Keynote Speech Irjen pada Rakernas Ombudsman 2018

oleh Ichsan Atmaja, diterbitkan pada 2018-12-17 07:28:06
Liputan Utama Liputan Khusus Galeri



 



Jakarta, 13 Desember 2018 – Inspektur Jenderal Sumiyati menjadi narasumber dalam acara Rapat Kerja Nasional Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2018 dengan tema “Mendorong Penguatan Kelembagaan Ombudsman RI sebagai Lembaga Pengawas yang Berwibawa, Efektif, dan Adil”. Pada sesi tersebut, Sumiyati membawakan materi mengenai Pengawasan Pelayanan Publik dalam dalam Kebijakan Anggaran, Perspektif RPJMN 2020-2024.

 

Sumiyati menjelaskan bahwa  RPJMN 2020-2024 merupakan periode kritikal bagi Indonsia dalam menjalankan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan periode tersebut menjadi titik tumpuan untuk membangun Indonesia menuju negara maju yang sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat,maju,adil,dan makmur. Pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan melakukan perbaikan indikator kesejahteraan rakyat demi pemberian stimulus terhadap perekonomian nasional.

 

Sumiyati juga mengingatkan bahwa peran Ombudsman pada masa kritis ini sangatlah diperlukan, tidak hanya untuk mengurai dan merekomendasikan terhadap penyimpangan yang terjadi tetapi juga meng-encourage upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam menyelesaikan masalah dan menutup celah. Terutama dalam menghadapi masa transisi menuju pelayanan publik berbasis elektronik ini, Ombudsman RI dituntut dapat menjalankan tugas pengawasannya dengan lebih jernih dan inovatif mengikuti arah pergeseran model penyediaan pelayanan publik.

 

Berkaitan dengan pengawasan terhadap pelayanan publik, kebijakan penganggaran yang akan diterapkan oleh Pemerintah tetap sama dengan program-program lainnya. Bila program tersebut dapat ditempatkan sebagai prioritas nasional tentu Pemerintah akan memberikan alokasi anggaran yang lebih diutamakan. Oleh karena itu, menurut Itjen, Ombudsman RI hendaknya dapat melakukan inovasi yang progresif untuk memberikan keyakinan kepada Pemerintah dan tentu saja bersama DPR untuk menjadi prioritas pengalokasian anggaran.

 

Satu hal yang patut dipertimbangkan adalah melalui kerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Melalui koordinasi dan kerja sama yang dijalankan dalam koridor peran tiap pihak Sumiyati yakin kualitas pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI akan makin meningkat dan perwujudan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur akan makin nyata. “Ombudsman tentunya dapat bekerjasama dan bermitra dengan APIP untuk menjaga kualitas pengawasannya mengingat luasnya lingkup pengawasan dan keterbatasan kuantitas pengawas di Ombudsman”, harap Sumiyati. 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN