Optimalkan Pengawasan PNBP, Itjen Kemenkeu Lakukan Koordinasi Lanjutan Bersama Inspektorat K/L/D

oleh Dianita Wahyuningtyas, diterbitkan pada 2018-12-06 07:16:46
Liputan Utama Liputan Khusus



Jakarta (5/12/2018) – Sebagai bentuk tindak lanjut dari Rakornas Peningkatan Peran APIP Kementerian/Lembaga/Daerah Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Serta Pengawalan Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) yang diselenggarakan bulan September lalu, pagi ini Inspektorat Jenderal Kemenkeu kembali menyelenggarakan pertemuan lintas Kementerian/Lembaga/Daerah. Acara yang bertajuk Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Pengawasan PNBP oleh APIP Kementerian/Lembaga/Daerah dalam rangka Implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2018 ini dihadiri oleh seluruh tamu undangan diantaranya 15 K/L dan 5 Pemerintah Daerah.

Diawali dengan arahan dan pembukaan oleh Inspektur V Itjen Kemenkeu Raden Patrick Wahyudwisaksono, perwakilan APIP Kementerian/Lembaga/Daerah yang hadir didorong untuk dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pengawasan PNBP dalam optimalisasi penerimaan Negara.  “Kita harus pahami peran APIP pasca UU Nomor 9/2018 terkait pengelolaan PNBP termasuk bagaimana peta APIP ke depan serta apa yang bisa dikontribusikan untuk pendapatan Negara”, jelasnya.  Beliau juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh K/L/D atas semangat untuk saling bersinergi untuk mengawal hal ini. “Besar harapan kami, kita bisa saling bersinergi dan sharing kondisi pengawasan PNBP di unit masing-masing sehingga kegiatan ini bisa menghasilkan output yang bermanfaat”, pungkasnya.



Acara ini dilanjutkan dengan paparan oleh Auditor Utama Inspektorat V, Zainuddin Zen. Dalam paparannya, beliau menegaskan peran APIP menurut Inpres Nomor 4/2018. Dalam diktum pertama Inpres tersebut menginstruksikan APIP di lingkungan masing-masing untuk memasukan rencana pengawasan atas Pajak atas Belanja Pemerintah dan pengelolaan PNBP dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT,  melaksanakan pengawasan sesuai PKPT dan  menyampaikan hasil pengawasan secara berkala kepada pimpinan K/L dan Daerah. Lebih lanjut, hasil pengawasan tersebut juga disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal secara berkala atau apabila diperlukan.

Terkait dengan PNBP, sejalan dengan Inpres No 4 Tahun 2018 telah terbit UU Nomor 9 tahun 2018 yang mencabut Undang-Undang yang lama yaitu UU Nomor 20 tahun 1997. Dalam Pasal 45 UU 9/2018, diatur kewenangan APIP K/L untuk melakukan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga. Pada kesempatan ini, beliau juga menyampaikan desain sementara mengenai pengawasan PNBP untuk menjadi perhatian bersama seluruh APIP K/L/D.


Diskusi dan sharing yang dipimpin oleh  Januarti Tiurmaida, Auditor Madya Inspektorat V yang melibatkan seluruh perwakilan APIP K/L/D  yang hadir, berjalan dengan sangat menarik. Masing-masing APIP K/L/D menyampaikan berbagai kondisi dan program pengawasan PNBP yang selama ini telah berjalan.  Seperti yang disampaikan oleh Inspektur II Itjen Kementerian ESDM Sahid Junaidi, ia memaparkan bahwa sepanjang tahun 2018 PNBP di Kementerian ESDM telah dipantau melalui aplikasi oleh Biro Keuangan dan telah melakukan monitoring evaluasi pengelolaan PNBP khususnya terkait Sumber Daya Alam dengan total target PNBP di ESDM 2018 sebesar 33 Triliun Rupiah sedangkan Realisasi per 30 Nov 2018 sebesar 47 Triliun Rupiah.  Hal serupa juga disampaikan oleh Sigit Jatmiko, Auditor Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian RI yang menyampaikan bahwa pengawasan PNBP telah masuk pada PKPT Polri secara periodik setiap tahun. Terkait realisasi, penerimaan melalui PNBP sudah ada yang memennuhi target, namun ada juga yang masih belum memenuhi seperti halnya jasa pengamanan obyek vital yang pengenaan tarif barunya belum diatur.  


Hal yang cukup berbeda disampaikan oleh para perwakilan dari Inspektorat Daerah yang sejauh ini belum melakukan pengawasan terkait PNBP secara khusus namun hanya melakukan kegiatan reviu. Simpulan dari kegiatan ini adalah untuk dapat memenuhi kewajiban atas pelaporan pengawasan PNBP yang telah dilakukan pada tiap unit, dipandang perlu bagi Itjen Kemnekeu membuat format laporan dan batas waktu penyampaian laporan untuk dapat memudahkan kompilasi laporan untuk kemudian disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden. Acara rapat koordinasi ini diakhiri dengan foto bersama. (DIT)


Artikel Terbaru

ikon artikel
Uang Kita di 2019?
Ichsan Atmaja