Maksimalkan Akuntabilitas Laporan Pemerintah dengan Pembahasan TLRHP

oleh Ichsan Atmaja, diterbitkan pada 2020-01-28 10:05:32
Berita Utama Liputan Khusus Galeri Liputan Utama



 



Jakarta, 20-23 Januari 2020 – Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu kembali menyelenggarakan Pembahasan TLRHP (Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan) Auditorat II.B.1 BPK RI  atas LK BUN (Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara), LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), Kinerja, dan PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) untuk Semester II Tahun 2019, bertempat di Aula Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, selama empat hari.


Itjen mengundang Eselon I Kemenkeu beserta kementerian dan lembaga lain, yang menjadi unit in charge dalam tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sebagai informasi, kegiatan pembahasan ini merupakan  amanat dari UU No 15 Tahun 2004 Pasal 20 BPK RI yang menyatakan bahwa entitas wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP.


Sebelumnya, Itjen telah melakukan pembahasan TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) Auditorat II.B.2 atas LK BA 015 selain DJP dan DJBC pada 17-19 Desember 2019 bertempat di Ruang Rapat lantai 11 Inspektorat Jenderal. Sedangkan, pembahasan TLHP Auditorat II.A atas LK BA 015, LHP Kinerja dan PDTT pada DJP dan DJBC bertempat di BPK RI pada 9-10 Januari 2020. Kedua pembahasan terkait 62 LHP dengan total 388 rekomendasi dan menghasilkan 158 rekomendasi yang diusulkan sesuai, 220 rekomendasi masih dalam proses dan 10 rekomendasi diusulkan TPTD (Temuan yang Tidak dapat Ditindaklanjuti).


 


Disampaikan oleh Pranoto, Kepala Subauditorat II.B bahwa berdasarkan data summary pemantauan tindak lanjut sampai dengan Semester I Tahun 2019, BPK telah memberikan 1145 temuan dan 2221 rekomendasi. Dengan rincian 1896 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi (sekitar 85%), dan 304 belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut. Adapun sebanyak 13 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu meliputi rekomendasi terkait dana perimbangan, dana alokasi khusus, sektor hulu minyak dan gas, kinerja belanja berkualitas, dan LK BUN.


Pada pembahasan kali ini, sebanyak 35 LHP dengan 298 rekomendasi dibahas yang menghasilkan 106 rekomendasi diusulkan sesuai, 191 rekomendasi masih dalam proses dan 1 rekomendasi diusulkan TPTD. Hasil pembahasan selain memberikan status tindak lanjut sementara, juga menyampaikan kebutuhan tindak lanjut untuk rekomendasi yang masih dalam proses. Sehingga membantu unit eselon I yang sudah kesulitan dalam melakukan penuntasan rekomendasi.


Kepala Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan (BOAHP) Itjen Kemenkeu Ahmad Ghufron memberikan apresiasi kepada tim BPK dan teman-teman dari unit atau K/L lain atas dukungan pembahasan tindak lanjut selama ini. Ghufron juga berharap untuk kedepannya, kisaran tahun atas temuan dapat lebih dipangkas, dalam artian tidak ada lagi temuan-temuan yang terlalu lama (sekitar tahun 2013 kebawah) yang belum ditindaklanjuti. 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN