Itjen Kemenkeu dan APIP Daerah Bersama Mengawasi Penerimaan Negara

oleh Yohana Tiara Eka Putri, diterbitkan pada 2018-10-12 04:01:39
Liputan Utama Berita Utama Liputan Khusus



Sidoarjo Rabu (11/10) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) menyelenggarakan sosialisasi terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) dengan mengundang perwakilan Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dari satu provinsi dan 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sosialisasi yang diselenggarakan di Kantor Wilayah DJP Jatim I ini merupakan kelanjutan dari Rakornas yang telah diadakan Itjen Kemenkeu sebelumnya, yang juga mengundang perwakilan APIP K/L dan Daerah seluruh Indonesia. Itjen Kemenkeu selaku APIP BUN ingin menekankan agar seluruh APIP baik K/L maupun Daerah turut andil dalam pengawasan pengelolaan negara tak terkecuali terkait Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP. Hal tersebut selaras dengan pesan Menteri Keuangan saat Rakornas bahwa APIP menjadi penjuru dalam perbaikan siklus pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.

Inspektorat I dan Inspektorat V Itjen Kemenkeu serta Inspektorat Kemendagri bekerjasama memberikan pemahaman bahwa baik APIP K/L maupun Daerah memiliki peran yang sama penting dalam pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP. Materi yang dibahas mewakili dari berbagai aspek, seperti peran APIP Daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak atas belanja pemerintah dan PNBP oleh Inspektur III Kemendagri, pengawasan penerimaan pajak atas belanja pemerintah oleh Inspektorat I Itjen Kemenkeu dan DJP, serta pengawasan PNBP oleh Inspektorat V Itjen Kemenkeu.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim II Neilmaldrin Noor menyampaikan kebanggaan tersendiri ikut andil dalam terselenggaranya acara sosialisasi ini. Apalagi melibatkan seluruh APIP daerah wilayah Jawa Timur, tentu secara tidak langsung juga akan membantu para bendahara Kanwil DJP Jatim II dalam meningkatkan penerimaan negara.



Dalam arahannya, Inspektur I Itjen Kemenkeu Wahjoe Triwidijo Koentjoro mengingatkan kepada para peserta bahwa di wilayah Jatim ini masih terjadi ketimpangan antara jumlah bendahara dengan bendahara setor serta bendahara lapor. Hal ini diharapkan dapat menjadi fokus APIP dalam melakukan pengawasan karena pajak bersumber dari APBN dan APBD yang dibayar saat transaksi. Pemerintah sangat bergantung pada kemampuan, pengetahuan, kemauan perangkat keuangan satuan kerja atau bendahara sehingga diperlukannya pengawasan extra terutama pada akhir tahun, mengingat gap yang masih tinggi.

Sejalan dengan Inspektur I Itjen Kemenkeu, Inspektur III Kemendagri Elfin Elyas juga mengatakan bahwa pajak juga menjadi fokus pengawasan umum di Kemendagri dalam rangka pencegahan korupsi. Dasar ini harus sudah dipahami oleh para APIP Daerah bahwa tujuannya sama, yaitu untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Dalam Inpres 4/2018 juga telah terjadi penyesuaian pengawasan APIP Daerah terhadap PNBP yang sebelumnya hanya identik dengan APIP K/L.



Elfin Elyas kembali menyoroti dan menekankan beberapa titik rawan yang ada di bendahara. Pembahasan inilah yang lebih diperdalam pada materi kedua. Peserta diajak untuk memahami lebih detail tentang tugas dan kewajiban bendahara serta kendala-kendala apa saja yang biasanya ditemui. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Jasa Lasmin serta Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan DJP Jatim II Erasih Yumawati.

Saat ini Itjen Kemenkeu telah memiliki panduan pengawasan terkait penerimaan pajak atas belanja pemerintah dan PNBP. Panduan ini bisa digunakan sebagai referensi para APIP daerah mulai dari strategi, langkah kerja, hingga laporan dan evaluasi pengawasan. Riyanto dan Yonas Janzeddin selaku Auditor Madya Inspektorat I Itjen Kemenkeu memberikan penjelasan mendetail terkait panduan ini. Sebenarnya pengawasan ini pasti sudah dilakukan oleh APIP daerah namun dalam panduan akan membantu untuk lebih fokus mencari solusi sesuai permasalahan yang dihadapi.



Pada kesempatan ini, Auditor Muda Inspektorat V Itjen Kemenkeu Kangmas Galih menjelaskan bahwa peran APIP daerah juga sangat penting dalam PNBP karena dengan semakin besar PNBP maka semakin besar pula Dana Bagi Hasil (DBH). APIP daerah ke depannya diharapkan sebagai inisiator untuk berkoordinasi dengan APIP daerah lain baik melalui focus group discussion, joint audit, maupun pertukaran data. Dalam sosialisasi ini juga dilakukan sharing session dengan para peserta. APIP Daerah membagi juga kendala-kendala yang dihadapi di daerah untuk dapat bersama-sama mencari solusi.