Itjen Kemenkeu Inisiasi Koordinasi Pembahasan Perubahan UU 15/2006

oleh Dianita Wahyuningtyas, diterbitkan pada 2018-10-09 01:06:21
Liputan Utama Berita Utama





Jakarta (8/10/2018) – Inspektorat Jenderal atas nama Kementerian Keuangan menginiasi koordinasi atas pembahasan RUU tentang Perubahan UU 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Hal ini sebagai tindak lanjut dari amanat Presiden yang menunjuk Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Rapat koordinasi yang dibuka langsung oleh Irjen Sumiyati ini dihadiri oleh perwakilan pejabat/pegawai Itjen Kemenkeu, Biro Hukum Setjen, DJPBn, serta turut mengundang perwakilan instansi lain yaitu Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Acara ini merupakan momentum yang tepat untuk mengefektifkan koordinasi kementerian terkait dalam rangka mempersiapkan/menyusun keterangan dan tanggapan Pemerintah termasuk penyelesaian DIM pada saat pembahasan RUU Perubahan UU BPK dengan DPR nantinya. "Harapan saya, tim pembahas dalam rapat koordinasi ini bisa solid dan bersinergi untuk mengawal supaya kita memiliki BPK yang kredibel, kuat, dan mampu mengawal pembangunan Republik Indonesia", pungkas Sumiyati.



Sejauh ini, Menteri Keuangan telah melakukan pembahasan bersama Komisi XI DPR tahap pembicaraan tingkat I. Dalam agenda dimaksud dilakukan pengantar musyawarah, dimana Menkeu sebagai wakil Pemerintah memberikan penjelasan dan fraksi menyampaikan pandangan.  Hingga saat ini, Pemerintah sedang menunggu DIM yang disusun oleh DPR untuk kemudian disampaikan jawabannya dan dilaksanaan pembicaraan tingkat I selanjutnya.

Adapun pokok- pokok perubahan UU tersebut adalah terkait keanggotaan, wewenang, pemilihan anggota, pemilihan pimpinan, pemberhentian, kode etik, pelaksana BPK, dan ketentuan penutup.

  1. Keanggotaan: Dalam UU baru diusulkan bahwa anggota BPK bersifat kolektif dan kolegial dan proses pengambilan keputusannya juga bersifat kolektif dan kolegial.
  2. Kewenangan: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK dapat memberi mandat kepada Anggota BPK dan/atau Pelaksana BPK, namun tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.
  3. Pemilihan Anggota: Pada ketentuan pemilihan anggota BPK, terdapat beberapa pengajuan perubahan, diantaranya usia menjadi paling rendah 42 tahun dan paling tinggi 62 tahun saat mendaftar. Selain itu, dibutuhkan pengalaman 20 tahun di bidang ekonomi, hukum atau administrasi negara. Kemudian, telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat pengelola keuangan (PPK) negara pada entitas pemeriksaan BPK, dan tidak aktif sebagai anggota maupun pengurus partai politik. 
  4. Pemilihan dan Pemberhentian Pimpinan: Khusunya menyangkut pemilihan pimpinan BPK, pada UU baru ini akan ditegaskan Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Kepemimpinannya dievaluasi oleh sidang anggota setiap 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Berdasarkan hasil evaluasi, sidang anggota BPK dapat melakukan penggantian Ketua dan/atau Wakil Ketua apabila kinerja kurang baik atau faktor lainnya.
  5. Kode etik: UU baru ini mengajukan agar pemilihan anggota BPK ataupun penggantian karena pemberhentian dilakukan melalui proses panitia seleksi.
  6. Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK: Perihal pelantikan anggota dan pimpinan BPK, perubahan UU ini mengajukan aturan baru bahwa Presiden meresmikan anggota BPK dan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Presiden dan disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal unsur pelaksana BPK, UU baru ini mengusulkan penegasan mengenai pemeriksa yang berstatus PNS merupakan jabatan fungsional. Di samping itu, BPK juga dapat menyusun formasi dan kualifikasi pelaksana BPK serta merekrut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Ketentuan Penutup: Pada ketentuan penutup, pasal 38A, pemerintah mengusulkan adanya penegasan makna dan istilah kerugian negara dalam UU baru tersebut. Semua istilah kerugian negara harus dimaknai sebagai Kerugian Negara/Daerah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil koordinasi yang dilakukan, nantinya akan dibentuk Tim Pembahas dengan melibatkan berbagai instansi terkait. (DIT)

 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN