PIPK, pastikan keandalan laporan keuangan

oleh Aisha Alsakina, diterbitkan pada 2019-08-15 10:03:13
Galeri Liputan Utama


Jakarta, 14 Agustus 2019 – Menteri keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Inspektorat Jenderal menyelenggarakan seminar PMK Nomor 17 Tahun 2019 untuk seluruh pengelola keuangan kementerian dan lembaga. Seminar yang bertempat di Aula Mezanine Gedung Juanda I ini berlangsung selama dua hari dan mengundang para pejabat/pegawai penyusun laporan keuangan kementerian dan lembaga.

 

 

Inspektur Jenderal Kemenkeu Sumiyati membuka acara yang ditandai dengan pemukulan gong, didampingi oleh para narasumber. Dalam arahannya, Sumiyati menyampaikan bahwa PMK 17 Tahun 2019 ini sebagai revisi dari PMK 14 Tahun 2017 yang merupakan alat untuk menjaga kualitas dan validitas laporan keuangan. “Penyempurnaan senantiasa dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah,” tambahnya.

PMK Nomor 17 Tahun 2019 sebagai pedoman untuk menilai dan mereviu PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) demi memastikan bahwa PIPK dan SPI (Sistem Pengendalian Internal) telah berjalan dengan baik. PIPK sendiri merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan pada pelaporan keuangan atau kegiatan yang terkait dengan keuangan negara. PIPK dirancang untuk memastikan keandalan dari laporan keuangan.

 

 

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Wiwin Istianti menyampaikan bahwa penerapan PIPK hingga tingkat satuan kerja kini menjadi current issue pelaporan keuangan tahun 2019. Oleh karena itu instansi penyusun laporan keuangan dan APIP harus bersama mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik.

Seminar yang berlangsung dua hari ini akan terbagi menjadi dua batch. Hari pertama dengan peserta dari 43 instansi dan hari kedua dari 46 instansi. Tentu saja pembagian ini dilakukan agar dapat mengakomodir seluruh kementerian dan lembaga yang ada pada pemerintahan pusat. Serta mendapat pemahaman yang sama akan pelaksanaan PIPK sesuai PMK Nomor 17 Tahun 2019.

 

 

Selain Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, seminar juga diisi dengan diskusi panel oleh para narasumber dari Inspektorat Jenderal. Pertama, Inspektur VII Itjen Kemenkeu Roberth Gonijaya menyampaikan gambaran singkat tentang struktur PMK 17 Tahun 2019. Kedua, Auditor Madya Inspektorat VI Dedhi Suharto memaparkan langkah-langkah penilaian PIPK. Panelis ketiga oleh Auditor Madya Inspektorat III menyampaikan materi terkait penilaian PIPK dan tim penilai di BUN dan K/L. Moderator diskusi panel ini adalah Januarti Tiurmaida yang merupakan Auditor Madya Inspektorat V Itjen Kemenkeu.

Selanjutnya acara banyak dilakukan tanya jawab dengan peserta. Selain melalui tanya jawab secara langsung, penyelenggara juga menyediakan masukan pertanyaan melalui situs diskusi interaktif yang telah disediakan. Hal ini dilakukan untuk dapat mengakomodir semua pertanyaan dari para peserta yang nantinya akan dijadikan bahan diskusi dan dapat di unduh dari tautan yang telah diinformasikan.




ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN