Berbagi Pengalaman Penegakan Hukdis

oleh Aisha Alsakina, diterbitkan pada 2019-06-26 07:54:45
Liputan Khusus Berita Utama Menu


 

Jakarta, 20 Juni 2019 – Setiap organisasi manapun di dunia pasti memiliki “do’s” dan “don’ts” yang disepakati dalam setiap unsur tugas dan fungsi. Aturan boleh dan tidak ini dibuat sebagai pedoman untuk para pegawai dalam melakukan pekerjaan. Dalam lingkup pemerintahan, aturan atau displin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010. Aturan ini juga mengatur mengenai pelanggaran disiplin dan konsekuensi yang akan diterima atas pelanggaran tersebut, atau biasa disebut sebagai “hukuman disiplin”.

 

Mengacu pada PP 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS, Kemenkeu telah menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124 tahun 2011 tentang Penerapan Hukuman Disiplin untuk Pegawai. PMK 124 juga memuat Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin. MPJHD merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jenis hukuman disiplin sehingga dapat mengurangi subyektifitas dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Hingga saat ini, Itjen Kemenkeu merupakan salah satu dari sedikit UKI yang menggunakan scoring untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai.

 

Melihat hal tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham) pada kamis kemarin berkunjung ke Itjen Kemenkeu untuk mempelajari secara khusus bagaimana monitorin dan penerapan hukuman disiplin di Kementerian Keuangan.

 

 

 

 

 

 

Rahman Ritza selaku Inspektur Bidang Investigasi dalam pembukannya menjelaskan mengenai MPJHD sebagai dasar penilaian pemeriksaan hukuman disiplin di Kemenkeu. MPJHD sebagai guidance, merupakan penjabaran atas PP nomor 53. MPJHD menghilangkan bias persepsi dengan mengkuantifikasi hal-hal yang telah diatur dalam PP 53. MPJHD memberikan pedoman bagi Pejabat yang berwenang menghukum, Pejabat Pemeriksa, dan/atau Pejabat Fungsional Auditor untuk menetapkan hukuman disiplin terhadap pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran.

 

Di Kementerian Keuangan, selain penerapan scoring dalam MPJHD, UKI pada setiap unit eselon I didorong untuk terus memantau kepatuhan para pegawai. Para atasan langsung juga diberikan diklat khusus terkait penerapan hukdis mengingat pentingnya peran atasan langsung atas kepatuhan para pegawainya. Selain itu, Itjen Kemenkeu juga dalam proses membangun aplikasi unduk mempermudah monitoring hukuman disiplin.

 

 

 

Dikusi dalam studi banding ini berjalan sangat aktif mengingat besarnya keinginan Itjen Kemenkumham untuk memperkuat sistem penetapan hukdis yang saat ini berlaku pada instansi mereka. Acara studi banding ini ditutup dengan penyerahan plakat dari Itjen Kemenkeu kepadan Itjen Kemenkumham.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN