Laporan Keuangan WTP adalah Kewajiban

oleh Aisha Alsakina, diterbitkan pada 2019-08-15 10:04:53
Liputan Utama Galeri


 

Jakarta, 15 Agustus 2019 – Inspektorat Jenderal menyelenggarakan seminar PMK 17/PMK.09/2019tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk seluruh pengelola keuangan kementerian dan lembaga. Seminar yang bertempat di Aula Mezanine Gedung Juanda I ini telah berlangsung selama dua hari dan mengundang para pejabat/pegawai penyusun laporan keuangan dari kurang lebih 89 kementerian dan lembaga.

 

 

Sumiyati menyampaikan bahwa PMK 17/PMK.09/2019 ini sebagai revisi dari PMK 14 Tahun 2017 yang merupakan alat untuk menjaga kualitas dan validitas laporan keuangan. “Penyempurnaan senantiasa dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah,” lanjutnya.

 

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Wiwin Istianti juga menyampaikan bahwa penerapan PIPK hingga tingkat satuan kerja kini menjadi current issue pelaporan keuangan tahun 2019. Oleh karena itu instansi penyusun laporan keuangan dan APIP harus bersama mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik. “Laporan keuangan WTP seharusnya bukan menjadi suatu prestasi tetapi sebagai kewajiban,” kata Wiwin menyampaikan pesan Presiden RI kembali terkait laporan keuangan.

 

 

Oleh sebab itu, pemahaman yang sama dan mendalam tentang PMK 17/PMK.09/2019 ini sangat diperlukan. Para panelis mengupas isi dari PMK 17/PMK.09/2019, menggarisbawahi perbedaan-perbedaan antara PMK 17/PMK.09/2019 dengan PMK 14/PMK.09/2019. Pembaharuan yang mendasar pada PMK ini yaitu, pertama penilaian unit akuntansi dilakukan secara sampling. Kedua, tabel penilaian yang lebih sederhana. Ketiga, hasil reviu oleh APIP dikeluarkan PTD (Pernyataan Telah Direviu) juga.

 

Beberapa poin yang dapat digarisbawahi dari seminar ini adalah pertama, pelaksanaan PIPK untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan sesuai dengan SAP. Kedua, penerapan dan penilaian PIPK merupakan tanggungjawab pokok manajemen sesuai PMK 17/PMK.09/2019. Ketiga, penerapan, penilaian dan reviu PIPK dilakukan pada setiap tingkatan unit yang bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan, dimulai dari tingkat UAKPA yang pemilihannya diserahkan kepada masing-masing kementerian/lembaga berdasar risk base. Keempat, APIP melakukan pengawasan intern untuk melakukan reviu atas penilaian PIPK oleh manajemen. Terakhir, penyusunan rencana kerja pelaksanaan PIPK dan peningkatan kompetensi SDM dapat selalu berkoordinasi dengan Kemenkeu.

 

 

Sesuai seminar ini, Itjen Kemenkeu masih membuka pintu lebar-lebar bagi seluruh kementerian/lembaga di lingkup pemerintah pusat untuk berdiskusi terkait PMK 17/PMK.09/2019 khususnya tentang PIPK.




ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN