Sekilas Itjen

oleh System User, diterbitkan pada 2011-05-31 00:00:00
Tanpa Kategori


 

Dalam rangka pembenahan aparatur pemerintah pada awal berdirinya Orde Baru tahun 1966, berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 15/U/Kep/8/1966 tanggal 31 Agustus 1966 ditetapkan antara lain kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Departemen. Pembentukan Institusi Inspektorat Jenderal pada suatu Departemen pada saat itu dilakukan sesuai kebutuhan. Dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 38/U/Kep/9/1966 tanggal 21 September 1966 dibentuk Inspektorat Jenderal pada delapan departemen termasuk Departemen Keuangan dan sekaligus mengangkat H.A.Pandelaki sebagai Pejabat Inspektur Jenderal Departemen Keuangan.


Masih dalam Kabinet Ampera, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/Men.Keu/1967 tanggal 20 Juli 1967 ditetapkan (sambil menunggu pengesahan dari Presidium Kabinet Ampera), pembentukan Badan Alat Pelaksana Utama Pengawasan Departemen Keuangan yaitu Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dan mengangkat Drs. Gandhi sebagai Pejabat Inspektur Jenderal Departemen Keuangan.


Memasuki masa Kabinet Pembangunan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunnya (Repelita), upaya penyempurnaan aparatur pemerintah baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah terus dilanjutkan. Pada awal pelaksanaan Repelita II tepatnya tanggal 26 Agustus 1974, terbit Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang susunan Organisasi Departemen. Sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 di atas, diterbitkanlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 405/KMK/6/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Orgasnisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Pasal 189 Keputusan Menteri Keuangan tersebut menetapkan susunan Organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan terdiri dari:

  1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
  2. Inspektorat Kepegawaian
  3. Inspektorat Keuangan dan Perlengkapan
  4. Inspektorat Pajak
  5. Inspektorat Bea dan Cukai.

 

Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-959/KMK.01/1981 tanggal 15 Oktober 1981, Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal disempurnakan menjadi sebagai berikut:

  1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
  2. Inspektorat Kepegawaian
  3. Inspektorat Keuangan
  4. Inspektorat Perlengkapan
  5. Inspektorat Pajak
  6. Inspektorat Bea dan Cukai
  7. Inspektorat Umum.

 

Salah satu peristiwa penting yang ikut mewarnai sejarah perkembangan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan adalah dibentuknya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1983. perangkat/aparat BPKP pada umumnya berasal dari Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) yang merupakan salah satu unit/aparat pengawasan fungsional pemerintah di bawah Departemen Keuangan.



Dengan dileburnya DJPKN menjadi BPKP sebagai aparat pengawasan fungsional pemerintah di luar departemen, maka sebagaimana departemen lainnya Departemen Keuangan hanya memiliki satu aparat pengawasan fungsional yaitu Inspektorat Jenderal. Mengingat beban tugas semakin berat, dirasakan perlu adanya peninjauan kembali susunan organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-800/KMK.01/1985 tanggal 28 September 1985 maka susunan organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan disempurnakan kembali menjadi sebagai berikut:

  1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
  2. Inspektorat Kepegawaian
  3. Inspektorat Keuangan
  4. Inspektorat Perlengkapan
  5. Inspektorat Anggaran
  6. Inspektorat Pajak
  7. Inspektorat Bea dan Cukai
  8. Inspektorat Umum.

 

Pada Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara terdapat perubahan nomenklatur yang semula Departemen Keuangan menjadi Kementerian Keuangan. Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden tersebut diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Memperhatikan bahwa peraturan Presiden ini ditetapkan tanggal 3 November 2009, maka perubahan nomenklatur Kementerian Keuangan diimplementasikan mulai tanggal 3 Mei 2010.

Awal tahun 2011, Kementerian Keuangan melakukan perubahan dalam formasi jajaran pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu pejabat yang dilantik adalah V. Sonny Loho, Ak., M.P.M. sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan yang baru, menggantikan Dr. Hekinus Manao, Ak., M.Acc., CGFM yang pada Nopember 2010 yang lalu dilantik sebagai salah satu Direktur Eksekutif Bank Dunia. Selain itu perubahan organisasi juga terjadi di Inspektorat Jenderal sejak kepemimpinan Bapak Dr. Hekinus Manao, Ak., M.Acc., CGFM. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 maka susunan organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan semakin dikukuhkan menjadi sebagai berikut:

  1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
  2. Inspektorat I
  3. Inspektorat II
  4. Inspektorat III
  5. Inspektorat IV
  6. Inspektorat V
  7. Inspektorat VI
  8. Inspektorat VII
  9. Inspektorat Bidang Investigasi

Selanjutnya pada tahun 2015, Kementerian Keuangan kembali melakukan perubahan dalam formasi jajaran pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc. yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan yang baru menggantikan V. Sonny Loho, Ak., M.P.M. Pada tahun yang sama, Kementerian Keuangan juga melakukan reorganisasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Susunan organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada level Eselon II tidak mengalami perubahan. Namun pada level Eselon III terjadi penambahan unit baru pada Sekretariat Inspetorat Jenderal yaitu Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai.

Kemudian pada tahun 2017, Kementerian Keuangan melakukan perubahan formasi jajaran pejabat Eselon I kembali. Sumiyati dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan menggantikan Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin yang telah diangkat menjadi Kepala PPATK oleh Presiden Joko Widodo.

 

Sumiyati, Ak., M.F.M lahir di Sragen pada tanggal 6 Juli 1961. Beliau menempuh pendidikan Diploma III dan Diploma IV Akuntansi di STAN. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan S2 di Central Queensland University, Australia dan mendapatkan gelar Master of Financial Management. Sebelum diangkat menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, beliau pernah menduduki berbagai jabatan, antara lain Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal, Ketua Dewan Pengawas Badan Layanan Umum PKN STAN, serta Wakil Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Jabatan terakhir beliau sebelum menjadi Irjen yaitu sebagai Kepala BPPK Kementerian Keuangan.




ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN