63%.

Dalam pedoman pengawasan kepatuhan perpajakan atas belanja pemerintah memuat juga strategi pengawasan yang dapat dijadikan referensi para APIP. Seperti yang tertuang dalam Inpres no.4/2018, APIP pada lingkungan masing-masing agar memasukkan rencana pengawasan ke dalam PKPT, melaksanakan pengawasan sesuai PKPT, dan menyampaikan hasil pengawasan kepada pimpinan APIP masing-masing sebagai bahan pemantauan dan evaluasi serta analisis terhadap hasil pengawasan APIP. Pimpinan Kementerian/Lembaga menyampaikan hasil pengawasan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal secara berkala.

Pengujian substantif dapat dilakukan terkait pendaftaraan NPWP bendahara, ketetapan dalam pemotongan/pemungutan pajak, kebenaran penyetoran pajak ke rekening negara, pelaporan SPT masa, dan pelaporan DTH/RTH. Hasil pengawasan yang berupa jumlah penerimaan pajak, tingkat kepatuhan bendahara dalam memungut pajak, menyetor serta melaporkan SPT Masa dan DTH/RTH disampaikan kepada Menteri Keuangan.



Panelis kedua yaitu R. Patrick Wahyudwisaksono selaku Inspektur V Itjen Kemenkeu membahas terkait panduan pengawasan PNBP. Patrick menjelaskan bahwa dalam panduan termuat detail semua yang dibutuhkan APIP dalam melakukan pengawasan PNBP.  Mulai dari pemahaman tentang subyek, obyek dan jenis PNBP, sasaran pengawasan hingga strategi pengawasan yang dapat di implementasikan. Hal ini dapat membuat para APIP memiliki pemahaman dan fokus yang sama sesuai dengan kebijakan pemerintah secara keseluruhan.

“Sebaiknya APIP meng-asurance PNBP agar tepat jumlah dan tepat waktu. Dengan membantu pengawasan PNBP maka akan memberikan kontribusi kepada pusat dalam bentuk dana bagi hasil. Koordinasi pengawasan PNBP akan dilakukan bersama dengan Itjen Kemenkeu. Kami siap dengan sharing knowledge danhelp desk”, imbuh Patrick.

Pada kesempatan kali ini pun, Itjen Kemenkeu berbagi pengalaman terkait pengawalan Revaluasi BMN. Tujuan penilaian kembali BMN menurut Perpres 75 Tahun 2017 adalah mewujudkan penyajian nilai BMN/Daerah pada LKPP/Daerah yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan BMN/Daerah yang berhasil guna, perlu dilakukan penilaian kembali BMN/Daerah. Elman Ritonga selaku Inspektur IV Itjen Kemenkeu mengatakan bahwa revaluasi BMN secara kuantitas memang bagus namun perlu dicermati lagi secara kualitasnya.



Hasil monev oleh Itjen Kemenkeu pada 4 Kanwil dan 4 KPKNL terdapat permasalahan Uji Petik (35% NUP) yang merupakan permasalah administratif sebeesar 19% dan yang berdampak pada Nilai Wajar BMN 16%. Asistensi penyelesaian BMN tidak ditemukan di Kemenkeu569 NUP, yang telah ditetapkan langkah penyelesaiannya sebesar 93% dan sedang dilakukan penelusuran lebih lanjut sebesar 7%. Tahun 2017, dari hasil pemeriksaan BPK atas Revaluasi BMN dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi risiko untuk tahun 2018.

Quality Assurance (QA)/Quality Control hasil Revaluasi BMN dapat dengan cara membentuk Tim Monev/Asistensi QA untuk memastikan data objek revaluasi pada SIMAK BMN akurat dan valid. Selain itu, memastikan hasil revaluasi telah ditindaklanjuti secara memadai. APIP diminta untuk memberikan keyakinan bahwa pemberian opini laporan keuangan sudah baik dan juga melakukan pendampingan terhadap satker dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK”, kata Elman.



Akhir diskusi panel, Bambang Karuliawasto selaku moderator yang juga merupakan Sekretaris Itjen Kemenkeu berharap agar panduan dan juga berbagi pengalaman dari Itjen Kemenkeu ini dapat menjadi pelajaran dan referensi bagi masing-masing APIP. APIP harus mampu berpikir luas dan melihat karakteristik masing-masing sasaran pengawasan.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN