APIP Bukan Hanya Menjadi Pengawas, Namun Juga Early Warning System

oleh Aisha Alsakina, diterbitkan pada 2019-04-15 06:39:41
Berita Utama Galeri Liputan Utama




Batam, 4 April 2019 - “Selamat bekerja dan berkarya,” ujar Irjen Sumiyati dalam sambutan Pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) AAIPI Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2021. “Semoga DPW dapat meningkatkan kualitas pengawasan intern di wilayah Provinsi Kepulauan Riau”.


Dalam acara yang dilaksanakan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada 4 April ini Irjen Sumiyati selaku Ketua DPN AAIPI menyatakan bahwa APIP harus dapat menjadi mitra yang baik, trusted advisor, dan early warning system bagi mitranya. Namun sebagai mitra yang baik, APIP tidak boleh terkooptasi dan harus tetap independen. Untuk menjadi trusted advisor, APIP harus meningkatkan kapabilitasnya minimal sama dengan mitra pengawasannya. Oleh karena itu, pembangunan kompetensi SDM sangat diperlukan. Sumiyati mengapresiasi komitmen dari seluruh Inspektorat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai Level 3 Kapabilitas pada tahun 2019.





Irjen Sumiyati juga mengingatkan bahwa APIP mempunyai peran penting sebagai mata dan telinga pimpinan untuk memastikan tugas dan fungsi dilaksanakan secara baik. Hal ini senada dengan pesan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam Rakorwasnas Intern yang menekankan bahwa pengawasan menjadi elemen penting dari sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pengesahan DPW AAIPI periode baru ini diharapkan dapat terus menjaga dan mendorong Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau menjadi lebih baik melalui peningkatan kualitas pengawasan intern oleh APIP





Dalem diskusi panel terkait Peran APIP dalam Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Irjen Sumiyati menyatakan bahwa fraud hampir pasti melibatkan faktor manusia dan sistem. Oleh karena itu, kebijakan anti fraud seharusnya berorientasi kepada pembangunan manusia dan perbaikan sistem. 


Seringkali, internal control unit masih berfokus pada perbaikan sistem semata dan melupakan faktor manusia. Padahal tidak mudah untuk mengubah mindset dan memperbaiki perilaku manusia, bahkan membangun sikap anti fraud harus dimulai sejak usia dini. Irjen Sumiyati menambahkan bahwa aspek manusia dan sistem dalam menangani isu fraud bersifat komplementer, bukan substitusi. Idealnya kedua aspek ini berjalan beriringan.





Dalam implementasi di Kemenkeu, perbaikan kualitas manusia dilakukan dengan penyusunan nilai budaya organisasi, penempatan pejabat yang lebih akuntabel, melakukan himbauan kepada para stakeholders, edukasi mengenai fraud kepada pegawai dan stakeholders, dan pengungkapan laporan harta kekayaan.


Sementara dari sudut pandang perbaikan sistem, Kemenkeu telah melakukan upaya antara lain pembangunan sistem penanganan pengaduan (Whistleblowing System/WISE), pembangunan unit kepatuhan Internal sebagai manifestasi prinsip three lines of defense, penyusunan fraud risk mapping untuk proses bisnis strategis, penyelenggaraan survey persepsi integritas, dan kerjasama dengan pihak ketiga  (Aparat Penegak Hukum).





Selain menghadiri acara pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah AAIPI Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2021, Irjen Sumiyati juga diundang untuk menyampaikan materi mengenai early warning system dan pencegahan fraud di kantor BPKP Perwakilan Batam. Selaku Ketua DPN AAIPI, Irjen Sumiyati menyampaikan pentingnya peran APIP dalam memberikan keyakinan memadai, menjadi peringatan dini, serta menjaga GRC organisasi. Kesadaran akan pentingnya peran APIP yang efektif ini merupakan upaya untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN