Jeli Cermati Omnibus Law

oleh Elzami Haqie, diterbitkan pada 2020-03-04 09:32:25
Berita Utama Liputan Utama





Jakarta, 3 Maret 2020 - RUU Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Kerja masih dalam tahap pembahasan, tetapi Inspektorat Jenderal Kemenkeu sudah mulai mendalaminya. Hal ini tentunya berdasarkan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal yang kini bersifat preventif. Kebijakan pengawasan tersebut guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang dibutuhkan stakeholder untuk membangun kepercayaan. Sejalan dengan komitmen Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) siap memfasilitasi pembelajaran yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas SDM Inspektorat Jenderal. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusdiklat Pajak, Hario Damar dalam pembukaan Workshop RUU Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Kerja di Sekretariat BPPK Purnawarman pada Selasa (3/3).

Pernyataan Hario disetujui oleh Irjen Sumiyati. Bahkan tidak sekedar bersifat preventif, secara keseluruhan Inspektorat Jenderal mengawasi end-to-end. Mulai dari penyusunan peraturan sebagai dasar hingga evaluasi outcome setiap kebijakan.

Nyatanya RUU ini merupakan RUU strategis. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Kendati demikian pemungutan pajak harus berdasarkan keadilan, dengan kata lain sesuai dengan kemampuan ekonomi. Di samping itu sudah menjadi rahasia umum bahwa “memaksa” semua warga negara untuk tertib pajak juga hal yang berat. Berat bukan berarti tidak mungkin. Irjen Sumiyati menegaskan kunci kesuksesan pemungutan pajak terletak pada kepercayaan masyarakat  dan transparansi pemerintah. Riset di Australia menunjukkan 97 persen keberhasilan pajak berdasarkan pada compliance, accountability dan trust. Untuk itu RUU ini disusun untuk melindungi hak dan kewajiban perpajakan agar tercapai kesuksesan pemungutan pajak.

"Pikirkan pengaruhnya kepada kinerja. Apakah sudah lengkap peraturannya? Apakah sudah baik keruntutan dan konstruksi utuhnya? Seperti apa omnibus law jika dibandingkan dengan peraturan pendahulunya? Apa risikonya terhadap proses bisnis DJP?", demikian runtutan pertanyaan-pertanyaan yang ditegaskan Irjen Sumiyati. Tidak berhenti di situ, auditor diminta untuk memantau langsung setiap pembahasan RUU ini di DPR agar Itjen semakin responsif terhadap segala perubahan. Auditor harus mencermati setiap detail dalam RUU ini.

Kepala Subdirektorat Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Direktorat Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak RI Dodik Samsu Hidayat hadir untuk memaparkan detail RUU Omnibus Law Perpajakan. Penyusunan RUU Omnibus Law Perpajakan bertujuan untuk penguatan perekonomian dalam rangka pembangunan nasional. Di samping RUU ini, penyusunan peraturan turunan juga tidak kalah penting karena terkait teknis di lapangan. Dodik menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal memiliki tugas besar untuk mengawal langkah ini.

 erdapat enam poin utama isi RUU ini yang akan berdampak pada proses bisnis DJP. Untuk menghadapi perubahan ini dilakukan identifikasi dan mitigasi risiko seperti yang diharapkan Irjen Sumiyati. Adapun poin-poin tersebut adalah meningkatkan pendanaan investasi, sistem teritori untuk penghasilan luar negeri, penentuan subjek pajak orang pribadi, mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar sukarela, menciptakan keadilan iklim usaha dalam negeri, serta pengaturan fasilitas perpajakan.

 esi kedua menghadirkan Dr. Ahmad Redi, seorang pakar hukum dan dosen yang terlibat dalam tim penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja. Ahmad menjelaskan secara gamblang pokok-pokok RUU ini. Ia juga menggarisbawahi beberapa pasal yang sempat menjadi polemik di media. Menurutnya yang sebenarnya terjadi adalah kesalahpahaman persepsi. Hal ini wajar mengingat RUU ini masih berupa draf dan setelah disahakan pun masih perlu dikonsolidasikan dengan UU induknya agar membentuk suatu peraturan yang utuh dan lebih mudah dipahami. Dari pengalaman ini juga Ahmad menegaskan pentingnya sosialisasi peraturan baru agar dapat dip



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN