Sekretariat Itjen

oleh System User, diterbitkan pada 2011-05-31 00:00:00
Tanpa Kategori

  

Sekretaris Itjen : Drs. Sofandi Arifin, Ak., MPA., CFE

Drs. Sofandi Arifin, Ak., MPA., CFE lahir di Majalengka, Jawa Barat pada tanggal 21 Oktober 1961, Sekretaris Itjen ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Inspektur IV dan Auditor Madya di Inspektorat Bidang Investigasi. Beliau menyelesaikan sarjana Akuntansi di Universitas Gadjah Mada serta Magister jurusan Public Administration di University of New Heaven.

 

Berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut,  Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan Inspektorat Jenderal;
2. pemantauan pengendalian internal, standar proses bisnis, kode etik, dan disiplin, pengelolaan kinerja dan risiko, harmonisasi peraturan dan bantuan hukum, serta pemantauan kewajiban pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pegawai;
3. penelaahan, analisis, dan pengembangan organisasi, analisis jabatan, evaluasi pemeringkatan jabatan, pengelolaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, penelaahan, analisis, dan pengembangan proses bisnis, penyusunan laporan kinerja, analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern, serta pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan internal;
4. manajemen karier, pengembangan kompetensi dan manajemen talenta, pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, serta manajemen informasi dan layanan sumber daya manusia;
5. penyusunan perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, serta pelaporan keuangan dan perpajakan;
6. perencanaan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, operasional teknologi informasi, serta pengelolaan data eksternal dan hukuman disiplin; dan
7. ketatausahaan dan dokumentasi hasil pengawasan, komunikasi publik, kerumahtangaan dan protokoler, pengadaan dan pengelolaan barang milik negara, penugasan pengawasan, dan pengelolaan risiko Sekretariat Inspektorat Jenderal.

 

Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.01/2015 pasal 1611, Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengendalian intern, standar proses bisnis, kode etik, dan disiplin, pengelolaan kinerja dan risiko, harmonisasi peraturan dan bantuan hukum, serta pemantauan kewajiban pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pegawai.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1611, Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan pengendalian intern serta pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap standar proses bisnis, kode etik, dan disiplin pegawai; 
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengembangan, pengelolaan, dan pemantauan penerapan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal, perencanaan kinerja pegawai, penelaahan dan harmonisasi peraturan di tingkat Inspektorat Jenderal, penelaahan rancangan peraturan perundangan, dan bantuan pertimbangan hukum terkait pengawasan; dan 
3. koordinasi pemantauan kepatuhan dan verifikasi pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pegawai, serta pengendalian gratifikasi. 
    

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai terbagi atas beberapa subbagian, yaitu:

1. Subbagian Pemantauan Pengendalian Intern, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan pengendalian intern serta pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap standar proses bisnis, kode etik, dan disiplin pegawai.
2. Subbagian Manajemen Kinerja dan Risiko, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengembangan, pengelolaan, dan pemantauan penerapan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal, perencanaan kinerja pegawai, penelaahan dan harmonisasi peraturan di tingkat Inspektorat Jenderal, penelaahan rancangan peraturan perundangan, dan bantuan pertimbangan hukum terkait pengawasan. 
3. Subbagian Verifikasi Pelaporan Perpajakan dan Harta Kekayaan, mempunyai tugas melakukan koordinasi verifikasi pemantauan pelaporan kepatuhan perpajakan dan dan harta kekayaan pegawai, serta pengendalian gratifikasi.

Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan

Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan pengembangan organisasi, analisis jabatan, evaluasi pemeringkatan jabatan, pengelolaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, penelaaban, analisis, dan pengembangan proses bisnis, penyusunan laporan kinerja, analisis atas temuan dan tindak lanjut basil pengawasan intern, serta pemantauan dan analisis tindak lanjut basil pemeriksaan dan pengawasan eksternal.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

1. penelaahan, analisis, dan pengembangan organisasi, analisis jabatan, evaluasi pemeringkatan jabatan, analisis beban kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, dan pemantauan tindak lanjut hasil rapat pimpinan Inspektorat Jenderal dan Kementerian Keuangan; 
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengembangan sistem manajemen proses bisnis, penyusunan, analisis, dan evaluasi standar proses bisnis, penyusunan laporan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, laporan kinerja Inspektorat Jenderal, dan bahan laporan kinerja Kementerian Keuangan, penyusunan kompilasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan, dan penyusunan laporan periodik kegiatan pengawasan; 
3. analisis atas temuan dan tindak Ianjut hasil pengawasan intern serta penghimpunan, pelaporan, pemantauan, dan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu oleh auditor eksternal pada unit yang menangani bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai, serta penyiapan bahan tanggapan, pemantauan, dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap Inspektorat Jenderal; dan 
4. analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern serta penghimpunan, pelaporan, pemantauan, dan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu oleh auditor eksternal pada unit yang menangani bidang pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, anggaran, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko, kebijakan fiskal, serta pendidikan dan pelatihan keuangan. 

Guna mendukung pelaksanaan fungsi dari Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan terdiri atas :

1. Subbagian Pengembangan Organisasi, mempunyai tugas melakukan penelaahan, analisis, dan pengembangan organisasi, analisis jabatan, evaluasi pemeringkatan jabatan, analisis beban kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, dan pemantauan tindak lanjut hasil rapat pimpinan Inspektorat Jenderal dan Kementerian Keuangan. 
2. Subbagian Pengembangan Proses Bisnis, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengembangan sistem manajemen proses bisnis, penyusunan, analisis, dan evaluasi standar proses bisnis, penyusunan laporan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, laporan kinerja Inspektorat Jenderal, dan bahan laporan kinerja Kementerian Keuangan, penyusunan kompilasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan, dan penyusunan laporan periodik kegiatan pengawasan.
3. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan I, mempunyai tugas melakukan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern serta penghimpunan, pelaporan, pemantauan, dan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu oleh auditor eksternal pada unit yang menangani bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai, serta penyiapan bahan tanggapan, pemantauan, dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap Inspektorat Jenderal. 
4. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan II, mempunyai tugas melakukan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern serta penghimpunan, pelaporan, pemantauan, dan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu oleh auditor eksternal pada unit yang menangani bidang pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, anggaran, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko, kebijakan fiskal, serta pendidikan dan pelatihan keuangan. 

Bagian Sumber Daya Manusia

 

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan manajemen karier, pengembangan kompetensi dan manajemen talenta, pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, serta manajemen informasi dan layanan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana strategis dan analisis kebutuhan sumber daya manusia, program masa percobaan, assessment center, seleksi, kepangkatan, penetapan jabatan, pengembangan pola karier dan mutasi, konseling, perbantuan, serta pemberhentian dan pemensiunan; 
2. analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, manajemen talenta, penyusunan peta kompetensi dan competency profiling, pengurusan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, tugas belajar, dan praktik kerja, serta pengelolaan sertifikasi profesi; 
3. evaluasi kinerja pegawai, analisis dan penetapan peringkat pelaksana, analisis formasi jabatan fungsional, pengelolaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional, pengolahan bahan perolehan angka kredit pejabat fungsional, pengembangan jabatan fungsional, dan pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan
4. pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia, pengembangan basis data dan layanan informasi sumber daya manusia, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, pengurusan jaminan sosial, pemberian penghargaan, penanganan ganti rugi terkait ikatan dinas, serta analisis kelayakan penjatuhan sanksi hukuman . disiplin. 

Berdasarkan fungsi kepegawaian seperti yang disebutkan di atas maka Bagian Sumber Daya Manusia memiliki 4 subbagian, yaitu :

1. Subbagian Manajemen Karier, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategis dan analisis kebutuhan sumber daya manusia, program masa percobaan, assessment center, seleksi, kepangkatan, penetapan jabatan, pengembangan pola karier dan mutasi, konseling, perbantuan, serta pemberhentian dan pemensiunan. 
2. Subbagian Pengembangan Kompetensi dan Manajemen Talenta, mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, manajemen talenta, penyusunan peta kompetensi dan competency profiling, pengurusan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, tugas belajar, dan praktik kerja, serta pengelolaan sertifikasi profesi. 
3. Subbagian Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan evaluasi kinerja pegawai, analisis dan penetapan peringkat pelaksana, analisis formasi jabatan fungsional, pengelolaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional, pengolahan bahan perolehan angka kredit pejabat fungsional, pengembangan jabatan fungsional, dan pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. 
4. Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan, mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia, pengembangan basis data dan layanan informasi sumber daya manusia, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, pengurusan jaminan sosial, pemberian penghargaan, penanganan ganti rugi terkait ikatan dinas, serta analisis kelayakan penjatuhan sanksi hukuman disiplin. 
   
    

Bagian Perencanaan dan Keuangan

 

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, serta pelaporan keuangan dan perpajakan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, dokumen Rencana Kerja, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan, Standar Biaya Keluaran, Program Kerja Pengawasan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja, dan infografis informasi keuangan; 
2. penyusunan revisi anggaran tahun berjalan (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan), penyiapan pembayaran, penghentian pembayaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan Belanja Pegawai, pelaksanaan pembayaran, penghentian pembayaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan Tunjangan Kinerja, pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi gaji dan aplikasi tunjangan kinerja, pemberian keterangan penghentian pembayaran gaji dan / atau Tunjangan Kinerja, pemberian keterangan penghasilan pegawai, pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara dan kewajiban lain terkait belanja pegawai dan Tunjangan Kinerja; 
3. penyiapan struktur / perangkat pengelola keuangan, peraturan/ kebijakan terkait pembayaran, penyiapan dan pertanggungjawaban pengelolaan uang persediaan, penyiapan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pelaksanaan verifikasi tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga, pelaksanaan pembayaran kegiatan dan tagihan pihak ketiga, pelaksanaan pembayaran Belanja Pegawai, pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara dan kewajiban lain terkait pembayaran pihak ketiga, serta pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi perbendaharaan; dan      
4. pengelolaan data keuangan dan akuntansi, rekonsiliasi data akuntansi dan data aset, penyusunan dan analisis Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Negara Bukan Pajak, Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan, laporan perpajakan Inspektorat Jenderal, dan laporan manajemen bidang keuangan, serta monitoring dan evaluasi capaian target kinerja keuangan.
         

Berdasarkan fungsi seperti yang disebutkan di atas maka Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki 4 Subbagian yaitu :

1. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran, mempunyai tugas melakukan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, dokumen Rencana Kerja, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan, Standar Biaya Keluaran, Program Kerja Pengawasan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja, dan infografis informasi keuangan
2. Subbagian Perbendaharaan I, mempunyai tugas melakukan penyusunan revisi anggaran tahun berjalan (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan), penyiapan pembayaran, penghentian pembayaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan Belanja Pegawai, pelaksanaan pembayaran, penghentian pembayaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan Tunjangan Kinerja, pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi gaji dan aplikasi tunjangan kinerja, pemberian keterangan penghentian pembayaran gaji dan/ atau Tunjangan Kinerja, pemberian keterangan penghasilan pegawai, pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara dan kewajiban lain terkait belanja pegawai dan Tunjangan Kinerja. 
3. Subbagian Perbendaharaan II, mempunyai tugas melakukan penyiapan struktur / perangkat pengelola keuangan, penyiapan peraturan/ kebijakan terkait pembayaran, penyiapan dan pertanggungj awaban pengelolaan uang persediaan, penyiapan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pelaksanaan verifikasi tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga, pelaksanaan pembayaran kegiatan dan tagihan pihak ketiga, pelaksanaan pembayaran Belanja Pegawai, pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara dan kewajiban lain terkait pembayaran pihak ketiga, serta pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi per bendaharaan. 
4. Subbagian Akuntansi dan Perpajakan, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data keuangan dan akuntansi, rekonsiliasi data akuntansi dan data aset, penyusunan dan analisis Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Negara Bukan Pajak, Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan, laporan perpajakan Inspektorat Jenderal, dan laporan manajemen bidang keuangan, serta monitoring dan evaluasi capaian target kinerja keuangan. 

Bagian Sistem Informasi Pengawasan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kemeneterian Keuangan, Bagian Sistem Informasi dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, operasional teknologi informasi, serta pengelolaan data eksternal dan hukuman disiplin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Sistem Informasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan pemutakhiran rencana strategis teknologi informasi, penyusunan dan evaluasi kebijakan teknologi informasi, perancangan dan evaluasi keamanan informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, perancangan sistem aplikasi, pelaksanaan quality assurance pengembangan aplikasi, dan fasilitasi layanan teknologi informasi clan komunikasi dari unit pengelola teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan; 
2. pengembangan sistem aplikasi dan basis data, pengujian aplikasi, penyusunan rencana dan implementasi sistem informasi, perumusan standar pengelolaan dokumentasi sistem aplikasi dan basis data, pelatihan sistem aplikasi, dan pengelolaan basis data; 
3. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, administrasi sistem operasi, pengelolaan kepustakaan teknologi informasi, serta pelayanan dan dukungan teknis kepada pengguna; dan 
4. pengelolaan pertukaran data elektronis, pengembangan knowledge management, pengelolaan basis data hukuman disiplin pegawai Kementerian Keuangan, dan pemberian clearance dalam proses mutasi jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan.  

Struktur Organisasi Bagian Sistem Informasi Pengawasan terdiri atas 4 (empat) subbagian, yaitu sebagai berikut:

1. Subbagian Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pemutakhiran rencana strategis teknologi informasi, penyusunan dan evaluasi kebijakan teknologi informasi, perancangan dan evaluasi keamanan informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, perancangan sistem aplikasi, pelaksanaan quality assurance pengembangan aplikasi, dan fasilitasi layanan teknologi informasi dan komunikasi dari unit pengelola teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan. 
2. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi, mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem aplikasi dan basis data, pengujian aplikasi, penyusunan rencana dan implementasi sistem informasi, perumusan standar pengelolaan dokumentasi sistem aplikasi dan basis data, pelatihan sistem aplikasi, dan pengelolaan basis data. 
3. Subbagian Operasional Teknologi Informasi, mempunyai tugas melakukan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, administrasi sistem operasi, pengelolaan kepustakaan teknologi informasi, serta pelayanan dan dukungan teknis kepada pengguna. 
4. Subbagian Pengelolaan Data Eksternal dan Hukuman Disiplin, mempunyai tugas melakukan pengelolaan pertukaran data elektronis, pengembangan knowledge management, pengelolaan basis data hukuman disiplin pegawai Kementerian Keuangan, dan pemberian clearance dalam proses mutasi jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan. 
    

 

Bagian Umum dan Komunikasi Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Bagian Umum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan dokumentasi hasil pengawasan, komunikasi publik, kerumahtanggaan dan protokoler, pengadaan dan pengelolaan barang milik negara, penugasan pengawasan, dan pengelolaan risiko Sekretariat Inspektorat Jenderal. 

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bagian Umum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan, pengembangan sistem, dan pengelolaan kearsipan, penyusunan pedoman tata naskah dinas, dokumentasi hasil pengawasan, pengelolaan persuratan, kepustakaan, dokumentasi peraturan, penggandaan, dan ekspedisi naskah dinas Inspektorat Jenderal; 
2. pelaksanaan komunikasi dengan aparat penegak hukum, APIP lainnya, dan organisasi profesi, pelayanan informasi publik, pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik, pemantauan aktivitas harian Inspektorat Jenderal, pendampingan kepada para pegawai Inspektorat Jenderal yang dalam pelaksanaan tugasnya diminta untuk memberikan keterangan oleh aparat penegak hukum, penyusunan laporan tahunan Inspektorat Jenderal, penyelenggaraan acara kedinasan dalam lingkup regional/ nasional/ internasional; 
3. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, akomodasi, pengangkutan, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas, pemantauan dan dukungan kegiatan pimpinan Inspektorat Jenderal, pengelolaan urusan protokoler, serta penyiapan dokumen perjalanan dinas luar negeri; 
4. analisis dan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, penyaluran, pelaporan, dan penghapusan barang milik negara dan barang persediaan, serta penyiapan dokumen, pelaksanaan, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa; dan 
5. analisis penugasan pengawasan, penyiapan, pengelolaan, pelaporan, dan penatausahaan dokumen penugasan, pengembangan sistem dan modernisasi penugasan pengawasan, pengelolaan Surat Perjalanan Dinas, kajian dan layanan perjalanan dinas, penyusunan pertanggungjawaban tiket pesawat, evaluasi penyedia tiket pesawat, dan pengelolaan risiko Sekretariat Inspektorat Jenderal. 

 

Bagian Umum terdiri atas 5 (lima) subbagian, yaitu:

1. Subbagian Tata Usaha dan Dokumentasi Pengawasan, mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan, pengembangan sistem, dan pengelolaan kearsipan, penyusunan pedoman tata naskah dinas, dokumentasi hasil pengawasan, pengelolaan persuratan, kepustakaan, dokumentasi peraturan, penggandaan, dan ekspedisi naskah dinas Inspektorat Jenderal. 
2. Subbagian Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan komunikasi dengan aparat penegak hukum, APIP lainnya, dan organisasi profesi, pelayanan informasi publik, pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik, pemantauan aktivitas harian Inspektorat Jenderal, pendampingan kepada para pegawai Inspektorat Jenderal yang dalam pelaksanaan tugasnya diminta untuk memberikan keterangan oleh aparat penegak hukum, penyusunan laporan tahunan Inspektorat Jenderal, penyelenggaraan acara kedinasan dalam lingkup regional/ nasional /in ternasional. 
3. Subbagian Kerumahtanggaan dan Protokoler, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, akomodasi, pengangkutan, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas, pemantauan dan dukungan kegiatan pimpinan Inspektorat Jenderal, pengelolaan urusan protokoler, serta penyiapan dokumen perjalanan dinas luar negeri
4. Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, mempunyai tugas penyusunan rencana melakukan kebutuhan, analisis dan pelaksanaan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, penyaluran, pelaporan, dan penghapusan barang milik negara dan barang persediaan, serta penyiapan dokumen, pelaksanaan, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa. 
   
5. Subbagian Penugasan Pengawasan, mempunyai tugas melakukan analisis penugasan pengawasan, penyiapan, pengelolaan, pelaporan, dan penatausahaan dokumen penugasan, pengembangan sistem dan modernisasi penugasan pengawasan, pengelolaan Surat Perjalanan Dinas, kajian dan layanan perjalanan dinas, penyusunan pertanggungjawaban tiket pesawat, evaluasi penyedia tiket pesawat, dan pengelolaan risiko Sekretariat Inspektorat Jenderal.
   

---