Sinergi Pencegahan Korupsi Bersama KPK

oleh Aisha Alsakina, diterbitkan pada 2020-01-15 10:11:07
Galeri Liputan Utama Liputan Khusus Berita Utama



Jakarta, 15 Januari 2020 – Dalam pemberantasan korupsi, visi Komisi Pemberantasan Korupsi kedepan adalah fokus pada pencegahan. Rupanya visi ini sejalan dengan visi Kementerian Keuangan. Dengan begitu sinergi antara KPK dan Kementerian Keuangan sudah selayaknya dijalankan. Untuk memahami kinerja masing-masing lebih mendalam, pagi ini KPK menyambangi Ruang Rapat Inspektur Jenderal di Gedung Djuanda II.



Dalam kesempatan ini, Maruli Tua mewakili rombonganKPK menjabarkan langkah-langkah strategis KPK terkait pencegahan korupsi. Langkah-langkah ini tertuang dalam delapan area intervensi. Area tersebut adalah pengawasan penganggaran dengan sistem elektronik, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan perizinan satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, pengelolaan dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta penertiban aset.



Tidak hanya KPK yang menjalankan pengawasan dan perbaikan besar-besaran. Kementerian Keuangan kini juga tengah melakukan pembenahan skala besar, diantaranya restrukturisasi anggaran. Kini sistem anggaran baru tengah dibentuk untuk tujuan efisiensi. Selain itu, Irjen Sumiyati juga menjelaskan pada KPK program-program yang telah berjalan seperti revolusi IT Kementerian Keuangan serta perubahan budaya kerja yang berhasil meningkatkan efisiensi sekaligus memperkecil ruang untuk fraud.

Beralih ke isu terkini, Irjen Sumiyati juga mengungkapkan antisipasi Kementerian Keuangan terhadap wacana Omnibus Law. Hal ini dikarenakan penerapan Omnibus Law nantinya berpotensi menambah beban anggaran. Dengan meningkatnya beban anggaran tentunya Kementerian Keuangan akan memperketat pengawasan agar anggaran tetap efektif dan efisien sebagaimana mestinya.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN