Dalami SPI, BBIB ke Itjen Kemenkeu

oleh Elzami Haqie, diterbitkan pada 2019-11-29 13:24:06
Berita Utama Liputan Utama




Jakarta, 29 November 2019 – Ternyata tidak hanya kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang banyak berkonsultasi ke Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Kali ini, Itjen Kemenkeu kedatangan tamu dari Badan Layanan Umum (BLU) yaitu Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) yang merupakan salah satu satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. BBIB berkeinginan menggali secara mendalam mengenai Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Auditor Madya Raida bersama para auditor Inspektorat III yang salah satu klien pengawasannya adalah badan keuangan BLU menyambut hangat Kepala BBIB Enniek Herwijanti bersama para staf di Ruang Rapat Inspektur Jendeal Gedung Djuanda II lantai 4. Roberth Gonijaya selaku Inspektorat VII menyempatkan diri untuk menyapa rekan-rekan dari BBIB. Beliau menyampaikan bahwa seharusnya kesempatan ini dapat dijadikan sebagai wadah berdiskusi dan saling bertukar informasi. Apalagi baru kali ini Itjen kedatangan dari BLU.

BBIB Singosari telah menyandang predikat WBK sejak tahun 2015 dan WBBM pada tahun 2018 lalu. Tuntunan untuk selalu melakukan perbaikan membuat mereka berupaya belajar di beberapa tempat untuk meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, BBIB Singosari ingin mendalami Sistem Pengendalian Internal (SPI) terutama terkait pengelolaan keuangan BLU dan penerapan remunerasi. Enniek Herwijanti mengatakan bahwa penilaian kinerja di BLU dirasa kurang efektif dan belum terdistribusi secara adil sesuai kinerja. Dalam BBIB sendiri masih perlu meramu lagi terkait penerapan SPI dari segala bidang serta reward-punishment untuk pegawai.



Pada pemaparan awal Raida dan para staf menjelaskan tentang tata kelola Itjen secara umum. Menteri Keuangan sendiri telah memberi kewenangan pada pimpinan BLU untuk mengatur remunerasi, sehingga tidak perlu lagi mengikuti grading di kementerian. Jadi sudah menjadi kewenangan pimpinan BLU untuk menetapkan grading setiap pegawai. Pemaparan inipun berlangsung sangat interaktif antar kedua belah pihak, saling berdiskusi berbagi kasus-kasus.

Raida mengingatkan bahwa BLU dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga diberikan flexibilitas pengelolaan keuangan. Pemerintah ingin agar BLU menjadi lebih efisien dan produktif, dengan flexibilitas pelaksanaan anggaran; akuntabel dan transparan; remunerasi dari PNBP; tidak membebani APBN; SDM Profesional; dan sistem akuntansi biata dan penganggaran berbasis kinerja.

Segala hal yang bisa memberi kesejahteraan rakyat bisa membuat BLU. Dengan diberikannya flexibilitas pelaksanaan anggaran ini, BLU bisa membangun sistem akuntansi biaya yang andal. Sehingga perlu dilaksanakan oleh SDM profesional. BLU juga diharapkan tidak membebani APBN karena pendapatan yang diterima dapat digunakan untuk mengelola organisasinya. BLU diharapkan inovatif, kreatif, efisien, dan produktif.



Raida pun menggarisbawahi yang harus dialukan BBIB Singosari yang pertama di tahun depan adalah perbaikan kontrak kinerja. “Insentif dibayarkan berdasarkan capaian kinerja, capaian kinerja tergantung kontrak kinerja. Kalau pengelolaan kinerja sudah bagus, dan mekanismenya baik, maka sudah berjalan baik. Itu harus membuat pedoman pelaksanaan remunerasi. Di sanalah ibu akan memiliki kewenangan. Maka tidak ada lagi orang yang berkinerja baik, dinilai buruk”, jelasnya.

Diskusi ditutup dengan saling bertukar cinderamata serta photo bersama. Kedua belah pihak berharap, pertemuan ini masih berlanjut di lain kesempatan.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN