Inspektorat Jenderal Sebagai Fasilitator Perbaikan Penyusunan Kebijakan

oleh Hafidz Muzakki, diterbitkan pada 2019-05-21 03:14:41
Liputan Utama Galeri Berita Utama




Jakarta, 16 Mei 2019 – Sebuah diskusi telah berlangsung. Ia mengalir, walau tidak deras tapi arusnya sangat terasa, seolah hidup. Diskusi ini sebagai awarness untuk mengantisipasi sekaligus menindaklanjuti rencana aksi atas konsep rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI pada LK BUN Tahun Anggaran 2018. Inspektur Jenderal melalui SesItjen, mengundang para inohong yaitu Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Kepala Biro Hukum Setjen, serta beberapa Direktur pada DJA, DJPb, dan DJKN. Rapat dihadiri juga oleh Sekretaris Itjen, Inspektur III, IV, dan V. Agenda ini diselenggarakan dalam rangka mengoordinasikan para penentu kebijakan mengingat rekomendasi BPK RI tersebut berimplikasi pada perbaikan tata kelola, standar, dan kebijakan akuntansi terkait alokasi dana pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sebagai pengantar, dalam pembukaannya Inspektur Jenderal menyampaikan bahwa dibutuhkan peran dari semua pihak dalam menyukseskan salah satu NAWACITA Kabinet Kerja yaitu pada bidang infrastruktur yang salah satu fungsinya saat ini diemban oleh LMAN. Agar memperoleh gambaran yang utuh, sebelum membahas mekanisme kebijakan penganggaran, pencatatan, dan pelaporan, pemimpin rapat meminta Dirut LMAN untuk memaparkan peran dan fungsi serta tujuan besar yang akan dicapai dengan pembentukan LMAN.



Dalam paparannya Dirut LMAN, Rahayu Puspasari, menyampaikan bahwa ekspektasi terhadap LMAN terus berkembang dengan cepat. Pembentukan LMAN yang awalnya hanya untuk optimalisasi pemanfaatan aset negara yang idle, kini berkembang menjadi unit investasi dan alat pemerintah dalam percepatan pembangunan. Latar belakang dari pendanaan pengadaan tanah melalui LMAN adalah karena adanya fleksibilitas anggaran dibandingkan melalui Belanja Modal APBN. Selain itu, LMAN diharapkan menjadi Land Bank sehingga tanah yang dibeli tidak hanya untuk mencapai tujuan penyediaan tanah, namun juga diharapkan adanya kenaikan dari nilai tanah tersebut. Dengan demikian diperlukan kebijakan dari Kemenkeu selaku pengelola fiskal dalam penerapan pengelolaan anggaran yang dikelola oleh LMAN.

Selain terkait alokasi dana pengadaan tanah untuk PSN, terutama berkenaan dengan peran LMAN sebagai unit investasi dan alat pemerintah dalam percepatan pembangunan, dilakukan diskusi dari aspek penganggaran, pencatatan, dan pelaporan, hingga skenario kebijakannya. Rapat pembahasan yang mendapatkan perspektif dari berbagai unit penentu kebijakan di Kemenkeu tersebut terasa sangat menarik. Dari aspek kebijakan penganggaran memperoleh masukan dari Direktur Penyusunan APBN, Kunta Nugraha, serta Direktur Anggaran Bidang Polhukam dan BA BUN, Dwi Pudjiastuti H. Sedangkan dari aspek pencatatan dan pelaporan, perwakilan dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyampaikan perlakuan akuntansinya. Dari aspek kebijakan operasionalisasi BLU, mendapatkan pemaparan dari Direktorat Pembinaan Keuangan BLU serta Direktorat Kekayaan Negara yang Dipisahkan. Diskusi juga semakin lengkap dengan tambahan perspektif dari Inspektur III.

Pada akhir sesi diskusi, Inspektur Jenderal berpesan agar seluruh unit mengkaji lebih dalam agar berbagai skenario alternatif pada LMAN dapat disiapkan. Selain itu, peraturan terkait BLU juga harus dilakukan peninjauan kembali mengingat ketentuan tentang BLU yang telah disusun belum mempertimbangkan dinamika kekinian keberadaan BLU, terutama yang sifatnya dan misinya tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi salah satu K/L. BLU tersebut seperti LMAN, BPD Kelapa Sawit dan LPDP.

Untuk selanjutnya, mengingat kebijakan terkait pengadaan tanah untuk PSN tidak hanya menyangkut penganggaran dan pelaporan, tetapi juga menyangkut teknis pembebasan, keabsahan, kepemilikan, dan  kepengelolaan, maka para pihak yang harus terlibat meliputi lintas K/L antara lain PUPR, Perhubungan, BPN, dan Kumham. (I&M)



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN