SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

oleh System User, diterbitkan pada 2011-05-31 00:00:00
Tanpa Kategori

Berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi kegiatan Inspektorat Jenderal; 

2. pengembangan organisasi dan proses bisnis, analisis dan evaluasi jabatan, serta pengelolaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan; 

3. penyusunan laporan kinerja, analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan internal, serta koordinasi pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan eksternal;

4. pengelolaan karier, talenta, dan informasi sumber daya manusia, pengembangan kompetensi dan manajemen pengetahuan, pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional, penyusunan kode etik pegawai Inspektorat Jenderal, dan pengelolaan kinerja dan risiko Sekretariat Inspektorat Jenderal;

5. penyusunan penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan dan perpajakan Inspektorat Jenderal, serta penyusunan rencana strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal;

6. pemantauan pengendalian internal, standar proses bisnis, pelaksanaan kode etik, etik, disiplin, pengelolaan kinerja dan risiko, harmonisasi peraturan dan bantuan hukum Inspektorat Jenderal, dan penilaian persepsi integritas, serta pemantauan kewajiban pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pegawai Kementerian Keuangan;

7. perencanaan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, operasional teknologi informasi, serta pengelolaan data dan keamanan informasi Inspektorat Jenderal; dan

8. pengelolaan urusan tata usaha dan dokumentasi hasil pengawasan, komunikasi publik, rumah tangga dan protokoler, pengadaan dan pengelolaan barang milik negara, dan penugasan pengawasan.

Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan

Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan pengembangan organisasi, analisis jabatan, evaluasi pemeringkatan jabatan, pengelolaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, penelaahan, analisis, dan pengembangan proses bisnis, penyusunan laporan kinerja, analisis atas temuan dan tindak lanjut basil pengawasan intern, serta pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan eksternal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

1. penelaahan, analisis, dan pengembangan organisasi, analisis jabatan, evaluasi pemeringkatan jabatan, analisis beban kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, dan pemantauan tindak lanjut hasil rapat pimpinan Inspektorat Jenderal dan Kementerian Keuangan; 

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengembangan sistem manajemen proses bisnis, penyusunan, analisis, dan evaluasi standar proses bisnis, penyusunan laporan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, laporan kinerja Inspektorat Jenderal, dan bahan laporan kinerja Kementerian Keuangan, penyusunan kompilasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan, dan penyusunan laporan periodik kegiatan pengawasan; 

3. pelaksanaan analisis atas temuan dan tindak Ianjut hasil pengawasan intern serta penghimpunan, pelaporan, pemantauan, dan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu oleh auditor eksternal pada unit yang menangani bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai, serta penyiapan bahan tanggapan, pemantauan, dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap Inspektorat Jenderal; dan 

4. pelaksanaan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern serta penghimpunan, pelaporan, pemantauan, dan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu oleh auditor eksternal pada unit yang menangani bidang pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, anggaran, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko, kebijakan fiskal, serta pendidikan dan pelatihan keuangan. 

Guna mendukung pelaksanaan fungsi dari Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan terdiri atas :

1. Subbagian Pengembangan Organisasi, mempunyai tugas melakukan penelaahan, analisis, dan pengembangan organisasi, analisis jabatan, evaluasi pemeringkatan jabatan, analisis beban kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, dan pemantauan tindak lanjut hasil rapat pimpinan Inspektorat Jenderal dan Kementerian Keuangan. 

2. Subbagian Pengembangan Proses Bisnis, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengembangan sistem manajemen proses bisnis, penyusunan, analisis, dan evaluasi standar proses bisnis, penyusunan laporan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, laporan kinerja Inspektorat Jenderal, dan bahan laporan kinerja Kementerian Keuangan, penyusunan kompilasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan, dan penyusunan laporan periodik kegiatan pengawasan.

3. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan I, mempunyai tugas melakukan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern serta penghimpunan, pelaporan, pemantauan, dan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu oleh auditor eksternal pada unit yang menangani bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai, serta penyiapan bahan tanggapan, pemantauan, dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap Inspektorat Jenderal. 

4. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan II, mempunyai tugas melakukan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern serta penghimpunan, pelaporan, pemantauan, dan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu oleh auditor eksternal pada unit yang menangani bidang pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, anggaran, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko, kebijakan fiskal, serta pendidikan dan pelatihan keuangan. 

Bagian Sumber Daya Manusia

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan karier,talenta dan informasi sumber daya manusia, pengembangan kompetensi dan manajemen pengetahuan, pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional, penyusunan kode etik pegawai Inspektorat Jenderal, dan pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana strategis dan analisis kebutuhan sumber daya manusia, program masa percobaan, assessment center, seleksi, kepangkatan, penetapan jabatan, pengembangan pola karier dan mutasi, konseling, perbantuan, serta pemberhentian dan pemensiunan; 

2. pelaksanaan analisis kebutuhan pembelajaran, pengelolaan pendidikan dan pelatihan, perumusan standar kompetensi jabatan dan competency profiling, serta pengelolaan sertifikasi profesi di lingkungan Inspektorat Jenderal; 

3. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional, pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai, analisis dan penetapan peringkat pelaksana, serta pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan

4. pengembangan manajemen pengetahuan, penyusunan kode etik pegawai Inspektorat Jenderal, pengelolaan sistem informasi dan administrasi sumber daya manusia, pengembangan basis data dan layanan informasi sumber daya manusia, pengurusan jaminan sosial, pemberian penghargaan, penanganan ganti rugi terkait ikatan dinas. 

Berdasarkan fungsi kepegawaian seperti yang disebutkan di atas maka Bagian Sumber Daya Manusia memiliki 4 subbagian, yaitu :

1. Subbagian Manajemen Karier dan Talenta, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategis dan analisis kebutuhan sumber daya manusia, program masa percobaan, assessment center, manajemen talenta, seleksi, kepangkatan, penetapan jabatan, pengembangan pola karier dan mutasi, konseling, perbantuan, serta pemberhentian dan pemensiunan. 

2. Subbagian Pengembangan Kompetensi, mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan pembelajaran, pengelolaan pendidikan dan pelatihan, perumusan standar kompetensi jabatan dan competency profiling, serta pengelolaan sertifikasi profesi di lingkungan Inspektorat Jenderal. 

3. Subbagian Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan evaluasi kinerja pegawai, analisis dan penetapan peringkat pelaksana, analisis formasi jabatan fungsional, pengelolaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional, pengolahan bahan perolehan angka kredit pejabat fungsional, pengembangan jabatan fungsional, dan pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. 

4. Subbagian Manajemen Pengetahuan dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengembangan manajemen pengetahuan, penyusunan kode ektik pegawai Inspektorat Jenderal, pengelolaan sistem informasi dan administrasi sumber daya manusia, pengembangan basis data dan layanan informasi sumber daya manusia, pengurusan jaminan sosial, pemberian penghargaan, penanganan ganti rugi terkait ikatan.

 

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan penganggaran, , perbendaharaan, dan pelaporan keuangan dan perpajakan Inspektorat Jenderal serta menyusun rencana strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, dokumen Rencana Kerja, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan, Standar Biaya Keluaran, dan penetapan dana pada Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai dengan anggaran Inspektorat Jenderal;

2. penyusunan revisi anggaran tahun berjalan meliputi revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan, penyiapan pembayaran, penghentian pembayaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan Belanja Pegawai, pelaksanaan pembayaran, penghentian pembayaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan Tunjangan Kinerja, pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi gaji dan aplikasi tunjangan kinerja, pemberian keterangan penghentian pembayaran gaji dan/atau Tunjangan Kinerja, pemberian keterangan penghasilan pegawai, pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara dan kewajiban lain terkait belanja pegawai dan Tunjangan Kinerja; 

3. penyiapan struktur dan perangkat pengelola keuangan, penyiapan peraturan terkait pembayaran, penyiapan dan pertanggungjawaban pengelolaan uang persediaan, penyiapan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pelaksanaan verifikasi tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga, pelaksanaan pembayaran kegiatan dan tagihan pihak ketiga, pelaksanaan pembayaran Belanja Pegawai, pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara dan kewajiban lain terkait pembayaran pihak ketiga, serta pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi perbendaharaan; dan      

4. pengelolaan data keuangan dan akuntansi, rekonsiliasi data akuntansi dan data aset, penyusunan dan analisis Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Negara Bukan Pajak, Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan, laporan perpajakan Inspektorat Jenderal, dan laporan manajemen bidang keuangan, serta monitoring dan evaluasi capaian target kinerja keuangan.

Berdasarkan fungsi seperti yang disebutkan di atas maka Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki 4 Subbagian yaitu :

1. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran, mempunyai tugas melakukan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, dokumen Rencana Kerja, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan, Standar Biaya Keluaran, dan penetapan dana pada Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai dengan anggaran Inspektorat Jenderal;

2. Subbagian Perbendaharaan I, mempunyai tugas melakukan penyusunan revisi anggaran tahun berjalan meliputi revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan, penyiapan pembayaran, penghentian pembayaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan Belanja Pegawai, pelaksanaan pembayaran, penghentian pembayaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan Tunjangan Kinerja, pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi gaji dan aplikasi tunjangan kinerja, pemberian keterangan penghentian pembayaran gaji dan/atau Tunjangan Kinerja, pemberian keterangan penghasilan pegawai, pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara dan kewajiban lain terkait belanja pegawai dan Tunjangan Kinerja

3. Subbagian Perbendaharaan II, mempunyai tugas melakukan penyiapan struktur dan perangkat pengelola keuangan, penyiapan peraturan terkait pembayaran, penyiapan dan pertanggungjawaban pengelolaan uang persediaan, penyiapan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pelaksanaan verifikasi tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga, pelaksanaan pembayaran kegiatan dan tagihan pihak ketiga, pelaksanaan pembayaran Belanja Pegawai, pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara dan kewajiban lain terkait pembayaran pihak ketiga, serta pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi perbendaharaan; dan    

4. Subbagian Akuntansi dan Perpajakan, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data keuangan dan akuntansi, rekonsiliasi data akuntansi dan data aset, penyusunan dan analisis Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Negara Bukan Pajak, Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan, laporan perpajakan Inspektorat Jenderal, dan laporan manajemen bidang keuangan, serta monitoring dan evaluasi capaian target kinerja keuangan.

Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai 

Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengendalian intern, standar proses bisnis, kode etik, dan disiplin, pengelolaan kinerja dan risiko, harmonisasi peraturan dan pemberian pertimbangan hukum di lingkungan Inspektorat Jenderal, dan pemantauan kewajiban pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pegawai dan penilaian persepsi Integritas Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan pengendalian intern serta pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap standar proses bisnis, kode etik, dan disiplin pegawai; 

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengembangan, pengelolaan, dan pemantauan penerapan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal, perencanaan kinerja pegawai, koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundangan, pemberian pertimbangan hukum terkait pengawasan, penelaahan dan harmonisasi peraturan di lingkungan Inspektorat Jenderal, dan penilaian persepsi integritas Kementerian Keuangan; dan 

3. pelaksanaan koordinasi pengelolaan, pemantauan kepatuhan, verifikasi, dan klarifikasi pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pegawai Kementerian Keuangan, serta pengendalian gratifikasi Inspektorat Jenderal.  

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai terbagi atas beberapa subbagian, yaitu:

1. Subbagian Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan pengendalian intern serta pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap standar proses bisnis, kode etik, dan disiplin pegawai.

2. Subbagian Manajemen Kinerja dan Risiko, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengembangan, pengelolaan, dan pemantauan penerapan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal, perencanaan kinerja pegawai, koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundangan, pemberian pertimbangan hukum terkait pengawasan,  penelaahan dan harmonisasi peraturan di  lingkungan Inspektorat Jenderal, dan penilaian persepsi integritas Kementerian Keuangan.

3. Subbagian Verifikasi Pelaporan Perpajakan dan Harta Kekayaan, mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan, pemantauan kepatuhan, verifikasi, klarifikasi pelaporan perpajakan dan dan harta kekayaan pegawai Kementerian Keuangan, serta pengendalian gratifikasi Inspektorat Jenderal.

Bagian Sistem Informasi Pengawasan

Bagian Sistem Informasi dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, operasional teknologi informasi, serta pengelolaan data dan keamanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Sistem Informasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan pemutakhiran rencana strategis teknologi informasi, penyusunan dan evaluasi kebijakan teknologi informasi, perancangan dan evaluasi keamanan informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, perancangan sistem aplikasi, pelaksanaan quality assurance pengembangan aplikasi, dan fasilitasi layanan teknologi informasi dan komunikasi dari unit pengelola teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan; 

2. pengembangan sistem aplikasi dan basis data, pengujian aplikasi, penyusunan rencana dan implementasi sistem informasi, perumusan standar pengelolaan dokumentasi sistem aplikasi dan basis data, pelatihan sistem aplikasi, dan pengelolaan basis data; 

3. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, administrasi sistem operasi, pengelolaan kepustakaan teknologi informasi, serta pelayanan dan dukungan teknis kepada pengguna; dan 

4. pengelolaan data elektronis dan keamanan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.  

Struktur Organisasi Bagian Sistem Informasi Pengawasan terdiri atas 4 (empat) subbagian, yaitu sebagai berikut:

1. Subbagian Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pemutakhiran rencana strategis teknologi informasi, penyusunan dan evaluasi kebijakan teknologi informasi, perancangan dan evaluasi keamanan informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, perancangan sistem aplikasi, pelaksanaan quality assurance pengembangan aplikasi, dan fasilitasi layanan teknologi informasi dan komunikasi dari unit pengelola teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan.

2. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi, mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem aplikasi dan basis data, pengujian aplikasi, penyusunan rencana dan implementasi sistem informasi, perumusan standar pengelolaan dokumentasi sistem aplikasi dan basis data, pelatihan sistem aplikasi, dan pengelolaan basis data. 

3. Subbagian Operasional Teknologi Informasi, mempunyai tugas melakukan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, administrasi sistem operasi, pengelolaan kepustakaan teknologi informasi, serta pelayanan dan dukungan teknis kepada pengguna. 

4. Subbagian Pengelolaan Data dan Keamanan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data elektronis dan keamanan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
    

 Bagian Umum dan Komunikasi Publik

Bagian Umum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan dokumentasi hasil pengawasan, komunikasi publik, rumah tangga dan protokoler, pengadaan dan pengelolaan barang milik negara, penugasan pengawasan, dan pengelolaan risiko Sekretariat Inspektorat Jenderal. 

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bagian Umum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan, pengembangan sistem, dan pengelolaan kearsipan, penyusunan pedoman tata naskah dinas, dokumentasi hasil pengawasan, pengelolaan persuratan, kepustakaan, dan dokumentasi peraturan; 

2. pelaksanaan komunikasi dengan aparat penegak hukum, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga, dan organisasi profesi, pelayanan informasi publik, pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik, pemantauan aktivitas harian Inspektorat Jenderal, pendampingan kepada para pegawai Inspektorat Jenderal yang dalam pelaksanaan tugasnya diminta untuk memberikan keterangan oleh aparat penegak hukum, penyusunan laporan tahunan Inspektorat Jenderal, penyelenggaraan acara kedinasan dalam lingkup regional/ nasional/ internasional; 

3. pelaksanaan urusan rumah tangga, akomodasi, pengangkutan, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas, pemantauan dan dukungan kegiatan pimpinan Inspektorat Jenderal, pengelolaan urusan protokoler, serta penyiapan dokumen perjalanan dinas luar negeri; 

4. pelaksanaan analisis dan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, penyaluran, pelaporan, dan penghapusan barang milik negara dan barang persediaan, serta penyiapan dokumen, pelaksanaan, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa; dan 

5. pelaksanaan analisis penugasan pengawasan, penyiapan, pengelolaan, pelaporan, dan penatausahaan dokumen penugasan, pengelolaan Surat Perjalanan Dinas, kajian dan layanan perjalanan dinas, dan pengelolaan risiko Sekretariat Inspektorat Jenderal. 

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, Bagian Umum dan Komunikasi Publik terbagi atas beberapa subbagian, yaitu:

1. Subbagian Tata Usaha dan Dokumentasi Pengawasan, mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan, pengembangan sistem, dan pengelolaan kearsipan, penyusunan pedoman tata naskah dinas, dokumentasi hasil pengawasan, pengelolaan persuratan, kepustakaan, dan dokumentasi peraturan. 

2. Subbagian Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan komunikasi dengan aparat penegak hukum, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga, dan organisasi profesi, pelayanan informasi publik, pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik, pemantauan aktivitas harian Inspektorat Jenderal, pendampingan kepada para pegawai Inspektorat Jenderal yang dalam pelaksanaan tugasnya diminta untuk memberikan keterangan oleh aparat penegak hukum, penyusunan laporan tahunan Inspektorat Jenderal, penyelenggaraan acara kedinasan dalam lingkup regional/ nasional/ internasional. 

3. Subbagian Rumah Tanga dan Protokoler, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rumah tangga, akomodasi, pengangkutan, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas, pemantauan dan dukungan kegiatan pimpinan Inspektorat Jenderal, pengelolaan urusan protokoler, serta penyiapan dokumen perjalanan dinas luar negeri.

4. Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, penyaluran, pelaporan, dan penghapusan barang milik negara dan barang persediaan, serta penyiapan dokumen, pelaksanaan, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa.

5. Subbagian Penugasan Pengawasan, mempunyai tugas melakukan analisis penugasan pengawasan, penyiapan, pengelolaan, pelaporan, dan penatausahaan dokumen penugasan, pengelolaan Surat Perjalanan Dinas, kajian dan layanan perjalanan dinas, dan pengelolaan risiko Sekretariat Inspektorat Jenderal.

---