Gelar Diskusi Bersama, Itjen Gali Wawasan Terkait Obligasi Negara

oleh Dianita Wahyuningtyas, diterbitkan pada 2019-01-23 08:11:14
Liputan Khusus Liputan Utama Galeri Berita Utama



        Jakarta – Sebagai alternatif pembiayaan yang mendukung kestabilan pertumbuhan ekonomi, Pasar Surat Berharga Negara (SBN) memegang peranan yang penting.  Pendanaan pemerintah Indonesia melalui pasar SBN dalam negeri sejauh ini menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat pada postur APBN terkait pembiayaan Negara, SBN merupakan instrument dengan nominal tertinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan Negara. Inspektorat III Itjen Kemenkeu yang salah satu tugasnya melaksanakan pengawasan atas pengelolaan pembiayaan dan risiko yang sejauh ini dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), perlu memperdalam pemahaman mengenai obligasi Negara. Dengan melibatkan peserta dari auditor di seluruh Inspektorat di Itjen Kemenkeu, Inspektorat III menyelenggarakan workshop dengan mengundang akademisi dan praktisi investasi sebagai narasumber.

Workshop yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lt. 12 Itjen Kemenkeu ini dibuka oleh Supardjo selaku Auditor Utama Inspektorat III.  Dalam sambutannya, ia memberikan gambaran mengenai postur APBN khususnya melalui pembiayaan yang bersumber dari SBN.  Berdasarkan UU Nomor 24/2002 tentang Surat Utang Negara, menyatakan bahwa SBN diterbitkan untuk  tujuan pembiayaan defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran, dan mengelola portofolio utang negara. “Berdasarkan komposisi outstanding utang pemerintah per 30 September 2018, nilai nominal outstanding SBN adalah Rp3.477,2 triliun dengan Rp2.860,34 (82,26%) merupakan Surat Utang Negara (SUN)”, jelasnya”.



Selain sebagai salah satu sumber pembiayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, nyatanya proprosi penerbitan SUN yang sedemikan besar dalam postur APBN juga berdampak pada beban bunga yang harus ditanggung oleh pemerintah. Pergerakan kurva tingkat imbal hasil (yield curve) akan berdampak pada beban bunga yang harus ditanggung pemerintah atas obligasi yang diterbitkan. Bagi perusahaan, yield curve berfungsi sebagai benchmark untuk penerbitan obligasi dalam jangka waktu yang sama,  sedangkan bagi investor yield curve dapat menjadi acuan terhadap ekspektasi imbal hasil atau mengukur kinerja dari portofolio obligasi yang dimilikinya. Sementara itu para pembuat kebijakan moneter juga menggunakan yield curve dalam merumuskan kebijaka tingkat suku bunga, penargetan inflasi, dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Faktanya, berdasarkan data perkembangan yield curve SUN dari tahun 2015 sampai dengan juli 2018 diketahui bahwa untuk SUN bertenor 2 tahun dan 10 tahun pada negara kawasan ASEAN, yield curve Indonesia menempati urutan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa biaya penerbitan (cost of fund) SUN untuk negara Indonesia memiliki biaya tertinggi jika dibandingkan dengan negara kawasan ASEAN lainnya dan akan berdampak langsung menambah beban bunga pada APBN. “Dari berbagai penjelasan yang dipaparkan oleh para narasumber semoga workshop ini bisa menambah wawasan para auditor Itjen, pungkasnya”.

Paparan materi disampaikan oleh dua narasumber yaitu Dr. Gede Harja Wasistha, CMA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi – Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (MAKSI PPAk FEB UI) dan Rachman Untung Budiman S.E., Ak., MBA., CFA selaku Staf pengajar MAKSI FEB UI sekaligus Head of Investment Management – Great Eastern Life Indonesia.




Sebelum membahas terkait obligasi negara, di awal paparannya para narasumber menjelaskan mengenai pasar obligasi global. Dimana pasar obligasi global itu sendiri dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori yaitu menurut jenis penerbit (pemerintah/terkait pemerintah, perusahaan dan sekuritas), kualitas kredit (tingkat investasi dan non investasi), jatuh tempo (pasar uang– satu atau kurang dari 1 tahun dan pasar modal- lebih dari 1 tahun), dan kupon (tingkat bunga tetap dan tingkat bunga bergerak).  Terkait penerbitan obligasi di pasar primer, penjualan atas obligasi yang baru diterbitkan dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu hanya dijual kepada investor yang memenuhi syarat atau terdaftar dengan regulator sekuritas untuk kemudian dijual kepada publik. Dalam proses menjual obligasi, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu menentukan kebutuhan pendanaan, penataan keamanan, menciptakan ikatan obligasi dan kemudian memberikan identitas trustee obligasi, mendaftarkan pada regulator sekuritas, mengukur tingkat permintaan dan penentuan harga obligasi berdasarkan kondisi pasar sebelum menjual obligasi tersebut.

Terkait obligasi, Analisis Risiko Moody’s menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi dan institusi menjadi gaya dorong ekonomi, Gaya dorong ekonomi tersebut dan dengan adanya kekuatan fiscal mendorong kekuatan ekonomi pemerintah yang baik. Adapun kisaran peringkat obligasi dai sebuah Negara dipengaruhi dari kekuatan ekonomi pemerintah sekaligus kerentanan atas risiko. Perihal peringkat Produk Domestik Bruto/kapita, Indonesia menduduki ranking 131 rangking dunia atau peringkat 5 di tingkat ASEAN yaitu sebesar $ 3,847 dengan analisis Fitch BBB, Moody’s Baa2, dan S&P BBB-.



Lebih lanjut, Rachman juga memaparkan mengenai berbagai penentu yield SBN. Menurutnya, faktor dimaksud dapat berupa faktor global dan juga faktor domestik. Faktor global yang dimaksud meliputi Imbal hasil obligasi negara, peringkat kredit Negara, premi tukar USD / IDR, dan likuiditas pasar. Sedangkan faktor domestik meliputi kebijakan tarif, harapan pada inflasi, dan perpajakan. Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab dan menyerahan cinderamata dari Inspektorat III kepada para narasumber. (DIT)



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN