Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Dimulai!

oleh Hafidz Muzakki, diterbitkan pada 2020-02-13 02:34:35
Berita Utama Galeri Liputan Utama




Jakarta, 12 Februari 2020 - “Anggaran tahun 2019 sudah ditutup dan sekarang memasuki fase pertanggungjawaban,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani mengawali sambutannya pada entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan BA BUN dan Laporan Keuangan BA 015 Tahun 2019. Entry meeting yang dihadiri oleh pejabat eselon I beserta eselon II Kementerian Keuangan ini bertempat di Ruang Rapat Anggota II Lantai 15 Gedung Tower Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kementerian Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) dan Chief Operational Officer (COO) bertanggung jawab terhadap laporan keuangan BA BUN dan laporan keuangan BA 015.

Indikator akuntabilitas dari laporan keuangan ialah opini yang diberikan oleh BPK. Tentunya Menkeu berharap, laporan keuangan Kemenkeu mendapat opini yang baik. Untuk itu, seluruh unit melakukan upaya yang maksimal dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel. Menkeu menghimbau kepada jajaran eselon I untuk menjaga pengelolaan keuangan negara dengan profesional dan integritas yang tinggi agar laporan keuangan tetap mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sejak tahun 2016 BPK telah memberikan opini WTP untuk laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab Kemenkeu. Bahkan untuk Laporan Keuangan BA 015 delapan kali mendapat opini WTP yaitu sejak tahun 2011. “Meskipun kita dalam posisi WTP, tidak berarti bahwa kami berpuas diri. Kami terus melakukan perbaikan dalam rangka untuk menyajikan laporan yang makin baik,” ujar Sri Mulyani.




Guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara agar makin baik, Inspektorat Jenderal sebagai APIP Kemenkeu telah dilibatkan sejak penyusunan anggaran hingga laporan keuangan. Tentunya hal ini dilakukan agar dapat memberikan nilai tambah kepada Kementerian Keuangan. Selain itu pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan juga telah diterapkan sesuai dengan PMK No. 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Kemudian menindaklanjuti temuan BPK atas laporan keuangan yang sebelumnya, Kemenkeu telah menyempurnakan regulasi terkait dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta proses bisnis transaksi dari BUN. Selain itu juga terus dilakukan penyempurnaan aplikasi SPAN dan SAKTI.

Mengakhiri sambutannya, Sri Mulyani berharap di dalam proses pemeriksaan, hubungan yang baik dan profesionalisme antara auditor dan auditee dapat tetap dijaga sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Sri Mulyani juga menghimbau seluruh teman-teman Kemenkeu yang akan menjadi objek pemeriksaan untuk betul-betul berpedoman dan melaksanakan surat edaran tentang protokol pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal.




Selanjutnya, Anggota II BPK RI sekaligus Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara II Pius Lustrilanang menyampaikan beberapa hal terkait agenda pemeriksaan yang akan dilakukan. Diantaranya indikasi masalah/risiko signifikan LK BUN dan LK BA 015, pemantauan tindak lanjut sampai dengan Desember 2019, dan rencana kegiatan beserta jadwal pemeriksaan. Disampaikan pula susunan tim pemeriksa untuk LK BUN dan LK BA 015. 

Pius berharap dengan komunikasi yang baik, keterbukaan serta dukungan dan komitmen dari jajaran Kementerian Keuangan, penyampaian data dan informasi dapat tepat waktu demi kelancaran pemeriksaan. Entry meeting ditutup dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan dari BPK oleh Pius kepada Kementerian Keuangan oleh Sri Mulyani. Penyerahan ini menandakan dimulainya pemeriksaan LK BA BUN dan LK BA 015. 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN