Jaga Integritas, Tolak Korupsi Dengan Tegas

oleh Elzami Haqie, diterbitkan pada 2019-12-04 11:01:56
Liputan Utama Berita Utama Galeri



Jakarta, 3 Desember 2019 – Sembilan Desember menjadi tanggal peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Peringatan ini dimulai setelah konvensi PBB melawan korupsi pada 31 Oktober 2003 untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi. Tahun ini, peringatan Hakordia di Kementerian Keuangan mengambil tema “Tanpa korupsi, Kementerian Keuangan Kuat, Indonesia Maju”. Hari ini acara pertama dari serangkaian kegiatan Hakordia yaitu bincang integritas yang diselenggarakan di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Lantai 2 Gedung Mar’ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Bincang integritas kali ini menghadirkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata dan Najwa Shihab.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan latar belakang tercetusnya Hakordia yang dimulai setelah konvensi PBB dalam melawan korupsi. Hal ini diteruskan dengan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sekaligus Surat Edaran Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2010 tentang Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Hakordia ini digunakan sebagai momentum mengingat, mereview,dan melanjutkan pemberantasan korupsi. Serta mengobarkan semangat pencegahan dan penindakan korupsi sebagai komitmen bersama

Inspektur Jenderal dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema kali ini dipilih karena mengingat Kementerian Keuangan telah menempuh berbagai upaya untuk mencegah dan menindak korupsi. Sejarah-sejarah pahit di masa lalu terkait korupsi harus menjadi lesson learned agar kejadian serupa tidak terjadi. Diharapkan kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat antikorupsi dan memperkuat integritas seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Tanpa korupsi, Kementerian Keuangan dapatsemakin baik dan semakin perform dalam melayanimasyarakatsehingga akhirnyamencapaiIndonesia maju.



“Indonesia pernah ada di suatu titik dimana pemerintah memiliki sistem yang berkompromi terhadap korupsi, sehingga korupsi menjadi sesuatu yang wajar. Lalu pemerintah berbenah dan melakukan reformasi birokrasi,” buka Sri Mulyani. “Namun, masa itu telah lewat. Kemenkeu saat ini diisi 70% oleh milenial yang masih terjaga idealismenya. Kita harus menjaga idealisme mereka,” sambung beliau.

Pada kesempatan kali ini pula, Menteri Keuangan menghimbau kepada para pegawai untuk selalu bekerja profesional. Tak perlu merasa takut jika ada intervensi dari pihak manapun yang menyalahi prosedur pada saat tugas. Seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas agar selalu sesuai dengan SOP, peraturan, menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan, serta memegang teguh Kode Etik dan Kode Perilaku serta Disiplin PNS. Sri Mulyani berharap agar seluruh pegawai Kemenkeu diingatkan kembali atas bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi. “Korupsi adalah musuh yang sangat nyata, tantangan yang bisa menghancurkan negara. Kita tidak perlu musuh dari luar, musuh dari dalam diri kita sendiri justru yang biasanya paling bisa meruntuhkan bangsa,” tutur Sri Mulyani.



Namun Sri Mulyani mengatakan, tantangan saat ini dalam memberantas korupsi di internal Kemenkeu semakin kompleks. Di sisi lain, peran tim kepatuhan internal yang dibentuk Kemenkeu juga dianggapnya belum cukup bertaji sebagai pertahanan insititusi terhadap kasus-kasus korupsi. Sri Mulyani juga meminta agar unit-unit di Kemenkeu yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tidak merasa cepat puas. Sebab, predikat tersebut tidak menjamin unit benar-benar sudah bersih dari korupsi. “Pesan saya, yang sudah WBK-WBBM artinya beban moral anda semua menjadi lebih besar. Jangan sampai ada yang sudah WBK tapi lalu ditangkap karena ada yang begitu kejadian. Pesan saya, hati-hati,” tutur beliau.

Acara dilanjut dengan bincang integritas bersama Pimpinan KPK Alexander Marwata, Irjen Sumiyati, dan Najwa Shihab yang di moderatori oleh Sigit Danang Joyo. Sumiyati yang secara spontan diminta oleh Dirjen Pajak untuk menjadi pembicara menyampaikan bahwa kepercayaan publik menjadi hal yang penting untuk selalu kita jaga. Apalagi Kemenkeu adalah yang terdepan untuk pengumpulan dana untuk membiayai Negara. Tanpa adanya kepercayaan publik, mustahil dana akan terkumpul.

“Kunci kepercayaan adalah perilaku berintegritas dan professional, agar kepercayaan publik benar-benar terjaga. Apalagi dengan IT yang sedemikian advance, tidak ada perilaku yang bisa kita sembunyikan. Hanya masalah waktu untuk terungkap. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita untuk benar-benar menjaga integritas, menolak korupsi dengan tegas”, tutur Sumiyati.



Sedangkan, Najwa Shihab yang mewakili dari sisi masyarakat berpendapat bahwa Kemenkeu memiliki menteri terbaik dunia, pegawai berkualitas dari seleksi yang ketat, sistem yang dibangun dengan baik, juga penjagaan dan pengawasan yang berlapis. Wajar, jika masyarakat Indonesia secara keseluruhan memiliki ekspetasi tinggi untuk Kemenkeu. “Satu hal yang kurang adalah amarah. Kemenkeu perlu marah, karena uang rakyat yang dikumpulkan susah payah dipakai untuk subsidi koruptor oleh oknum tidak bertanggungjawab”, sambung Najwa.

Dalam closing statement-nya, Irjen Sumiyati mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengawasi ASN dan melaporkan kecurangan yang diketahui. Irjen Sumiyati memastikan semua laporan yang masuk ditangani sesuai SOP. Kerahasiaan palapor juga terjamin. Oleh karena itu, jangan ragu untuk melapor. Sepanjang memenuhi parameter yang ditetapkan, seluruh informasi masuk akan ditangani.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN