Sharing Pengalaman Peningkatan Kapabilitas APIP Bersama Inspektorat Kabupaten Purworejo

oleh Elzami Haqie, diterbitkan pada 2019-12-04 09:55:58
Galeri Liputan Utama Berita Utama



Jakarta, 2 Desember 2019 - Sesuai amanat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meningkatkan kapabilitas APIP. Inspektorat Jenderal Kemenkeu melakukan knowledge sharingbersama Inspektorat Kabupaten Purworejo pagi ini di Ruang Rapat Sekretaris Itjen Kemenkeu Lantai 5 Gedung Djuanda II. Inspektur Kabupaten Purworejo R. Achmad Kurniawan Kadir bersama para staf disambut oleh Sesitjen Bambang Karuliawasto, Kepala Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan Ahmad Ghufron, dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Arief Rofiadi.

Pemaparan diawali dengan video perjalanan Itjen Kemenkeu menuju IACM level 4. Itjen Kemenkeu telah berusia 53 tahun dan saat ini berada di medan terberat untuk menuju level 4. Itjen bersama Kemenkeu terus melakukan perbaikan guna menuju IACM level 4. Salah satunya dengan mendukung program green office, misal dengan  tidak menyediakan minuman botol plastik.

Pola coworking pun mulai diterapkan yaitu para pegawai Itjen Kemenkeu bebas memilih meja kerjanya. Selain itu telah didukung dengan komputer single sign on sehingga memudahkan akses data dimanapun dengan jaringan Kemenkeu. Itjen Kemenkeu juga telah membuat war room sebagai sarana untuk meningkatkan kapabilitas dan kinerja pegawai. Berbagai fasilitas juga telah diperbaharui seperti perpustakaan, ruang konseling, ruang ramah anak serta ruang laktasi.



Ahmad Ghufron memaparkan bahwa struktur organisasi Itjen Kemenkeu ini adalah yang paling besar dibandingkan inspektorat K/L lain karena seperti yang dikatakan oleh Bambang Karuliawasto, "Itjen Kemenkeu menangani dua fungsi pengawasan yaitu sebagai CFO (Chief Financial Officer) dan COO (Chief Operational Officer)." Kemudian tugas Itjen yaitu menjaga APBN dan semua aparatur Kemenkeu yang meliputi tujuh diektorat, dua badan dan dua belas BLU yang di dalamnya terdapat 1093 satuan kerja dan 79.449 orang di seluruh wilayah Indonesia.

Konsepsi IACM adalah praktek institusionalisasi kegiatan yang harus terbudaya dan tidak hanya memenuhi syarat-syarat KPA (Key Process Area). Itjen Kemenkeu mencapai IACM level 3 tahun 2011 ketika pertama kali dipotret atau divalidasi oleh BPKP. Hal yang dilakukan adalah penguatan organisasi, perbaikan proses bisnis, pengembangan SDM, penjaminan kualitas, serta peningkatan layanan administrasi.

Sesitjen menambahkan bahwa Itjen Kemenkeu merencanakan mengurangi pegawai mulai 2024 dengan syarat data berjalan lancar. “Lebih bagus kurang pegawai daripada kelebihan pegawai”, ucap beliau. Menurut Bambang kekurangan pegawai bisa ditangani dengan outsource. Selain itu Itjen akan merubah proses bisnis dari manual ke data analytic.



Pertanyaan menarik dari Inspektur Pembantu III Dwi Susanto perihal mempertahankan konsistensi level IACM. Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh Kabag OAHP dengan menyebutkan tiga pilar yang harus ada. Pertama komitmen harus diikat di rapat pimpinan. Kedua penggunakan IT serta ada unit yang memonitor daily activity pimpinan apakah sesuai dengan komitmen. Selain itu penggunaan IT juga digunakan untuk seluruh kegiatan core yaitu pengawasan. Ketiga struktur organisasi yang memelihara IACM. Selain itu dibawah tiga pilar itu perlu juga "orang gila" yang senantiasa mempunyai semangat lebih dalam bekerja.

Perjalanan Itjen menuju IACM level 4 dimulai pada tahun 2015 dengan pencanangan IACM level 4 oleh Inspektur Jenderal. Kemudian pada tahun 2016 pencanangan IACM level 4 oleh Menteri Keuangan, penetapan PMK Tata Kelola Pengawasan Intern , dan pelaksanaan self assessment. Dilanjutkan tahun 2017 melakukan perbaikan area of improvement dan melaksanakan repeat assessment. Baru pada tahun 2018 dilakukan quality assesment oleh BPKP.

Upaya yang dilakukan Itjen untuk mencapai IACM level 4 antara lain meminta restu Menteri Keuangan, melakukan self assesment rutin tahunan, membuat gap analysis dan rencana aksi, pencanangan program dan penetapan iku, serta monitoring dan evaluasi berkala. Sejalan dengan hal tersebut juga dilakukan beberapa terobosan seperti transformasi peran pengawasan, revitalisasi dan optimalisasi sistem manajemen audit, inisiasi penerapan GRC dan assurance-nya, pembentukan komite audit, PMK tentang Tata Kelola Pengawasan Intern dan analisis kesenjangan kompetensi dan solusinya.



Tahun 2019 telah dilaksakan perbaikan dan saat ini sampai pada tahap self assessment yang dilakukan oleh Inspektorat VII dengan hasil bahwa Itjen belum cukup confidence untuk mencapai level 4 penuh dikarenakan masih terdapat beberapa elemen dan syarat KPA yang baru sebagian terpenuhi.

Pembentukan komite audit Kemenkeu yang dimulai pada tahun 2016 berdasar PMK Tata Kelola Pengawasan Intern yang mengamanatkan pembentukan komite audit. Kemudian pada tahun 2017 dilakukan benchmarking komite audit pada BUMN dan perumusan KMK pembentukan komite audit. Hingga pada tahun 2018 ditetapan KMK terkait komite audit kemenkeu dan pengimplementasiannya. Terkait keanggotaan komite audit berjumlah 3 orang dan bertanggung jawab langsung ke Menteri Keuangan. Komposisi keanggotaannya mayoritas dari pihak independen dengan masa tugas 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya. Selain itu dipaparkan pula mengenai wewenang dan proses kerja Komite Audit Kemenkeu.

Knowledge sharing ditutup dengan sesi diskusi yang interaktif dan dilanjutkan dengan kunjungan ke ruang kerja Bagian OAHP untuk melihat coworking space yang telah diterapkan.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN