Early Warning System Semakin Dikuatkan

oleh Aisha Alsakina, diterbitkan pada 2018-10-08 09:28:44
Berita Utama Liputan Utama




Jakarta, 8 Oktober 2018 – Beberapa bulan terakhir, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada sejumlah oknum pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Beberapa diantaranya berasal dari unit Eselon I Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Melihat banyaknya kasus yang terjadi, Inspektorat Jenderal (Itjen) mengambil langkah koreksi dan pencegahan melalui pertemuan dengan seluruh pejabat di lingkungan Ditjen Pajak yang tersebar di wilayah Jakarta, Senin (8/10). Acara ini diselenggarakan dalam rangka mengingatkan dan menanamkan kembali prinsip integritas kepada seluruh pimpinan di lingkungan Ditjen Pajak.

Dalam arahannya, Inspektur Jenderal (Irjen) Sumiyati menekankan pentingnya nilai integritas dalam bertugas dan berperilaku “Pada nilai-nilai Kementerian Keuangan, integritas ditempatkan di nomor satu. Artinya, nilai ini diharapkan akan menjiwai semua nilai lain di angka berikutnya” tegas Beliau. Selain itu, beliau mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Jika organisasi tidak memiliki akuntabilitas dan transparansi yang baik, maka hal tersebut dapat berdampak pada rendahnya public trust dan mengakibatkan rendahnya penerimaan negara karena pajak sulit ditarik dari masyarakat.

Irjen Sumiyati juga menyampaikan rasa kecewa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati atas kejadian OTT pada sejumlah oknum pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan beberapa waktu silam. Menurut Menkeu Sri Mulyani, tindakan korupsi merupakan sebuah pengkhianatan yang menciderai dan menyakiti keluarga dan institusi. “Pengkhianatan dalam bentuk korupsi adalah sebuah tindakan yang tidak hanya memalukan mereka dan keluarganya tetapi juga memalukan seluruh institusi,  saya sangat kecewa tentunya” ujar Irjen Sumiyati mengutip kalimat Menkeu Sri Mulyani.




Irjen Sumiyati mengungkapkan bahwa pembiaran yang dilakukan pejabat atas tindakan korupsi para pagawainya merupakan bentuk tidak ada rasa mencintai republik. Beliau melanjutkan bahwa dari hasil audit tim investigasi di Ditjen Pajak, secara umum disimpulkan bahwa pengawasan kepada anak buah yang bertugas ke lapangan dilihat kurang optimal. Karenanya, tone of the top merupakan hal yang kembali harus diperhatikan karena kepemimpinan dari pejabat merupakan hal yang sangat menentukan budaya organisasi. Pencegahan perilaku koruptif dapat dilakukan dengan beberapa hal, yakni memerhatikan pentingnya tone of the top dan walk the talk (menjalankan ucapan melalui perbuatan), memahami pegawai, menegakkan kode etik dan disiplin pegawai, serta selalu berpegang kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Arahan ditutup dengan harapan Irjen Sumiyati kepada seluruh pejabat yang hadir. “Kami mengharapkan kerja sama dan sinergi dari bapak ibu semua. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami akan agar segera mengeksekusi program tersebut (penguatan kembali kepatuhan internal) sehingga diharapkan tidak terjadi lagi adanya perbuatan-perbuatan pengkhianatan atau yang tidak patuh terhadap semua ketentuan yang telah ditetapkan” tutup Irjen Sumiyati.




Inspektur Bidang Investigasi, Rahman Ritza turut memberikan pemaparan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal pada pertemuan ini. Beliau memutarkan rekaman penangkapan OTT pada KPP Pratama Bangka dan OTT Kepala Kantor Pajak Ambon yang baru-baru ini terjadi. Menurutnya, peristiwa tersebut sangat mempermalukan diri sendiri, keluarga, dan institusi.

Berdasarkan skor Corruption Perceptions Index (CPI) 2017, Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara. Poin ini tidak berubah dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari kata bebas korupsi. Selain itu, berdasarkan Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) masyarakat Indonesia tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), skor IPAK masyarakat Indonesia adalah sebesar 3,86 untuk persepsi dan 3,57 untuk pengalaman. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak berbicara mengenai anti korupsi dibandingkan mengimplementasikannya dalam kehidupan. “Artinya, kita ngomong doang” jelas Inspektur Rahman Ritza.




Dalam paparannya, Inspektur Rahman Ritza menunjukkan statistik pengaduan melalui aplikasi whistle blowing system (wise) Kementerian Keuangan serta hasil audit investigasi pada Ditjen Pajak. Berdasarkan data yang telah dihimpun, jumlah penyimpangan dan tindak lanjut yang dilaksanakan tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan dua tahun belakangan.

Di akhir paparan, Inspektur Rahman Ritza menjelaskan kesimpulan secara umum modus-modus yang terjadi. Menurut hasil pengamatan, disimpulkan bahwa oknum Account Representative (AR) tidak pernah bekerja sendirian dan tidak pernah hanya ada satu tim, namun ada beberapa tim yang ikut “bermain”. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Kepala Kantor tidak mungkin tidak mengetahui perilaku korupsi yang terjadi pada para pejabat/pegawai di kantornya. Menurutnya, hanya ada dua kemungkinan yaitu tidak kompeten atau ikut "bermain". “Tolong kita sama-sama menjaga. Tolong jaga saya agar tidak repot-repot sampai harus melakukan audit investigasi” tutup Inspektur Rahman Ritza.




ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN