Upaya Penguatan Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Keuangan

oleh Kurnia Fitri Anidya, diterbitkan pada 2018-10-17 02:20:38
Liputan Khusus Galeri Tanpa Kategori Menu Berita Utama Liputan Utama





Jumat, 12 Oktober 2018 – Operasi Tangkap Tangan oleh KPK  dan pihak yang berwenang lainnya atas kasus korupsi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, merupakan  pukulan keras bagi Kementerian Keuangan. Hal ini sekaligus menjadi titik balik perlunya perbaikan dan peningkatan pengawasan terhadap kinerja organisasi Kementerian Keuangan. Inspektorat Jenderal sebagai unit yang bertugas mengawal keuangan negara memiliki keterbatasan untuk mengawasi kantor-kantor di seluruh Indonesia mengingat terbatasnya sumberdaya yang dimilikinya. UKI (Unit Kepatuhan Internal) hadir sebagai second line defense (lini pengawasan kedua) dan mengatasi keterbatasan Inspektorat Jenderal, sehingga diharapkan dapat melakukan fraud detection sejak awal.

Oleh karena adanya desakan untuk mengoptimalkan peran UKI, pada Jumat lalu diadakan  rapat koordinasi terkait Program Penguatan Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Keuangan. Rapat ini bertempat di Ruang Rapat Inspektur Jenderal Gedung Djuanda II Kementerian Keuangan. Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari  masing-masing Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam rapat koordinasi ini Inspektur Jenderal Sumiyati menyampaikan  bahwa latar belakang perlunya penguatan Unit Kepatuhan Internal  di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

  1. Kasus Operasi Tangkap Tangan, risiko reputasi Kemenkeu
  2. Harapan kepada UKI dapat melakukan fraud detection
  3. KMK 940/KMK.09/2017 memberikan peluang melakukan fraud detection dan pengujian secara substantif
  4. Keterbatasan lingkup pengawasan Itjen
  5. Perlunya Komitmen first line (manajemen)
  6. Peran UKI dalam kegiatan pemantauan integritas pegawai Kemenkeu belum optimal.

Selama ini, UKI masih mengalami kendala terkait kinerja pengawasan yang dilaksanakan karena beban kerja UKI yang berat. Kegiatan yang dipantau UKI terlalu banyak dan belum risk based. Sementara itu, UKI juga masih harus melaksanakan tambahan kegiatan lain di luar tugas dan fungsinya. Belum lagi, “independesi” UKI yang terkendala oleh proses Tata Naskah Dinas yang tidak memungkinkan UKI vertikal melaporkan pimpinan tertinggi dan ITJEN. Apabila dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) di UKI pun secara kuantitas banyak UKI yang mengalami kekurangan jumlah pelaksana dan kekosongan pimpinan UKI. Komposisi SDM UKI yang sebagian diisi oleh pegawai baru dan pegawai yang memasuki masa pensiun membuat kualitas SDM perlu ditingkatkan. Mengingat pegawai-pegawai tersebut belum memndapat pelatihan atau sudah terlalu lama tidak mengikuti pelatihan.

Meskipun peran UKI belum optimal, diharapkan dengan adanya upaya penguatan UKI di lingkungan Kementerian Keuangan dapat menjadi titik tolak optimalisasi peran UKI sebagai second line pengawasan di Lingkungan Kementerian Keuangan. (kur)



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN