Sinergi K/L dalam Memperkuat Implementasi Pengendalian Intern BA BUN

oleh Nurul Vita Dewi Saras, diterbitkan pada 2018-12-06 04:11:07
Liputan Utama Berita Utama




Jakarta, 4 Desember 2018 – Menindaklanjuti Temuan BPK dalam Audit Kinerja Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) dan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)  Tahun 2015, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat. PMK tersebut mengamanatkan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun LKPP, termasuk entitas pelaporan yang melakukan konsolidasi laporan keuangan. Atas amanat tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menggelar Worskhop dan Rapat Koordinasi Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada BA BUN dengan mengundang unit penyusun/tim penilai dan APIP/tim reviu PIPK atas LK BA BUN baik yang berada di  lingkungan Kementerian Keuangan maupun Kementerian/Lembaga lain.

Workshop dan rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk merumuskan strategi bersama dalam rangka mendukung terlaksananya implementasi penerapan, penilaian, dan reviu PIPK atas LK BA BUN secara menyeluruh. Selain itu, melalui rakor ini diharapkan terciptanya pemahaman dan kesepakatan bersama dari seluruh pihak yang terlibat dalam penerapan, penilaian, dan reviu PIPK atas LK BA BUN untuk tahun 2019.

Dalam workshop dan rakor ini, Itjen Kemenkeu menghadirkan beberapa narasumber yaitu Hendra Cahyadi, Janroy Purba, serta Nurcahyo Setiawan dari Inspektorat III. Rakor diawali dengan ceramah current issue terkait PIPK oleh Hendra Cahyadi mewakili Inspektur III Alexander Zulkarnain. Dalam ceramah ini, Hendra Cahyadi menekankan bahwa masih terdapat 83% temuan terkait BUN yang berasal dari sistem pengendalian intern, walaupun LKPP Tahun 2017 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Temuan lain sebesar 17% merupakan temuan terkait kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam menghadapi isu tersebut, Kementerian Keuangan bersama dengan BPK telah merancang roadmap implementasi PMK 14 Tahun 2017. Dalam roadmap tersebut, implementasi PIPK secara menyeluruh ditargetkan akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Selain merancang roadmap, Kemenkeu juga telah menyusun action plan terkait implementasi PIPK BA BUN ini. Action plan tersebut antara lain melakukan koordinasi pelaksanaan penilaian PIPK BA BUN, pelaksanaan penilaian PIPK BA BUN, pelaksanaan reviu PIPK BA BUN, serta penyederhanaan proses dan tabel kerja PIPK BA BUN. Dalam menyamakan persepsi terkait penilaian PIPK BA BUN, dalam workshop dan rakor ini dilakukan simulasi penilaian pengendalian intern baik di tingkat entitas, proses, maupun penilaian PIPK secara keseluruhan.

Di penghujung acara, dalam mendukung action plan yang telah disusun dilakukan diskusi dan usulan terkait pelaksanaan penilaian PIPK tahun 2019 serta terkait unit tim penilai dan penetapan signifikan. 

 

 

 

 

 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN