CRM Mampu Petakan Kepatuhan Wajib Pajak

oleh Aisha Alsakina, diterbitkan pada 2019-10-22 12:48:03
Liputan Khusus Berita Utama Liputan Utama Galeri Menu


 

 

 

Jakarta, 22 Oktober 2019 – Inspektorat Jenderal terus memperbaharui pengetahuan tentang klien pengawasannya guna memahami proses bisnis yang terkini. Inspektorat I menyelenggarakan workshop mengenai Compliance Risk Management (CRM) yang bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal lantai 12, Gedung Djuanda II. Peserta workshop tidak hanya berasal dari Inspektorat I tapi juga para auditor dari Inspektorat II, Inspektorat VII, dan Inspektorat Bidang Investigasi.

 

 

 

 

Menurut Auditor Madya Inspektorat I Lucia Widiharsanti dalam pembukaannya bahwa workshop kali ini merupakan tindak lanjut dari arahan Inspektur Jenderal. Saat Sumiyati berkunjung ke Jawa Tengah, beliau mengikuti sosialisasi dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak) tentang CRM. Sumiyati berpendapat bahwa materi CRM ini sangat bagus dan penting untuk diketahui para auditor Itjen Kemenkeu. Materi workshop dan narasumber pun sama seperti saat sosialisasi di Jawa Tengah.

 

 

 

 

Kepala Seksi Pemodelan Pemetaan Risiko, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan Lasmin memaparkan delapan pokok bahasan mengenai pemahaman CRM. Mulai dari landasan hukum, implementasi dan perkembangan CRM, paradigma baru kepatuhan, pengaturan organisasi DJP, upaya kolaborasi, pendekatan kepatuhan yang terintegrasi, CRM per fungsi, hingga peran Itjen dalam monitoring implementasi CRM.

 

Lasmin menegaskan bahwa CRM ini merupakan salah satu inisiatif strategis yang dicantumkan pada Rencana Strategis DJP Tahun 2015-2019 serta Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK). CRM ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas DJP, mampu meminimalisasi subjektivitas. CRM sendiri merupakan proses pengelolaan risiko kepatuhan WP (Wajib Pajak) berupa rangkaian menyeluruh yang dijadikan kerangka kerja sistematis, terukur, dan objektif.

 

Dengan adanya CRM, peta kepatuhan dari WP dapat tergambar dengan jelas guna menentukan treatment yang tepat setiap WP, pemahaman perilaku kepatuhan WP, hingga mampu mengoptimalkan alokasi sumber daya. Selanjutnya, CRM akan terus dikembangkan agar semakin mampu mengoptimalkan fungsi ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, serta penagihan.

 

 

 

 

Lasmin menyampaikan kepada para auditor Itjen bahwa DJP berharap Itjen mampu memainkan peran sebagai expert assistance dalam pengembangan CRM, evaluator yang kemudian memberikan masukan perbaikan, pengawasan atas implementasi CRM, hingga sebagai koordinator dengan cakupan yang lebih luas antar pihak yang terlibat CRM.

 

Dalam sesi diskusi, Lasmin diberondong pertanyaan dan pernyataan dari para peserta. Diskusi ini menjadi sangat interaktif karena para peserta aktif dalam berpendapat maupun menyampaikan permasalahan yang langsung dilakukan pembahasan bersama narasumber dan peserta lainnya. Di akhir acara, baik dari narasumber maupun peserta berharap diskusi ini tak hanya saat workshopsaja tapi dapat berlanjut di lain kesempatan.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN